Menolak Pertapakan Kantor Pemkab di Kilang Papan : Masyarakat Angkola Timur Somasi Bupati Tapsel

15912504ca4f78a75a7c5be7ed7ed8ac9284dd51 Menolak Pertapakan Kantor Pemkab di Kilang Papan : Masyarakat Angkola Timur Somasi Bupati TapselSipirok, Pembangunan Kantor Pemkab Tapsel di Desa Kilang Papan yang dipaksakan Bupati Tapsel menuai tantangan. Perlawanan masyarakat berdasar UU Pemekaran Kabupaten Tapsel menolak lokasi pertapakan Kantor Pemkab, bakal meluas ke berbagai bentuk perlawanan hukum. Diduga akibat kedegilan Pemkab yang ngotot mengingkari amanah UU No. 36/37 Tahun 2006 hanya andalkan SK Menhut No. 244/Menhut-II/2011, konflik akan berkepanjangan sampai ke akhir masa jabatan Bupati Tapsel tahun 2015.

Pada mulanya, Bupati Syahrul Pasaribu yang konon bisa dipengaruhi barisan pejabat sisa rezim Bupati Ongku Hasibuan untuk mengekor penukangan dan pengkhianatan idee pemekaran kabupaten, melanjutkan pemaksaan melanggar UU No 36/37 thn 2006 tentang Pemekaran Kabupaten dengan mengurus penerbitan SK. Menhut No. 244/2011 yang melepaskan areal 271,1 Ha dari kawasan hutan Sipirok untuk menjadi lokasi pertapakan Kantor Pemkab Tapsel yang baru di Kilang Papan.

Secara administrasi pemerintahan, lokasi baru tsb yang disebut debat silat-lidah Pemkab masih tetap di Kecamatan Sipirok terkesan banci, karena sebagian areal calon lokasi pertapakan tsb berada di Kecamatan Angkola Timur. Lebih parah dari segi aturan hukum ketatanegaraan, SK Menhut No. 244/2011 tentang lokasi baru Kantor Pemkab Tapsel sama sekali tidak menyebut UU Pemekaran No. 36/37 thn 2011 tentang Pemekaran Kab Tapsel sebagai salah satu konsiderans SK Menhut tsb.

15976067865451bd571e097d6d6f4a7a77751b43 Menolak Pertapakan Kantor Pemkab di Kilang Papan : Masyarakat Angkola Timur Somasi Bupati Tapsel
Mantan Bupati Ongku Hasibuan, “menukangi”, Bupati Syahrul Pasaribu, “mengekori”.

Masyarakat Sipirok merasa sejak awal idee pemekaran Kab. Tapsel menjadi Kab. Madina, Kab. Palas, Kab. Paluta, Kota Padangsidimpuan dan sisa Kab induk diprakarsai oleh jiwa-besar tokoh putra-daerah Sipirok, merasa ulah mantan Bupati Ongku Hasibuan untuk memperlintir dan menukangi penafsiran UU No. 36/37 thn 2006 yang belakangan diekori penggantinya Bupati Syahrul Pasaribu dengan mengurus SK No. 244/2011 ke Menhut Zulkifli Hasan, sebagai suatu pengkhianatan yang perlu dan wajib dilawan.

Diruntut ke akar sejarah tanah di Siprok dan Angkola Timur, jelas bahwa Menhut hanya berwenang untuk melepaskan areal yang dimohon Ongku Hasibuan dan diikuti Syahrul Pasaribu dari status kawasan hutan, dan bukan pemberian hak atas tanah seluas 271,1 Ha untuk menjadi milik Pemkab Tapsel.

Namun sekalipun areal 271,1 Ha tsb belum menjadi milik Pemkab Tapsel, Bupati Syahrul Pasaribu, para pejabat Pemkab dan DPRD Tapsel tetap ngotot mensahkan P-APBD 2011 dan APBD 2012 untuk membangun jaringan jalan dan kompleks perkantoran di Kilang Papan. Untuk penguasaan areal tanah tsb, antek-antek pejabat Pemkab kasak-kusuk menawarkan uang ganti-rugi atas tanaman masyarakat yang telah ada turun temurun di lokasi pertapakan.

Baca Juga :  Kondisi Jalinsum Padangsidimpuan di Desa Hajoran, Baru Diaspal Retak-retak

Bupati Tapsel lalu membentuk tim pengurusan areal tanah di Kilang Papan bukannya menggerakkan Panitia-9 Kab. Tapsel untuk penyelesaian lahan pertapakan Kantor Pemkab, malah  membuat SK No. 325/Kpts/2011 yang melibatkan sejumlah instansi hankam seperti Kodim 0212/Tabagsel, Bataliyon 123/rajawali, Detasemen C Sat Brimob di Maragordong, Polres Tapsel, Pengadilan Agama Psp, Kejaksaan Negeri Psp yang tak jelas apa kewenangan semua instansi hankam tsb dalam urusan tanah.

Menghadapi kenyataan bahwa hanya tanaman yang diganti-rugi sementara tanah sawah kebun ladang warisan kakekmoyang leluhur masyarakat akan hilang lenyap secara gratis cuma-cuma dirampas untuk menjadi milik Pemkab Tapsel, akhirnya masyarakat terpaksa melakukan perlawanan.

Setelah perlawanan masyarakat diwakili LP2TS dalam gugatan PTUN di Jakarta masih proses Banding di PPTUN, bentuk protes masyarakat melebar ke berbagai prosedur hukum. Salah satu perlawanan antara lain melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Psp).

 Ancam gugat

Terpantau pers, sebagai “pemanasan” menjelang masuknya Surat Gugatan perdata, masyarakat Desa Siturbis dan Dusun Hasobe memberikan kuasa hukum kepada Ketua LP2TS, Bangun Siregar guna menindaklanjuti penolakan masyarakat terhadap perampasan gratis tanah mereka.

Ketua LP2TS dalam kapasitas penasehat hukum Law Firm Bangun, Saminoto & Partners yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengirim Surat Somasi kepada Bupati Tapserl, Syahrul Pasaribu dengan Surat No. 20.Bsp/SP/Sprk/IV/2012 tgl. 12 April 2012.

Dalam copy surat yang diterima pers, disebut sejumlah pertimbangan hukum, seperti bahwa tanah sejumlah masyarakat pemberi kuasa seluas + 80 Ha yang berlokasi secara acak di dalam areal calon lokasi pertapakan Kantor Pemkab berbentuk sawah, kebun, ladang dan pemukiman masyarakat berasal dari hak milik warisan turun temurun sejak sekitar abad ke-19.

Disebutkan bahwa dasar SK Menhut No. 244/2011 yang melepaskan areal seluas 271,1 Ha di Kilang Papan yang didasari pada kewenangan Menhut sesuai UU Noi. 41/1999 Tentang kehutanan untuk menunjuk kawasan hutan di Sipirok dan Angkola Timur dan kemudian menyerahkan sebagian kepada Pemkab Tapsel, sudah tidak berlaku lagi, karena kewenangan penunjukan kawasan hutan oleh Menhut telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011, maka secara mutatis mutandis SK Menhut No. 44/2005 tentang kawasan hutan dan SK Menhut No. 244/2011 tentang lokasi pertapoakan Kantor Pemkab Tapsel yang selalu dianggarkan Bupati Tapsel, adalah batal demi hukum.

Disebut juga bahwa masyarakat Siturbis dan Hasobe menolak karena sejak awalnya masyarakat tidak pernah ikut dilibatkan dalam arti tidak pernah diberitahu sebelumnya, tidak pernah disosialisasi sebelumnya, tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tapal batas, tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah diverifikasi alas kepemilikan dan status tanah masyarakat Siturbis dan Hasobe yang berada di areal rencana calon lokasi pertapakan Kantor Pemkab Tapsel yang baru.

Baca Juga :  Siswa Kota PadangsidimpuanDiimbau Tak Coret-coret Seragam

Untuk itu, masyarakat melalui kuasa hukumnya meminta kepada Pemkab Tapsel untuk menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah milik masyarakat, karena hal tsb dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum tindak pidana kejahatan penyerobotan tanah oleh birokrasi.

 

Semua membungkam

Menanggapi situasi perkembangan terakhir konflik lokasi Kantor Pemkab Tapsel hasil pemekaran, seorang aktifis lsm di Tabagsel, Ryzach Morniff  menuturkan beberapa konsekwensi hukum dari gugatan perdata ke pengadilan negeri. “Selama SK Menhut No. 244/2011 masih sekedar keterangan tertulis di atas kertas, perlawanan masyarakat paling cuma bisa debat-kusir laga wacana. Tapi sa`at penguasaan Pemkab atas tanah mulai dilakukan dengan pelaksanaan proyek Pembukaan Jalan, pembangunan perkantoran maka masyarakat pun akan meningkatkan perlawanan hukum, yang pertama melalui jalur hukum perdata menggugat ke pengadilan negeri. Walau nanti mungkin Pemkab bisa “menyumpal”  Pengadilan Negeri agar tidak melakukan Sita-jaminan/conservatoir beslag atas tanah sengketa perkara, tapi secara hukum dan moral Pemkab sudah kehilangan legitimasi untuk melaksanakan proyek pembangunan kompleks perkantoran di Kilang Papan”.

Konfirmasi pers ke Pemkab Tapsel gagal total, semua pejabat terkait mulai dari Bupati Syahrul Pasaribu, Wakil Bupati Rapolo Siregar, Plt Sekda Aswin Siregar, Asisten-2/Ekbang Saulian Situmorang, Kabag Pertanahan Pardamean Daulay, Kabag Pemerintahan Ali Syahrudin, Kepala Bappeda Aswad Daulay, Kadis PU Syahril, tak ada satu pun yang bersedia menjawab kiriman sms konfirmasi pers.

( ARM Hutasuhut )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. @ Yup bner sekali sdr Rizqy Maradhezy….!!
    negara kita ini adalah negara hukum,,,,mohon jangan di-interpretasikan UU ini menjadi bentuk2 primordialisme ke tapselan sideppuan,,yang hitung2-an…! selama membangun dan mendirikan apapun di negri ini,adalah harus berdsarkan dan sesuai dengan UU.
    yang terjadi sekarang ini adalah pencurian lahan yang mengatasnamakan UU demi rakyat..
    yang akhir2nya adalah pembodohan dan birokrasi hitung2-an untuk korupsi,,yang nanti akhirnya adalah hitung2-an primordialisme….!!

    @ all,,,justru sekarang lebih bagus kesalahan hukum ini diketahui..drpada nanti diketahui,,,bukankah ini juga sama dengan menghabiskan dan membuang anggaran dengan percuma.

  2. He hee heee, Kantor Walikota di Jakarta aja cuma 1 Ha. Kemampuan managerial administrasi, tehnik dan finansial membuat birokrasi disana bisa bangun kantor bertingkat menjulang tanpa perlu gusur tanah rakyat. Birokrasi disini? SDM jeblok, ambisi meluber, selera hedonis akhirnya yang nampak hanya otak-atik politik, administrasi pemerintahan dan kalkulasi anggaran. 271,1 Ha mau bangun apa saja? Real estate? Lho ini kan sudah aroma bisnis? Jadi yang kita hadapi apa? Birokrasi bisnis?

  3. kami dukung keputusan pemko tapsel untuk tak pindah ke sipirok disan tanah mahal minta ampun bisa2 kantor bupati ntar cuma 2×2 aja hea asisiregar emang berapa hektar tanahmu di sipirok ha kami juag masarakat sipirok ‘ masak BRAVO aja tak tahu

  4. sangatironis hari ini saya masih melihat masih ada saja oknum yang mengatas namakan masayarakat,,,menyangkut tentang letak pertapakan kantor bupati,hari ini saya tidak pernah meihata ada gejolak yg dapat menggangu kinerja pemerintah,,,bahkam samapi saat ini seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik,,,,dan harus kita sadari juga bahwa membangun sebuah daerah agar mju dengan cepat tidak segampang kita memabalikkan tangan,,,banyak masalah yg harus diluruskan,,,,,,
    kawan-kawan hari ini pemerintah juga objektif menilai,,,kawasan pertapakan juga masi dalam kawasan SIPIROK jadi apa yg harus kita ributi,,saya sebagai masyarakat sipirok mendukung program pemerintah dala pembangunan asalkan saja semua bentuk pembangunan itu tidak menyengsarakan rakyat,,,BRAVO SARASI,,,,

    • Sdr. @firmansyaf kayaknya hanya membaca judul berita tanpa mengerti maksud dan kejadian sebenarnya…., supaya saudara ketahui dalam proses pembangunan kantor bupati di Kilang Papan telah terjadi penyerobotan tanah secara sepihak dengan mengatas kepentingan namakan pemerintah…. apakah menurut anda ini tidak menyengsarakan rakyat… Coba sekali-sekali anda datang ke TKP dan berbincang dengan masyarakat di sana biar anda tahu sendiri betapa kecewanya mereka dengan kebijakan pemerintah ini…. … apanya BRAVO…?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*