Mendagri: Jangan Emosi Minta Satpol PP Dibubarkan

Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Tragedi berdarah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, antara Satpol PP dan warga disesalkan banyak pihak. Belakangan Satpol PP pun menjadi kambing hitam. Hingga muncul desakan agar polisi pamong praja itu dibubarkan.

Namun Mendagri Gamawan Fauzin tidak setuju dengan adanya usul pembubaran Satpol PP. Tidak semua aksi Satpol PP brutal.

“Jangan terlalu cepat dibubarkan, jangan mengambil keputusan dengan emosi. Satpol PP itu peranannya sesuai UU (UU No 32 tahun 1999),” terang Gamawan, Kamis (15/4/2010).

Berikut petikan lengkap wawancara detikcom dengan Gamawan perihal Satpol PP:

Bagaimana menurut Anda kaitan insiden di Tanjung Priok dengan tuntutan pembubaran Satpol PP?

Peranan Satpol PP ada dalam amanat UU No 32 tahun 1999 (tentang Otonomi Daerah), untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di daerah perlu perangkat.  Masyarakat juga perlu hidup tenang dan tertib, misalnya kalau trotoar dipakai tempat berdagang bagaimana? Perlu ada institusi untuk menciptakan ketertiban agar pedagang tidak seenaknya.

Jadi peran Satpol PP masih dibutuhkan?

Untuk membantu dalam menciptakan ketertiban dan penegakan Perda kalau ada yang tidak jalan. Tugasnya mulia dan baik, yang menjadi tugas kita sekarang apakah pelaksanaan tugasnya sudah tepat cara-caranya.

Artinya ada yang perlu dibenahi?

Kalau memang ada kekurangan ya perlu dibenahi. Kita di departemen tugasnya pembinaan umum dan regulasi. Pelaksanaannya kabupaten, kota dan provinsi untuk pembekalan pada aparat Pol PP, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan.

Dari kasus Tanjung Priok ini apa evaluasi bagi Satpol PP?

Baca Juga :  Presiden: Proses Hukum Terhadap Kompol Novel Tidak Tepat

Keberadaan Satpol PP tidak perlu diragukan, yang dievaluasi pelaksanaan tugas harus memahami psikologi sosial dan sosiologi, bagaimana bergerak di lapangan berhadapan dengan masyarakat, harus bermusyawarah, tenang dulu.

Bagaimana dengan banyak pihak menilai tindakan Satpol PP banyak yang melanggar HAM?

Ya kita lihat flash back, tidak kita pukul rata, harus kita lakukan kajian. Selama ini kan banyak juga kerja Satpol PP yang sukses dan berhasil. Kita tidak bisa menggeneralisir.

Terkait insiden Priok ini tentu ada yang mesti bertanggung jawab?

Begini, perangkat di bawah itu ada dalam pengendalian dan penugasan. Siapa yang memberi penugasan, bagaimana penugasan itu dilaksanakan. Kalau komandannya bagaimana dia melakukan penugasan itu.

Agar tidak terulang kembali peristiwa ini, apa perlu ada pendidikan HAM bagi Satpol PP?

Peristiwa yang kemarin menjadi masukan untuk melakukan perbaikan kepada perangkat. Pembinaan Satpol PP karena ini lembaga perangkat daerah kota dan lain. Dan jangan terlalu cepat minta dibubarkan, jangan mengambil keputusan dengan emosi.

(ndr/nrl)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*