Menteri Pertahanan: Ada Motif Lain di Balik Qanun Bendera Aceh

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut ada motif lain disahkannya Qanun (peraturan daerah) tentang bendera dan lambang Aceh. Menurut dia, penetapan bendera mirip Gerakan Aceh Merdeka sebagai bendera Aceh kemungkinan menjurus pada pembentukan wali negara.

“Semacam pembentukan kepala pemerintah dan menteri-menterinya. Tapi itu yang sedang kami pelajari,” kata Purnomo saat ditemui di kantor Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2013.

Dia pun mengaku mendapat sejumlah laporan lain tentang keadaan di Aceh dari Panglima Komando Daerah Militer Nagroe Aceh Darusallam. Saat disinggung informasi apa saja, Purnomo bungkam.

Dia hanya menyebut Kementeriannya mendukung penuh upaya klarifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Purnomo pun setuju jika penggunaan bendera itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Saat disingung Qanun tentang bendera Aceh sebagai upaya melepaskan diri dari Tanah Air, Purnomo buru-buru membantah. “Sabar dulu, kita lihat dan pantau dulu perkembangannya. Disana kan ada Pangdam,” kata dia.

Jumat, 22 Maret lalu, DPRA mengesahkan Qanun tersebut belakangan disorot lantaran bendera Provinsi Aceh dibuat serupa dengan bendera yang dulu dipakai oleh Gerakan Aceh Merdeka. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, hari ini berencana menemui Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah untuk menyampaikan klarifikasi perihal Qanun itu.

Baca Juga :  21 Gunung Api di Indonesia dalam Kondisi Tidak Normal

Sementara itu, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan, penggunaan bendera tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Pasal 6 ayat 4 Peraturan Lambang Daerah menyatakan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain logo bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Pantaslah…. karena Gubernurnya bekas pentolan GAM dan Wagubnya Komandan GAM… sama-sama otak GAM, otak kotor … penghianat sungguh penghianat bangsa, dikasih jantung minta hati pulak !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*