Menhut Diminta Tindak Tegas Pengusaha yang Duduki Kawasan Hutan Negara

Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia diminta bertindak tegas terhadap para pengusaha, pengurus koperasi maupun kelompok masyarakat yang menduduki kawasan hutan Register 40 di Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Hal itu diketahui dari salinan surat pengurus KUD Serba Guna unit usaha otonom Barumun-Sosa No.IST/KUD.SG/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 ditujukan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia c/q Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ditandatangani ketua dan sekretaris Koperasi Serba Guna unit usaha otonom Barumun-Sosa Tedung Siahaan dan Eli Irwan Harahap yang diterima Analisa, baru-baru ini.

Surat yang ditembuskan kepada Presiden RI, Mensesneg RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Direktur PHKA, Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Komnas HAM, Menkumham RI, Kapolri, Kajagung, Bupati Padang Lawas dan Ketua DPR Padang Lawas tersebut merupakan surat yang kedua yang dilayangkan pengurus KUD Serba Guna sebagai tindak lanjut dari surat yang pertama tertanggal 28 Mei 2010.

“Kami memohon kepada bapak Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia c/q Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sesegera mungkin melakukan penegakan supremasi hukum secara tegas terhadap pelaku aktivitas di kawasan hutan negara Register 40 Padang Lawas, sehingga tidak ada kesan pilih kasih terhadap pelanggar hukum, ” ujar mereka dalam suratnya.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum menangkap dan mengadili oknum-oknum yang terlibat aktivitas di kawasan hutan negara tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Baca Juga :  Jalan Provinsi Huta Padang Rusak Parah

Dijelaskan, KUD Serba Guna yang mengelola kebun kelapa sawit di desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun mereka bentuk berdasarkan badan hukum No.3537 A/BH/III, yang kepemilikan lahan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) secara Prona yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ironisnya, masih banyak perusahaan besar, kelompok tani dan koperasi serta kelompok masyarakat yang mengusai lahan di hutan negara namun belum terjamah hukum, kalau memang pihak Kemenhut tegas, ada sekira 25 perusahan besar yang menduduki kawasan hutan negara di wilayah register 40 Padang Lawas yang seharusnya di proses hukum.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64827:menhut-diminta-tindak-tegas-pengusaha-yang-duduki-kawasan-hutan-negara&catid=51:umum

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*