Menagih Janji Politik “Ganteng”

Oleh: Janpatar Simamora, SH., MH *)

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Gatot Pujo Nugroho-HT Erry Nuradi akan dilantik pada Senin, 17 Juni 2013. Sebagaimana lazimnya suatu acara pelantikan pejabat public, khususnya kepala daerah, maka berbagai sikap pro kontra dapat dipastikan akan segera menyeruak ke permukaan. Di satu sisi, akan banyak pihak yang menganugerahkan dukungannya dalam acara pelantikan dimaksud.

Berbagai bentuk dukungan dimaksud umumnya diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemasangan iklan ucapan selamat di berbagai media serta bentuk-bentuk lainnya yang muaranya dapat dipastikan sebagai bentuk dukungan moril terhadap pejabat terpilih.

Namun di sisi lain, seiring dengan maraknya dukungan akan muncul, khususnya dalam acara pelantikan Gubsu tahun 2013 ini, sejumlah sikap kontra juga besar kemungkinan akan mencuat ke permukaan. Bahkan jauh-jauh hari menjelang acara pelantikan, sudah bergema sejumlah aksi demonstrasi untuk “menolak” acara pelantikan dimaksud. Persoalan ini tentunya tidak terlepas dari pandangan sejumlah pihak bahwa betapa masih marak persoalan yang melilit Gubsu terpilih, khususnya indikasi persoalan korupsi yang sedang membelitnya.

Terlepas dari adanya dua sikap berbeda dalam merespon pelantikan Gubsu tahun ini, satu hal yang barangkali menjadi harapan mayoritas masyarakat Sumut terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho-HT Erry Nuradi adalah bahwa pasangan kepala daerah ini mampu membawa Sumut menuju daerah yang berdaya saing serta dihuni oleh masyarakat yang sejahtera tingkat kehidupannya. Harapan ini sesungguhnya sudah tersirat cukup jelas dalam visi dan misi pasangan Gatot Pujo Nugroho-HT Erry Nuradi pada saat menjelang pemilihan Gubsu dan Wagubsu yang digelar pada 7 Maret 2013 lalu.

Persoalannya saat ini adalah sejauh mana pasangan Gatot Pujo Nugroho-HT Erry Nuradi mampu dan memiliki kemauan guna merealisasikan janji-janji politiknya. Harus diakui bahwa salah satu persoalan yang sampai saat ini menggelayuti dan turut mengiringi roda kehidupan masyarakat dan perjalanan birokrasi pemerintahan di Sumut adalah praktik korupsi yang selalu tampil dalam ruang-ruang gelap dan terselubung di lingkungan birokrasi. Tentu harus diakui bahwa persoalan yang sama persis hampir dapat dipastikan juga marak terjadi di sejumlah daerah. Namun dalam perspektif historis, Sumut masih dipandang sebagai daerah yang rawan akan berbagai bentuk perbuatan tidak terpuji, khususnya perilaku korup kalangan birokrat.

Sepak Terjang Birokrasi

Kendati tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang-orang yang duduk di jajaran birokrasi melakoni praktik busuk yang bernama korupsi, namun keberadaan mereka nampaknya jauh tersisihkan karena dominasi perilaku korup justru lebih merajai sepak terjang birokrasi. Maraknya budaya mempersulit urusan publik serta segala urusan birokrasi yang kerap berbenturan dengan sejumlah pendanaan terselubung di samping biaya resmi yang telah ditetapkan pada akhirnya menjadi momok menakutkan yang membuat publik merasa alergi berurusan dengan yang namanya birokrasi pemerintahan.

Baca Juga :  Teror Bom dan Doktrin Kematian?

Publik tentu masih ingat bagaimana pada tahun 2007 lalu, Provinsi Sumatera Utara mendapat predikat yang cukup memalukan yaitu sebagai provinsi terkorup ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Ketika itu, salah seorang penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suryohadi Djulianto mengungkapkannya pada sebuah acara seminar di Medan, tepatnya Rabu 16 Mei 2007. Sebelumnya, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan gambaran yang sama dengan menyatakan bahwa Kota Medan adalah termasuk salah satu daerah yang menyandang predikat terkorup.

Sementara belakangan ini, sejumlah kepala daerah dan pimpinan SKPD di wilayah Sumut juga sedang tersandung dalam berbagai kasus korupsi. Fakta ini kian menunjukkan bagaimana sesungguhnya Sumut sedang berada dalam kondisi darurat korupsi. Tentunya kenyataan ini sangatlah memalukan bagi kita warga Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Persoalan ini juga jangan hanya dipandang berdampak negative bagi kehidupan masyarakat Sumut semata, namun yang jauh lebih luas dan lebih besar adalah bahwa predikat memalukan semacam itu akan turut menentukan gairah para investor serta sejumlah pihak asing yang hendak berkunjung ke wilayah Sumut. Hal ini yang harus digarisbawahi dalam rangka memikirkan bagaimana melepaskan Sumut dari cap buruk itu.

Bukan Lagi Isu Krusial

Ironisnya, seiring dengan maraknya perilaku korup di negeri ini, khususnya dalam skala lokal di Sumut, penyakit birokrasi yang satu ini seolah bukan lagi dijadikan isu krusial bagi publik. Apakah karena sudah bosan dan muak dengan tontonan perburuan korupsi atau karena lebih disandarkan pada sikap pasrah dan mempercayakan sepenuhnya pemberantasan korupsi kepada aparat penegak hukum, namun yang pasti bahwa gairah publik untuk mengkritisi berbagai kasus korupsi lambat laun kian memudar dan bisa berujung pada titik jenuh.

Bercermin pada situasi terkini bangsa Indonesia yang hampir saban hari tidak lepas dari pemberitaan penangkapan koruptor, nampaknya bahwa apa yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton dengan ungkapan kata-kata “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” bisa jadi memperoleh ruang pembenar dan relevansi bagi situasi terkini Indonesia. Ungkapan dimaksud juga menjadi begitu selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam Le Esprit Des Lois yang diterjemahkan sebagai The Spirit of Law yang memiliki makna bahwa terhadap orang yang berkuasa terdapat tiga kecenderungan.

Baca Juga :  DEMOKRASI (bag-8): Liberalisme

Pertama adalah kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, kedua, adanya kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan dan ketiga adalah adanya kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan.

Ketiga kecenderungan inilah yang kemudian berbaur dalam satu kesatuan dan pada akhirnya menampilkan wajah kekuasaan yang begitu rakus dan serakah guna menggerogoti sumber-sumber pemasukan dan keuangan negara. Guna memutus generasi korup di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, maka praktik birokrasi korup harus segera diamputasi atau setidaknya didaur ulang menuju birokrasi yang lebih menjiwai fungsi pelayanan dan pengabdiannya.

Harapan ini menjadi beban mendasar bagi pemimpin Sumut saat ini demi mewujudkan masyarakat Sumut yang lebih sejahtera. Pada saat pelantikan ini pula, janji-janji politik pasangan “Ganteng” ini akan segera ditagih masyarakat Sumut. Tanpa adanya terobosan luar biasa dalam rangka melepaskan birokrasi di daerah ini dari jeratan korupsi, maka isu-isu kesejahteraan dan daya saing sebagaimana pernah bergema dalam visi dan misi pasangan Gatot Pujo Nugroho-HT Erry Nuradi yang dipopulerkan dengan istilah “Ganteng” pada saat pilgubsu 7 Maret lalu hanya akan menjadi angin surga yang tidak jelas juntrungan, apalagi realisasinya.***

Sumber: analisadaily.com

*)Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen; Dewan Pendiri Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK); sedang studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*