Mengapa Harus Provinsi Baru?

Oleh: Arifin Saleh Siregar *)

Saat ini empat usulan pembentukan provinsi baru sudah masuk ke DPRD Sumut. Keempat usulan itu yakni Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Asahan Labuhan, Provinsi Sumatera Tenggara (Sutra), dan Provinsi Nias sedang dan akan digodok Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Provinsi Sumatera Utara.

Bahkan, informasi terakhir menyebutkan Protap dan Sutra sudah direkomendasikan pansus untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut yang dijadwalkan digelar akhir Januari 2011 nanti. Jika DPRD Sumut setuju, maka sesuai PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, usulan dua provinsi baru itu selanjutnya akan direkomendasikan kepada Mendagri, Presiden, dan DPR RI untuk mendapat pengesahan.

Lantas, apakah semudah itu? Kita tidak ingin mempersoalkan masalah tahapan dan persyaratan yang harus dimiliki sebuah daerah baru. Sebab, tahapan dan persyaratan untuk sebuah provinsi sesuai ketentuan yang ada tidaklah begitu sulit. Dalam waktu relatif singkat, sekelompok panitia bisa saja memenuhi semua itu.

Tapi pertanyaannya sekarang adalah sudah pantaskah Provinsi Sumatera Utara ini dipecah menjadi beberapa provinsi? Begitu pentingkah provinsi baru itu? Dan apakah kabupaten/kota dan masyarakat yang nantinya tergabung ke dalam provinsi baru itu sudah benar-benar siap?

Logika dan pikiran jernih harus dikedepankan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika sebagian kalangan menilai sahwat politik dan motivasi kekuasaan cukup menonjol di balik usulan pembentukan provinsi baru tersebut, bisa jadi penilaian itu muncul karena ada kelatahan di sana dan malah terlalu dipaksakan.

Ya, usulan tersebut latah dan dipaksakan karena beberapa daerah yang akan tergabung dalam provinsi baru itu diyakini belum siap. Artinya, masih banyak yang harus dibenahi sebelum bergabung ke sebuah provinsi baru.

Baru lahir minta kawin
Saya teringat apa yang disampaikan Gubsu Syamsul Arifin beberapa hari setelah demo massa pendukung Protap yang mengakibatkan Ketua DPRD Sumut Azis Angkat meninggal dunia. Syamsul Arifin menyentil daerah-daerah yang ngotot minta pembentukan provinsi dengan kalimat; baru lahir sudah minta kawin.

Sentilan ini agak sulit untuk dibantah. Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, baru saja dimekarkan tapi justru sudah bergabung untuk jadi provinsi baru Asahan Labuhan. Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli juga tergolong daerah baru dan kini masuk dalam usulan Provinsi Nias.

Begitu juga dengan usulan Provinsi Sumatera Tenggara. Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara yang ikut bergabung di sana adalah daerah yang baru lahir. Ironisnya, Kabupaten induk Tapanuli Selatan justru belum memiliki ibukota yang defenitif dan sampai sekarang masih “menompang” di kota Padangsidimpuan.

Baca Juga :  Gempa Guncang Padangsidimpuan Sumut, Warga Panik

Kalau mau jernih dan jujur, bukankah sebaiknya Tapsel didorong untuk membangun ibukota yang baru, begitu juga dengan daerah baru lainnya itu membenahi dirinya dulu, dan menyiapkan sarana dan prasarana. Logikanya, bagaimana mau menjadi provinsi baru jika hari ini masih banyak instansi pemerintah di daerah pemekaran itu yang justru masih berkantor di rumah-rumah penduduk; berdindingkan kayu papan dan minim fasilitas.

Jika ada pendapat yang menyatakan daerah pemekaran baru bisa meningkatkan kesejahteran masyarakatnya, mungkin itu hanya sebuah klaim saja dan masih layak untuk diperdebatkan. Apalagi, fakta yang dirilis Kementerian Dalam Negeri menyebutkan dari 205 daerah pemekaran (7 provinsi, 164 kabupaten, 34 kota), sebanyak 80 persen justru bisa dikatakan tidak berhasil. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bank Dunia dan UGM yang menyebutkan daerah-daerah baru itu justru menjadi ladang korupsi dan inefisiensi terhadap anggaran pemerintah.

Kalau usulan pembentukan provinsi baru itu muncul karena pemerintah pusat memang membuka kran dan semuanya sudah diatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan, maka logika berpikir yang seperti itu sudah mendekati kesesatan. Sebab, dengan demikian yang muncul ke permukaan adalah nuansa keterburu-buruan dan unsur dipaksakan.

Yakinlah, kran itu akan terus terbuka dan tidak satu pihak pun nantinya yang bisa menghambat pemekaran jika daerah itu memang sudah benar-benar siap dan daerah baru itu memang benar-benar dibutuhkan.

Pemekaran atau pembentukan daerah baru itu harus dikembalikan kepada hakekatnya, yakni mendekatkan pelayanan, akselarasi (percepatan) pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ini yang jadi acuan utama, maka pembentukan provinsi baru itu tidak begitu penting. Sebab, di era otonomi daerah ini, pemeritahan kabupaten/kota-lah yang bertanggung jawab mengurusi ketiga hakekat itu, bukan pemerintah provinsi.

Jadi, hingga hari ini belum ada argument yang kuat dan bisa diterima akal sehat mengapa pembentukan provinsi baru itu harus dilakukan. Apalagi sampai dua atau empat provinsi baru. Kalau masalahnya soal ketimpangan dan kue pembangunan yang tidak merata, seharusnya itu bisa diselesaikan dengan politik anggaran. Wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD Sumut seharusnya menggunakan politik anggarannya itu untuk membantu daerah pemilihannya masing-masing.

Pemekaran kabupaten dan Otsus
Nah, jika sampai di sini kita sepakat, maka kita juga harus melanjutkan kesepakatan itu dengan mendorong Pansus Pemekaran Provinsi Sumut untuk melakukan dua hal. Pertama, kalau memang pemekaran itu sudah menjadi keharusan, Pansus lebih baik mendahulukan pemekaran kabupaten/kota. Sebab, beberapa usulan kabupaten/kota yang baru juga sudah masuk ke DPRD Sumut.

Baca Juga :  Tiga tahun Dinas PU Palas nunggak hutang ATK

Kabupaten Langkat, misalnya sudah layak dimekarkan menjadi tiga kabupaten baru. Bayangkan saja bagaimana warga Bukitlawang harus berurusan ke kota Stabat, ibukota Langkat yang jaraknya sangat jauh. Begitu juga dengan Kabupaten Simalungun sudah pantas dimekarkan karena luas wilayah, jarak tempuh, jumlah penduduk, dan potensi daerah memang sudah ikut mendukung adanya kabupaten baru.

Brastagi juga sudah layak dijadikan sebagai kota baru. Demikian juga Pantai Barat sudah sewajarnya dimekarkan dari kabupaten Mandailing Natal.

Pemekaran tingkat kabupaten kota ini jelas lebih dibutuhkan dan menguntungkan masyarakat setempat karena pelayanan akan lebih cepat, akselerasi pembangunan lebih mudah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dibanding pembentukan provinsi baru.

Kedua, kalau berani, Pansus Pemekaran Provinsi Sumut itu juga harus diarahkan untuk mengusulkan agar Sumatera Utara ini dijadikan daerah khusus, dalam artian mendapatkan otonomi khusus. Ini juga sudah layak, sebab jika dibandingkan dengan 4 daerah khusus yang ada (Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta), kekhususan atau keistimewaan Sumut juga tidak kalah.

Sumut memiliki jumlah penduduk terbanyak di luar Pulau Jawa, memiliki wilayah yang luas, kabupaten/kota yang banyak. Sumut juga memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, perjuangan sejarah melawan penjajah yang tidak bisa disepelekan. Sumut juga memiliki potensi ekonomi, yang menonjol antara lain sektor perkebunan dan pertambangan.

Otonomi Khusus (Otsus) untuk Sumut itu perlu diusulkan. Isu ini lebih elegan dan lebih membumi dibanding “merengek-rengek” meminta pengesahan provinsi baru. Kalau pun Otsus itu nanti tidak disetujui, tapi setidaknya ini bisa menaikkan posisi tawar Sumut di mata pemerintah pusat dan pusat pun tidak bisa lagi memandang remeh daerah ini. (waspada.co.id)

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

8 Komentar

  1. Sebenarnya klu pemerintah Pusat melakukan pemerataan pembangunan secara adil ke semua propinsi dan pemerintah propinsi juga melakukan pemerataan pembangunan ke semua kabupaten selanjutnya pemerintah kabupaten juga melakukan pemerataan pembangunan ke semua kecamatan, tentu tidak perlu ada pemekaran. PERSOALANNYA Indonesia sudah merdeka hampir 66 tahun, sampai saat ini hasil kekayaan daerah dikumpul di pusat, lalu pusatlah yg menyalurkan ke daerah mana anggaran ini disalurkan secara merata dan berkeadilan. PRAKTEKNYA : sebagian besar anggaran yg dikumpul disalurkan ke daerah asal pemimpin/pejabat di pusat ATAU ke daerah yg berani memberi komisi, begitu seterusnya di tingkat propinsi dan kabupaten. ALHASIL : karena pejabat/pemimpin negara ini mayoritas (maaf) orang jawa, maka anggaran yg dikumpul dari daerah2 sebagian besar disalurkan di pulau jawa. Tidak lama lagi dari Anyer-Panarukan sudah tersambung jalan tol, kalau ada lobang sebesar klereng dijalan sepanjang jawa, 3 bulan sebelum lebaran pejabat pusat sdh pada ribut utk segera diperbaiki , sementara 2 minggu sebelum lebaran jalur lintas timur sumatera ditutup sebagai jalur mudik karena rusak parah…….(ironis). Begitu juga jalan negara dan jalan propinsi di wilayah Tabagsel tdk pernah mulus dibandingkan kabupaten2 yg lain. sekali lg PEMEKARAN = PERPECAHAN yg tdk perlu apabila pemerataan pembangunan dilaksanakan.

  2. Minah punya 2 pandangan(+) n (-). (+) aku mendukung,sebab sumatra utara itu terlalu luas sehingga pembagunan di daerah kita tidak merata,banyak hal dalam paktor jarak menyebabkan kerugian bagirakyat, aku puya pengalaman rugi gara-gara jarak waktu aku SMA mau megikuti PORDA DIMEDAN batal karna paktor jarak dan biaya.(-) kalo daerah nya belum siap untuk MANDIRI agan di paksakan,karna akibatnya patal terutama di sektorperekonom.
    PADANG SIDIMPUAN TAK DUKUNG KAMU JD PROPINSI, tapi kamu siapdulu secara mental dan perekonomian. SALAM DAMAI

    • Ha… Ha…., Tapi Khan bu… bukan berarti dengan pemekaran akan terjadi… pemerataan…, belum ada bukti bu…!, sejak pemekaran di terapkan di indonesia Alasan bahwa ” DENGAN PEMEKARAN AKAN TERJADI PEMERATAAN” belum sepenuhnya terbukti, menurut saya pemekaran hanya pemerataan Jabatan… bukan pemerataan pembangunan…. menurut saya gicu bu….!

      • Saya memang tak ada data valid Bung Loi Tapi saya sekarang berada di Satu daerah hasil pemekaran, umur saya sudah 40 sekarang dan selama itu saya lihat pemekaran itu tidak berarti apa-apa begitu maksud saya… khan menurut saya saya bilang mas

  3. Betul juga he.eha.a..a. baru lahir minta kawin heeha.a..a. emang dari awal sudah direncanakan kali he.eha.aha.a..a.a. jadi masih diperut udah di buat Undangan pesta kawinnya he.eha.a..a.ha.a.a… dapat istilah baru lagi he.eha.. ha.a.a….
    Paling cuman Protap kali yang memungkinkan, kalau yang lainnya sebaiknya dipikirkan ulang lagi deh…. buktiin dulu 5 atau 10 tahun lagi… baru punya pemikiran untuk pemekaran untuk jadi propinsi….
    katanya nih…Kantor Pemerintahan Tapanuli Selatan, Padanglawas, padangsidempuan dan lainnya aja belum beres perpindahannya, he.eha.a..a.a.. boro2 deh jadi propinsi…

    • Botul itu Bang regar… Sabotulna… Pemekaran in Songon Gambar Na Diginjang i DO Dabo i…., Pura-pura ma di dokkon ia aspirasi Ni Rakyat…. Padahal Sabotulna Aspirasi Ni Butuha Nia do… Khan molo Mekar… Makin Banyak Kursi Empuk…. Ck. Ck…, Saya Dukung Pemerintah Pusat Untuk Menunda dan semakin memperketat Usulan Pemekaran….,

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*