Menagih Janji Setahun Yang lalu (Penerapan UU No 37 Tahun 2007 pasal 21)

Oleh: Azharul Fazri Siagian *)

1028123392dd4d6643c98c4e2a2d44a7799172ee Menagih Janji Setahun Yang lalu (Penerapan UU No 37 Tahun 2007 pasal 21)Pesta demokrasi terbesar di Kabupaten Tapanuli Selatan (baca PILKADA TAPSEL) telah usai kurang lebih setahun yang lalu. Tentunya hasilnya adalah terpuaskannya hasrat rakyat TAPSEL untuk menempatkan putera daerahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2010-2015. Kedua putera daerah tersebut antara lain Hi. Syahrul M Pasaribu yang berasalah dari Batang Toru dan Aldinz Rapolo Siregar (Wakil Bupati TAPSEL periode 2005-2010) dari Sipirok.

Sungguh raihan yang sangat fantastis pasangan SARASI ini meraih suara yang paling banyak dari lima pasangan calon lainnya sebanyak 61.157 suara. Peraih suara terbanyak kedua ditempati pasangan Andar Amir Harahap-Badjora M Siregar (Adab) dengan 47.602 suara dan diposisi ketiga ditempati pasangan Ongku P Hasibuan-Affan Siregar (Horas) dengan 24.710 suara. Pasangan Ongku P Hasibuan-Affan Siregar merupakan incumbent bupati Tapanuli Selatan periode sebelumnya. Sementara pasangan Syahlan Rivai Dalimunthe-Syamsul Bahri Harahap (Handal) menempati posisi ke-empat dengan meraih 2435 suara, disusul di posisi kelima pasangan Sarbaini Harahap-Hotmatua Rambe (Sahata) dengan raihan suara sebanyak 1028 suara. (Sumber : Antara Sumut Online)

Kemenangan tersebut tidak terlepas dari salah satu faktor besar yakni janji pasangan SARASI ini untuk menjalankan dan melaksanakan amanat UU No 37 Tahun 2007 Pasal 21, yang isinya :

1) Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.

2) Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

Namun apa hendak dikata, apa daya upaya pemindahan ibu kota sampai selarang masih sekedar obrolan pepesan kosong di lopo (warung kopi) dan pemanis bibir ibu-ibu di pasar. Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Hi. Syahrul M Pasaribu sebagai orang nomor satu di TAPSEL, kenyataannya sampai detik ini, 1 tahun setelah pasangan SARASI terpilih, dan + 4 tahun setelah UU No 37 Tahun 2007 disyahkan, penulis belum melihat ada upaya yang mendasar dan niat betul-betul untuk memindahkan ibu kota ke Sipirok.

Penulis yang hanya sebagai rakyat biasa, yang sudah 7 tahun lama tinggal di rantau orang (Pringsewu Lampung) merasa turut prihatin atas permasalahan ini. Dulu ketika Bupati TAPSEL periode 2005-2010 H. Ongku P. Hasibuan, mempunyai alasan yakni butuh dana 300-an milyar untuk memindahkan ibu kota ke Sipirok dan belum lagi keluhan mayoritas pegawai Pemkab yang domisilinya tinggal dio Pemkot Padang Sidempuan. Selain itu sempat juga Bapak OPH sudah menentukan lokasi Pemda yakni di sekitar Maragordong yang mendapat kritikan pedas dari beberapa kalangan karena daerah itu bukanlah masuk Kecamatan Sipirok. “ini demi efisiensi dana karena kalau kita bangun komplek pemda di sana maka tidak perlu lagi ganti rugi lahan karena izin menggunakan lahan tersebut sudah dapat persetujuan dari Menteri Kehutanan” imbuhnya.

Baca Juga :  Al-Zaitun, NII dan Petinggi Republik

Waktu terus bergulir dan pemindahan tampuk kepemimpinanpun dipegang oleh Bapak H. Syahrul M. Pasaribu dan Bapak Aldinz Rapolo Siregar pasca pilkada TAPSEL 2010. Setahun pasca terpilihnya sudah berlangsung, tapi sampai sekarang janji-janji yang disampaikan dulu pada saat pemaparan visi dan misi di depan halak Sipirok dan sekitarnya tak kunjung terlaksana. (Terlepas dari beberapa hambatan yang dialami)

Salah satu yang perlu kita tekankan bahwa, kita sekarang bukan lagi membicarakan layak atau tidaknya, efektif atau tidaknya ibukota kabupaten berada di Sipirok. Karena ketetapan sudah final yakni ketetapan final sesuai dengan UU NO 37 Tahun 2007 pasal 21 tersebut. Layak atau tidaknya, efektif atau tidaknya ibukota berada di Sipirok tentunya sudah dibahas atau diteliti terlebih dahulu sebelum rancangan UU tersebut ditetapkan/ disyahkan.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dipelajari dan dijadikan gambaran terkait perpindahan ibukota ke Sipirok. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis tinggal di salah satu Kabupaten Baru (daerah otonomi baru) di ujung selatan pulau sumatera, Propinsi Lmapung. Kabupaten baru itu yakni Kabupaten Pringsewu. Kabupaten ini adalah pecahan Kabupaten Tanggamus (induk) yang ibukotanya berada di Kota Agung (+ 70 km dari Bandar Lampung). Namun dikarenakan beberapa alasan yang tidak mungkin dijelaskan panjang lebar akhirnya pada Tahun 2008 Kabupaten Pringsewu terbentuk sesuai dengan UU No 48 Tahun 2008. Sehingga dengan berpisahnya kabupaten baru ini maka ibu kotanya berada di Kecamatan Pringsewu (38 km dari Bandar Lampung).

Apa yang perlu kita contoh dari kabupaten baru ini? 3 (tiga) bulan setelah Menteri Dalam Negeri melantik Plt. Bupati Kabupaten Pringsewu melalui Gubernur Lampung, semua kantor pemerintahan sudah lengkap dan berada di wilayah Kecamatan Pringsewu. Mulai dari Kantor Bupati berada di Kantor Camat Pringsewu yang akhirnya Kantor Camat Pringsewu dipindahkan juga ke Kantor Kelurahan Pringsewu Utara. Selain itu kantor-kantor Kepala Dinas/ Badan hanya ditempatkan di rumah toko (ruko) yang letaknya tidak jauh dari kantor Bupati. Setahun kemudian Plt. Bupati Pringsewu menyulap Balai Kecamatan menjadi Kantor DPRD lengkap dengan ruang sidang dan ruang komisi-komisi. Perlu dibayangkan bagaimana mungkin balai kecamatan yang luasnya hampir sama dengan Balai Kecamatan yang di Kec. Sipirok bisa dijadikan Perkantoran DPRD (sementara).

Bagaimana dengan aparat pemerintahnya? 80 % pegawai pemerintah Kabupaten Pringsewu awalnya berdomisili di Kota Bandar Lampung, karena sebagian besar pegawainya memang dimutasikan dari beberapa kabupaten/ kota yang letaknya dekat dengan kota Bandar Lampung. Namun seiring dengan instruksi PJ. Bupati semua PNS di lingkungan Pemkab Pringsewu harus tinggal di Pringsewu dengan tujuan peningkatan dan efektifitas pelayanan publik (rakyat) akhirnya sekarang mayoritas pegawai pemkab tersebut telah pindah dan menetap di Pringsewu.

Baca Juga :  Ramalan Politik Uang dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan 2012

Contoh yang penulis sampaikan di atas bukanlah bentuk membanggakan daerah lain, namun itu yang selama ini dirasakan dan dilihat sendiri oleh penulis. Dan mungkin contoh yang sama juga telah dilakukan oleh 2 DOB hasil pemekaran Tapanuli Selatan yakni Padang Lawas dan Padang Lawas Utara yang mungkin juga melakukan hal yang sama, yakni sebelum adanya kantor pemerintahan permanen, demi terciptanya pelayanan yang baik menempati gedung-gedung sederhana terlebih dahulu. Oleh karena itu, kalau 2 DOB hasil pemekaran Tapanuli Selatan yakni PALAS dan PALUTA bisa melakukan hal demikian, mandiri dan berani bekerja di daerah administrasi sendiri, kenapa TAPSEL sendiri sungkan untuk melakukan hal yang sama. Bukankah di Sipirok juga banyak kantor-kantor, gedung-gedung yang sementara bisa digunakan untuk kontor pemda. Jawabannya adalah sangat bisa bagi orang-orang yang optimis dan ingin memajukan TAPSEL sendiri khususnya masyarakat Sipirok yang peduli akan pembangunannya.

Yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah dimana suara-suara lantang yang dulu memperjuangkan amanat UU tersebut. Dimana suara wakil rakyat DPRD Tapanuli Selatan? Apakah memang ada faktor kesengajaan untuk membiarkan pemindahan ibukota tersebut berlarut? Terus kemana juga suara-suara organisasi kepemudaan dan tokoh-tokoh Sipirok yang dulu ketika masa kepemimpinan Bapak Ongku P. Hasibuan mempin Tapsel sangat gencar menyuarakan ini?

*) AZHARUL FAZRI SIAGIAN – Putra Sipirok – Alumni IMATAPSEL Propinsi LAMPUNG, pemerhati Politik Tabagsel dan tinggal di Pringsewu

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. Nasib Tapanuli Selatanku, hanya untuk kebutuhan sehari kita rasakan penderitaan lima tahun. Ironis memang, kini janji pun tak terpenuhi, peran DPRD pun hanya sekedar menyuarakan yang tiada arti bagi penguasa, ahhh
    Pak Wakil meneng wae, persoalan demonstran masyarakat sipirok hanya buangan pak wakil saja, selalu membuang itu kewenagan bupati, hohohohohoh

  2. Keluhan Anda itu tak ubahnya seperti mimpi di siang bolong,,g mungkin dong syahrul g memikirkan balik modal, pejabat dinegeri kita ini mengumbar janji dan tida menepatinya berpahala,,,itu makanya mereka tidak pernah menepati janji, gt lho………………………………..!

  3. Ibarat pameo….kalau yang mudah bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah alias na momoi di pamaol-maol

  4. hampir sama di daerah-2 pemekaran Privinsi Papua, para Bupati terpilih langsung menjalankan roda pemerintahan dari honai-honai ( sejenis sopo ), balai desa dan rumah-rumah penduduk yang dikontrak dan disulap menjadi Kantor pemerintahan dan secara pelan-pelan melakukan mobilisasi pemindahan2 kantor Dinas. Lha Bupati Syahrul dan Rapolo ini ? terlena rupanya mereka tinggal di Sidempuan dan tak mau pindah ke Sipirok. aduh… pak Syahrul mana janjimu boss ? untuk sementara kontrak saja dulu beberapa ruangan HOTEL TOR SIBOHI Sipirok untuk Kantor Bupati. kog susah kali berpikirnya pak ?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*