Mengapa Dana Desa +/- RP. 1 Miliar per Desa kurang terserap para Kepala Desa termasuk di Sumatera Utara

Sebelumnya saya sampaikan bahwa tulisan ini tidak ditujukan dan dimanfaatkan untuk memprovokasi atau menyudutkan seseorang atau membuat pihak-pihak tidak nyaman, tetapi tujuan tulisan ini adalah hanya untuk memotivasi agar para Kepala Pemangku Kepentingan Dana Desa bisa lebih termotivasi untuk melaksanakan amanat UU Desa yang sudah berlaku. Jika ada yang merasa tersudutkan / tidak nyaman dari tulisan ini, secara pribadi saya terlebih dahulu meminta maaf.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan Uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiaban yang menimbulkan Pendapatan, belanja dan pembiayaan melalui pengelolaan Tata Keuangan Desa menurut Undang-undang yang berlaku.
Kita masih ingat bagaimana saat Presiden RI Jokowi dan Bpk Prabowo menyampaikan janji politik akan memberikan dana desa +/- Rp. 1 milliar kepada setiap Desa bila terpilih. Kepintaran kedua tokoh ini mengalihkan isu Peraturan yang sudah dibuat menjadi isu seakan-akan tokoh ini berjiwa satria untuk berkorban demi kemajuan desa dengan memberikan janji tersebut. Padahal jika kita lihat asal usul nilai ini, tidak lain karena ada perintah Undang-Undang Desa No.6/2014 yang saat presiden SBY digolkan oleh berbagai pihak untuk kemajuan Desa. Dimana dari amanat Undang Undang Desa ini dijelaskan bahwa mulai tgl 1 Januari 2015 ini merupakan titik awal untuk penyaluran Dana pembangunan kepada Desa secara langsung demi membangun kesejahteraan rakyat diseluruh indonesia yang tersebar hampir +/- 74.000 desa yang tersebar di pelosok nusantara ini. Kepintaran kedua Tokoh ini pula yang membuat harapan bagi masyarakat Desa sehingga diharapkan kedua tokoh ini dan pendukungnya akan menjadi salah satu alasannya berlomba-lomba memberikan dukungan kepada kedua Tokoh ini. Celakanya saat itu, para akademis, LSM seakan tidak dapat mengimbangi informasi yang merata kepada seluruh masyarakat untuk menjelaskan bahwa mana yang sudah di amanatkan UU yang sudah wajib harus dilaksanakan pemerintah demi kemajuan Desa, sehingga siapapun yang menjadi terpilih Dana Desa tersebut wajib harus dilaksanakan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa, masa perjuangan saat periode SBY menggulirkan ini merupakan tonggak sejarah bagi rakyat Indonesia di Pedesaan, walaupun sebelumnya sudah ada dana PNPM yang merupakan jelmaan kepedulian pemerintah kepada rakyat sebelum UU Desa No.6/2014 disyahkan oleh DPR RI ini.

Penerapan UU Desa dalam hal memamfaatkan Dana Desa ini, tentunya tidaklah semudah membicarakan janji atau amanat UU sudah tertuangkan, mengingat aturan-aturan dan prosedur untuk mendapatkan Dana Desa ini haruslah mengikuti aturan-aturan yang sudah disiapkan baik dari tingkat Pusat, TK-I dan TK-II disamping syarat bagi setiap Kepala Desa seperti membuat Rencana penggunaan Jangka menengah Desa (RPJMDes) dnan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Saat ini ada koordinasi dipemerintahan tingkat kabinet agar syarat ini dipermudah demi tujuan mempercepat proses pencairan Dana Desa tersebut. Tetapi, sesuatu yang diberikan kemudahan melalui membuat peraturan baru dibawahnya tanpa melihat penyebab alasan mengapa tidak berjalan suatu amanat peraturan yang lebih tinggi dapat menimbulkan masalah baru nantinya dikemudian hari. Tujuan kepentingan Politik terkadang sering membuat suatu peraturan dibuat begitu saja tanpa melihat bagaimana dampak resiko jangka panjangnya dimasa yang akan datang.

Hingga saat ini, Menteri yang bernaung untuk melaksanakan amanat Undang Undang Desa ini (Sekali lagi bukan karena janji suatu presiden atau janji politik) melalui pemerintahan yang berlangsung saat ini, sepertinya mencemaskan bagaimana penerapan UU Desa ini karena kepala Daerah Gubernur dan Bupati.

Hampir diseluruh daerah masih kurang memfollow up agar dana Desa yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat sebagai amanat UU melalui APBN dapat diserap oleh setiap kepala Desa yang ada dibawahnya, tak terkecuali di Sumatera Utara, harapan agar di TK-I dan tk II/para Bupati segera menindaklanjuti agar dana desa tersebut dapat segera dicairkan atau diserap setiap desa yang ada diwilayahnya. Kalau mungkin dahulu, dana dari Pusatnya susah turun ke daerah,saat ini, justru sebaliknya terjadi dimana Dana Desa sudah terkucur hampir keseluruh Kepala Daerah Kabupaten, tetapi dana tersebut belum dapat disalurkan ke setiap Kepala Desa, mengingat aturan-aturan yang disyaratkan dalam amanat Undang-Undang atau Peraturan dibawahnya belum dipenuhi/belum baik di Tingkat Kabupaten sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui koordinator sekretaris daerah /Sekretatis Daerah (Peraturan yang mengatur di TK Kabupaten) maupun peraturan yang mengatur di Tingkat Desa.

Baca Juga :  Sumut selama April 2010 kembali mengalami inflasi sebesar 0,03 persen

Syarat agar cepat tersalurkan dana desa ini, seharusnya setiap Bupati/DPRD TK-II daerah segera menfollow up syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar dana desa yang sudah tersedia tersebut segera dapat dimanfaatkan untuk pembangunan setiap Desa. Bahkan sampai saat ini, masih banyak para Kepala Daerah/Kabupaten dan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD TK-II belum mengetahui bagaimana seluk beluknya Undang-undang ini hingga peraturan-peraturan dibawahnya. Padahal jika dilihat dari manfaat keberadaan Undang-Undang Desa ini tidak lebih dari mendukung pembangunan masyarakat desa yang notabene mempunyai kepentingan dari berbagai pihak, khususnya kepentingan Politik oleh wakil rakyat yang ada di dewan perwakilan rakyat. Namun, rendahnya pengetahuan terhadap Dana Desa tersebut telah berdampak langsung terhadap lambatnya penyaluran Dana desa yang sudah diamanatkan Undang-undang yang begitu besar nilainya bahkan setiap tahun bertambah seturut rencana Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015-2019.

Perlu diketahui bahwa dana Desa yang seharusnya dimiliki oleh setiap Desa (+/- 74.000 Desa) masing-masing memiliki hak Dana Desa yang begitu besar menurut roadmap alokasi dana desa 2015-2019 yang berdasarkan informasi dari kementerian terkait tahun 2015 berjumlah +/- Rp. 749,4 juta per desa, tahun 2015 +/- RP. 1.1 milliar per desa, 2017 +/- Rp.1.7 milliar perdesa, 2018 Rp. 2.1 milliar per desa dan tahun 2019 +/- Rp. 2.3 milliar per desa. Hal ini sesuai dengan data dan informasi yang dijelaskan dari kementerian terkait dalam sosialisasi penerapan Keuangan Desa/Dana Desa yang harus diketahui dan diserap oleh setiap kepala desa melalui kerjasama antara Kepala Desa, Camat dan Bupati. Dana Desa ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan Desa dan masyarkat desa melalui pembangunan desa sebagai tujuan utama amanat Undang Undang Desa tersebut. Kebutuhan pembangunan, tidak terbatas pada kebutuhan Primer, Pelayanan Dasar, Lingkungan dan Permberdayaan masyarakat Desa.

Syarat-sarat penyerapan dana desa ini sebenarnya tidaklah sulit jika dihubungkan / dibandingkan dengan tingkat pendidikan para Wakil Rakyat (DPRD-II) dan Kepala Daerah/Bupati saat ini yang sudah notaben orang-orang akademis yang mudah memahami akan suatu Undang-undang dibuat. Salah satu sarat yang harus dibuat oleh Kepala Desa bekerjasama dengan badan musyawarah desa adalah membuat klasifikasi dan rencana desa berdasarkan Kelompok belanja dan berdasarkan jenis belanja. Sebagai contoh yang disaratkan berdasarkan kelompok, maka setiap kepala desa harus membuat belanja desa berdasarkan Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemsyarakatn Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak terduga. Selain itu harus dibuat juga belanja berdasarkan belanja untuk pengawai, barang/jasa dan modal seperti modal usaha desa.

Dalam klasifikasi belanja Desa ini, jika diteliti lebih lanjut, seorang kepala Desa dan aparat desa seharusnya harus lebih termotivasi bagaimana agar dana desa ini bisa didapatkan mereka secepatnya mengingat dari belanja desa ini akan menjadi sumber penghasilan pegawai secara tetap (bisa dikatakan gaji tetap) yang nilainya tidak kalah dari seorang manager suatu perusahaan. Karena dari 100% Dana desa yang sudah diamanatkan dari roadmap alokasi dana desa dari ABPN tersebut 70% digunakan u mendanai pengeluaran berdarkan kelompok di atas, sedangkan 40% digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan op Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta insentif RT/RW. Sehingga jika hal ini didukung oleh Bupati dan juga para dewan wakil rakyat untuk mendukung pembangunan desaa, seharusnya setiap kepala daerah/Bupati khususnya di Sumatera Utara sudah harus mendukung dan memprioritaskan programnya untuk penerapan UU Desa agar Dana Desa yang sudah ada di TK-II (berdasarkan informasi) dapat segera disalurkan ke setiap Desa yang sudah sangat membutuhkannya. Masyarakat Desa begitu sangat membutuhkan dana yang sudah ada ini untuk membangun desanya seperti Jalan Desa untuk pengangkutan hasil-hasil perkebunan/pertanian, Sarana Kesehatan, Jembatan dll.

Namun sangat disayangkan hingga saat ini, bahkan tinggal sekitar 3 bulan lagi untuk tahun 2015 dana tersebut sepertinya belum dapat disalurkan ke setiap Desa oleh Kepala Daerah mengingat syarat yang diaturkan belum dibuat baik di Tingkat Kabupaten, Camat maupun Kepala Desa. Banyak Pihak menyangkan kenapa para Bupati, Camat, DPRD dan Kepala Desa tidak segera merespond agar secepatnya dana desa ini tersalurhkan segera. Ketakutan akan penyalahgunaan dana desa ini juga tidaklah sedikit dicemaskan oleh para Pemerintah mulai dari Pusat hingga ke daerah juga oleh para Akademis, LSM mengingat jika salah penggunaan Dana Desa ini oleh Kepala Desa, maka tidak tertutup kemungkinan para kepala desa, camat akan banyak berurusan dengan Hukum di masa yang akan datang. Lembaga swadaya Masyarkat, Akademis dan Masyarkat langsung sangat diharapkan agar ikut terlibat mengawasi penggunaan Dana Desa ini sehingga dana desa yang begitu besar ini tepat sasaran.

Baca Juga :  Penyelenggara Pemilu Harus Kaji Diri

Untuk itu, sangat diharapkan para Pengelola Keuangan Desa didaerah segera memprioritaskan program penyerapan dana desa ini melalui kerjasama keberbagai pihak termasuk kepada akademis dan tenaga ahli keuangan agar sudi membantu mengajari para kepala desa membuat Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanan Kegiatan, Penata Usahaan, Pelaporan dan membuat pertanggung jawaban. Tanpa ada bimbingan bimbingan terhadap Kepala Desa dan Para Camat yang didaerah maka sangat tidak mungkin dana desa ini dapat disalurkan dengan baik. Niat beberapa menteri yang terkait untuk memudahkan syarat agar dana ini bisa segera disalurhkan ke kepala desa tidaklah cukup, tidak semudah memudahkan syarat tersebut saja yang harus dipikirkan oleh pengelolaan keuangan desa, tetapi selain di perencanaan, penganggaran, pelaksanaan juga ada cara pelaporan dan pertanggung jawaban yang harus dipikirkan bagaimana agar setiap kepala desa bisa membuat pertanggung jawbaannya sesuai peraturan yang berlaku. Para Akademis, tenaga ahli yang memahami tentang keuangan sangat diharapkan ikut membantu membimbing setiap kepala desa, dan kepala desa seharusnya bisa bekerjasama dengan camat, bupati disetiap daerah agar tenaga ahli, para akademis bisa mambantu memberikan pemahaman dan pengetahuan seturut dengan Keuangan Desa/Dana desa yang tiap tahun nilainya semakin besar.

Akhir tulisan ini, mengingat pentingnya pemahaman yang mendalam atas pengelolaan Dana Desa seturut amanat Undang-Undang Desa No.6/2014 yang sudah berlaku tahun 2015 ini, hendaknya para Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat disetiap Kabupaten dapat segera memprioritaskan program Dana Desa yang sangat dibutuhkan oleh setiap desa di Sumatera Utara demi pembangunan Jalan Desa, perekonomian Desa, masyarakat desa/kabupaten yang menjadi pemangku kepentingan langsung atas para Bupati sebagai pemimpinnya dan DPRD-II sebagai wakil rakyatnya yang terhormat dan terpercaya. Tantangan yang harus disikapi dan dilirik oleh setiap masyarakat bahkan para Calon Kepala Daerah/Calon Bupati yang hendak bersaing di PILKADA yang sebentar lagi akan dilaksanakan hendaknya dapat memanfaatkan informasi terhadap Kurangnya Perhatian Para Pimpinan di Daerah dalam mendorong pengelolaan Keuangan Dewsa yang transfaran dan akuntabel, SDM yang menguasai pengelolaan Keuangan/AKuntansi Desa, kurangnya pemamfaatan tehnologi seperti aplikasi komputer dalam pengelolaan keuangan desa guna mempercepat pekerjaan dan mempercepat informasi yang diperlukan.

Melalui Prinsip pengelolaan Keuangan Desa yang mudah dan sederhana, Transparan dan Akuntabel, Otonom di desa/daerah serta Partisipatif diharapkan manfaat dan tujuan keuangan desa/dana desa makin dirasakan betapa pedulinya pemerintahan ini terhadap rakyatknya diseluruh penjuru Nusantara Republik ini. Pertanyaannya bagi kita semua, Apakah Dana Desa ini sudah terserap merata di kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, mengapa belum terserap dengan baik, apakah ada kepentingan politik yang disengaja ditunda pelaksanannya untuk modal isu di PILKADA berikutnya? mengapa para Bupati dan para wakil Rakyat DPRD seperti tidak mengetahui dan tidak memprioritaskan pelaksanaan amanat peraturan ini padahal dana ini menjadi salah satu modal kerja para pemerintahan untuk membangun daerahnya? semoga para pemangku kepentingan di Sumatera Utara lebih giat untuk memproses agar dana ini bisa segera sampai di Kepala Desa yang tersebar di seluruh Desa di Sumatera Utara. terimakasih (fs)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*