MENELISIK PEREDARAN SURAT-SURAT TANAH DI MADINA

Oleh : A R. Morniff  *)

Peredaran berbagai bentuk surat-surat tanah tanpa kendali di Kabupaten Madina belakangan ini sudah mencapai tahap mengganggu pemerintahan dan pembangunan.

Mulai dari surat jual-beli tanah, surat pelepasan hak atas tanah, surat garap tanah dari berbagai tingkatan hukum, seperti sekedar surat tanah yang dibuat kepala-kepala desa sampai ke surat-surat akta tanah yang dibuat dan diteken camat selaku PPAT serta notaris, banyak beredar berpindah-tangan tanpa mengikuti aturan hukum administrasi pertanahan.

Menyimak himpunan data surat-surat tanah dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Madina, terlihat pembuatan surat-surat tanah oleh para kepala desa, camat, notaris  cenderung sengaja menabrak ketentuan hukum yang berlaku. Mengarah perbuatan tindak pidana pemalsuan surat. Yang pasti surat-surat tanah tersebut tak satu pun terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Unsur pidana pemalsuan dalam konteks artikel ini bukan berarti kertas lembar suratnya ataupun tekenan dan stempel pejabatnya yang dipalsukan, namun palsu dalam arti kata para pejabat resmi pembuat surat-surat tanah, seperti kepala desa, camat, notaris sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam surat-surat terkait obyek tanah. Sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana pasal 242 ayat (3) yakni (pembuat surat-surat tanah yaitu para kepala-kepala desa, camat, notaris) dengan sengaja memasukkan sesuatu keterangan palsu (tidak benar) (atas status sesuatu bidang tanah) ke dalam surat, padahal kepalsuan keterangan ini diketahui ataupun wajib diketahui oleh si pemberi keterangan (dan si pembuat surat tanah).

Pada banyak hal di Kabupaten Madina, terjadinya suatu tindak pidana keterangan palsu dalam surat tanah dimulai pada masa awal reformasi sekitar tahun 1997-1998 sampai kini, akibat lemahnya kendali pengawasan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten terhadap level kecamatan dan desa, berdampak mewabahnya penerbitan –asal jadi– surat-surat tanah oleh camat-camat dan kepala-kelapa desa.

Obyek keterangan palsu dalam pembuatan surat-surat tanah umumnya kawasan hutan negara, baik hutan lindung, cagar alam, hutan produksi. Para kepala desa dan beberapa camat –berdasar rujukan himpunan data—seolah tidak tahu status lahan yang berada di dalam hutan negara, sengaja membuat surat dan akta tanah dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam surat dan atau akta tanah seolah obyek tanah yang digantirugi, dilepas hak, diperjual-beli seakan tanah garapan milik pribadi perseorangan warga desa di lahan APL.

Perbuatan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam surat/akta tanah jarang terjadi pada era Orde Baru, dimana generasi tua di desa-desa masih menghormati dan mematuhi batas tanah masyarakat desa dengan hutan negara, yang sejak zaman penjajahan dikenal dengan nama Rintis bosweizen, yang dijaga mantri bosweizen, aparat pemerintah Hindia Belanda yang kerjanya merawat rintis batas hutan.

Mengacu fakta sejarah, tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan lokal di daerah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang menguasai seluruh atau sebagian daerah Tabagsel dan mengendalikan banyak aspek kehidupan masyarakat secara homogen, seragam, ta’at azas. Seluruh desa di Tabagsel tidak ada yang tunduk kepada aturan pemerintahan desa lain, semua desa-desa di Tabagsel memiliki demokrasi dan otonomi sendiri di desa masing-masing.

Datangnya Pemerintah jajahan Hindia Belanda memunculkan suatu struktur kelembagaan baru di Tabagsel, seperti Luat di Padang Lawas, Kuria di Angkola dan Mandailing dan Dewan Negeri di pesisir Pantai Barat, yang daerah wewenangnya mencakup sejumlah desa. Baik Luat, Kuria dan Dewan Negeri keabsahannya diakui masyarakat desa-desa di Tabagsel setelah masing-masing kepala luat, kepala kuria dan kepala dewan negeri mengantongi Surat Keputusan pengangkatan (Besluit) dari Asisten Residen Tapanuli di Sibolga. Suksesi para kepala Luat, Kuria dan Dewan Negeri mengikuti aturan warisan feodalisme, anak tertua para kepala luat, kuria dan dewan negeri, dominan mewarisi jabatan kepala luat/kuria/dewan nageri. Asisten Residen Tapanuli di Sibolga hanya menerbitkan besluit lanjutan bagi kepala-kepala luat, kuria dan dewan negeri berikutnya.

Tugas Kepala Luat, Kepala Kuria dan kepala Dewan Negeri yang diberi pemerintaha jajahan Hindia Belanda mendata dan mengutip belasting (pajak rakyat jajahan) di wilayah luat, kuria dan dewan negeri masing-masing, guna disetor ke kas Asisten Residen. Wewenang yang diberi pemerintah Hindia Belanda kepada para Luat, Kuria dan Dewan Negeri bukan untuk mengatur kepemilikan tanah masyarakat di desa-desa. Masing-masing desa memiliki tanah luasan tertentu di desa masing-masing sebagai sumber penghidupan ekonomi masyarakat, status kepemilikan tanahnya adalah komunal/milik-bersama masyarakat di desa tersebut. Dan bukan tanah milik pribadi si kepala kuria, kepala luat dan kepala dewan negeri yang bisa diwariskan seolah harta pribadi kepada anak-keturunannya.

Baca Juga :  Jalan Macet Di Perempatan Silandit

Dalam kaitan hutan negara, dapat dirangkai rumusan sederhana bahwa oleh karena pemerintahan Hindia Belanda yang mengangkat Kepala Luat, Kepala Kuria atau Kelompok Dewan Negeri dan pemerintah Hindia Belanda juga yang menetapkan status Hutan-hutan Register di Tapanoeli, maka analoginya tidak ada tanah adat desa berada di dalam hutan register. Sesuatu klaim sepihak tentang status tanah adat oleh yang mengaku keturunan  Luat, Kuria ataupun Dewan Negeri terhadap tanah di hutan register, merupakan manipulasi fakta sejarah dan hukum.

Pemerintahan Hindia Belanda melakukan pengecualian terhadap desa-desa yang lokasinya sejak dahulu berada di dalam kawasan hutan, berbentuk aturan hukum enclave. Seperti Desa Siali-ali di dalam Hutan Register-40, Desa Ramba Sihasur di dalam Cagar Alam Dolok Sipirok, Desa Aek Nabara yang kini di dalam Taman Nasional Batang Gadis.

Mengacu analisa himpunan data tanah di Kab. Madina, umumnya surat-surat tanah bermasalah terjadi di daerah-daerah yang berada di pinggir atau di dekat kawasan hutan. Di Kecamatan Siabu dan Panyabungan Tonga, beredar surat-surat tanah dengan dasar klaim tanah adat suatu kekuriaan, padahal tanah yang diklaim milik adat telah melewati batas rintis bosweizen masuk kawasan hutan negara.

Tahun 1982 Menteri Petanian menetapkan Surat Keputusan No: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan di Propinsi Sumut, memasukkan sejumlah luasan hutan di luar hutan regsiter –terutama yang tidak pernah digarap masyarakat menjadi hutan negara. Ada yang menjadi Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Sementara hutan suaka dengan berbagai versinya seperti Cagar Alam, Suaka Margasatwa tetap dipertahankan statusnya. Terhadap tanah adat yang dimasukkan menjadi hutan negara, pemerintah melakukan pembayaran gantirugi/pago-pago. Contohnya tanah adat di sepanjang tepi batas hutan Register-40 Padang Lawas mulai dari Barumun Tengah sampai ke Sosa seluas hampir 10.000 Ha, pada Tahun 1982 dibayar pago-pago oleh pemerintah c/q Departemen Kehutanan.

Selebihnya tidak ada muncul tanggapan penolakan terhadap TGHK yang diteken oleh 9 (sembilan) Menteri tersebut. Sampai kepada masa otonomi daerah kabupaten di era reformasi, Pemkab dan DPRD Madina pada sa’at penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kab. Madina pada tahun 2004, membuka sesi ajuan klaim tanah adat di Kab Madina, sayangnya tak satu muncul klaim masyarakat tanah adat ke Pemkab dan DPRD Madina. Sehingga pada Pengesahan Perda tata Ruang Kab Madina Tahun 2004, dinyatakan secara resmi tidak ada tanah adat di Kab Madina.

Menteri Kehutanan dengan SK No: 44/Menhut-II/2005 mensahkan Perda Tata Ruang Kab Madina dan menetapkan lebih 60.000 Ha hutan negara dikeluarkan dari kawasan hutan negara, diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Tanahnya tetap milik negara, walau pisiknya masih hutan rimba alam.

Di Kab Madina umumnya, penerbitan surat-surat tanah diduga palsu cuma sporadis, namun di Kecamatan Muara Batang Gadis telah mewabah, akibat terbuka wilayah tersebut oleh pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat pada tahun 1997-1998. Sejumlah pejabat, aparat, pemodal swasta dari Medan, Tebingtinggi, Sibolga, Padangsidimpuan berebut mengiming-iming kepala-kepala desa Sikapas dan Batumundom, untuk membuat surat-surat tanah mengkapling-kapling ribuan Ha kawasan hutan negara di sepanjang tepi Jalan Lintas Pantai Barat mulai dari Aek Rambe, Laba Onas, Pondok Limo, Batumundom, Marait, sampai Sikapas.

Para kepala desa menerbitkan puluhan bahkan diduga ratusan surat-surat tanah. Ada yang berbentuk surat garap puluhan Ha, ada yang berupa surat pengalihan hak dan gantirugi dari kepala desa kepda pembeli orang luar. Ada pula memakai jasa camat dan notaris membuat akta tanah. Obyek tanah yang disebut dalam surat semuanya berada dalam kawasan hutan negara khususnya dalam areal HPH Pt. Teluk Nauli.

Baca Juga :  Merenungi Kepemimpinan Koruptif

Hampir semua wujud kepemilikan hutan negara tersebut hanya di atas kertas. Tak ada pemilik surat-surat mengolah lahannya, suratnya disimpan dan pemiliknya cuma menunggu perkembangan. Karena memang kondisi lahan berupa hamparan hutan rawa, tanpa upaya pengeringan menyeluruh secara mekanis, tak mungkin bisa digarap kerja tangan perorangan.

Penerbitan surat-surat tanah makin ramai sewaktu datangnya para investor izin lokasi perkebunan pada tahun 2005. Pada tahun-tahun berikutnya beredar puluhan bahkan mungkin ratusan surat-surat garap bertanggal mundur, diterakan tanggal pembuatan surat tahun 2004 tapi pakai materai tahun 2007, luasan yang besar melebihi daya jangkau kerja garapan perorangan, pemilik tak dikenal masyarakat, tanpa tembusan ke instansi atasan di kecamatan dan BPN. Notabene semua surat tanah tersebut terindikasi cacat hukum.

Masuknya investor membuat pemilik surat tanah merasa dapat peluang. Hutan negara ditumbang-inmas ala kadarnya, tanam karet atau sawit beberapa batang, lantas ribut minta gantirugi. Terhadap klaim kepemilikan warga setempat dengan luasan dan harga wajar investor bersikap luwes, transaksi pun mulus. Namun terhadap klaim kepemilikan dengan luasan dan harga di atas kewajaran, apalagi jika pemiliknya bukan warga Madina, transaksi pun tersendat. Para pemilik surat-surat tanah baik warga setempat dan orang luar berhimpun kasi kuasa. Ada yang ke lsm paramiliter, ada pula ke organisasi kekaryaan pemuda.

Penertiban awal bisa diawali dengan surat edaran bupati ke seluruh camat dan kepala desa se-kabupaten Madina, menginstruksikan agar dalam pembuatan setiap surat tanah –apapun bentuknya– harus disesuaikan dengan aturan Tata Ruang Kabupaten Madina yang tidak membenarkan penerbitan suatu surat tanah di dalam hutan negara. Para camat dan kepala desa diperintah menghimpun data kepemilikan surat tanah yang obyeknya lahan perambahan berada dalam kawasan hutan negara.

Kepada para pemilik surat-surat tanah yang tidak berdomisili di Kab Madina, supaya dipanggil/kumpul, berikan sosialisasi, distribusi data dan diskusi perihal status hukum lahan rambahan, aturan berikut sanksi negara atas pelanggaran status lahan rambahan. Termasuk paparan aspek pelanggaran hukum dalam materi sejumlah keterangan  di surat-surat dan akta kepemilikan tanah tersebut.

Mensinergikan dengan kebijakan investor untuk tetap beri gantirugi layak dan wajar, dikelola dengan management pemerintahan yang bersifat mengayomi, persuasif dan edukatif yang kebetulan perangkatnya berupa tim penyelesaian sengketa tanah dan tim pengelola konservasi telah resmi dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Madina, rasanya tak ada lagi dalih kilah apapun dari para pemilik surat-surat tanah bermasalah tersebut untuk bersikap konfrontatif.

Tokh dari sisi pandang hukum baik pidana maupun perdata, semua surat-surat tanah bermasalah tersebut tidak memiliki nilai bukti kepemilikan. Justru si pengguna surat tanah berisi keterangan palsu, bisa diadukan dan dipidanakan.

Jadi, jika masih ada pemilik surat-surat tanah bermasalah yang dengan cara paksa anggar kekerasan ngotot menguasai lahan lalu ajukan tawaran luasan tak wajar dan gantirugi di atas harga pasar mengarah pemerasan, laporkan saja ke polisi agar bertindak sesuai dengan hak, wewenang dan tanggungjawab tugas jabatannya.

*) A Ryzach Morniff  Hutasuhut
Lsm Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm)

Padangsidimpuan
– Tabagsel.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*