Menurut Data Kementerian Keuangan, Ada Sekitar 472 Perda di Sumatera Utara Yang Dibatalkan

Medan (www.hariansib.com)
Pemerintah provinsi dan pemerintah di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara dinilai sangat rajin membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang bermasalah. Setidaknya fakta itu terbukti dari data Kementerian Keuangan per 29 Maret 2010 yang mencatat, dari 1.024 perda yang disampaikan untuk dievaluasi, sebanyak 472 di antaranya sudah dibatalkan.

“Sebanyak 472 Perda pajak dan retribusi daerah dari Sumut yang kita batalkan itu karena keberadaannya membuat investor malas bahkan takut berinvestasi di daerah tersebut. Padahal, kondusifitas dan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah itu sangat mencukupi,” terang Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan, Prof Mardiasmo di sela-sela Musrenbangprov Sumut di Aula Martabe Kantor Gubsu, Selasa (30/3).

Diakui Mardiasmo pula, dampak lain dari banyaknya perda pajak dan retribusi bersama di Sumut itu, menyebabkan iklim investasi di daerah tersebut selama ini memuculkan ekonomi biaya tinggi. “Dari data yang ada itu, kita menilai Sumut termasuk salah satu daerah yang paling rajin membuat perda, namun sayang kebanyakan perda yang dibuat menimbulkan masalah dalam iklim investasi,” ungkapnya.

Dijelaskan Mardiasmo, dari 28 kabupaten dan kota di Sumut, hanya dua daerah di antaranya yang tidak mengajukan perda pajak dan retribusi. Dua daerah itu adalah Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Batu Bara “Sedangkan 26 daerah lain yang mengajukan, rata-rata memiliki perda bermasalah yang sampai 29 Maret 2010 jumlah mencapai 472 perda,” ucapnya.

Baca Juga :  Polres P. Sidimpuan Bekuk 8 Pemakai dan Pengedar Sabu

Dirincikan juga, dari 26 daerah itu, 13 di antaranya memiliki lebih dari 50 persen perda bermasalah dilihat dari banyaknya perda yang disampaikan untuk dievaluasi. Daerah-daerah itu mulai dari Asahan yang mengajukan 60 perda, tapi dibatalkan 31, Dairi menyampaikan 17 dibatalkan 12, Labuhanbatu menyampaikan 65, dibatalkan 45 dan satu direvisi, Nias menyampaikan 3, dibatalkan 2, dan Tapsel menyampaikan 38, dibatalkan 24.

Kemudian Toba Samosir menyampaikan 38, dibatalkan 24, Medan menyampaikan 31, dibatalkan 17, Sibolga menyampaikan 32, dibatalkan 17, Pakpak Bharat menyampaikan 27, dibatalkan 19, Humbang Hasundutan menyampaikan 18, dibatalkan 17, Samosir menyampaikan 31, dibatalkan 20, dan Padang Lawas menyampaikan satu, dibatalkan satu.

“Sisa 13 daerah lain termasuk Pemprovsu, rata-rata perda yang dibatalkan di bawah 50 persen dari jumlah yang diajukan. Karenanya, kita berharap ke depan, pengajuan Perda Pajak dan Retribusi tidak semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun meminggirkan aspek kenyamanan iklim investasi,” ujarnya.

Dari 13 daerah di maksud, Sumut yang mengajukan 33 perda, harus dibatalkan 7. Kemudian Deli Serdang menyampaikan 76, dibatalkan 29 dan 2 direvisi, Mandailing Natal menyampaikan 20, dibatalkan 8, Simalungun menyampaikan 59, dibatalkan 26, Tapteng menyampaikan 5, dibatalkan 2, Taput menyampaikan 22, dibatalkan 3, Binjai menyampaikan 76, dibatalkan 30, Pematang Siantar menyampaikan 57, dibatalkan 22, Tanjung Balai menyampaikan 58, dibatalkan 22, Tebing Tinggi menyampaikan 43, dibatalkan 6, Padang Sidimpuan menyampaikan 49, dibatalkan 15, dan Serdang Bedagai menyampaikan 66, dibatalkan 27. (M3/m)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Wali Kota Tj Balai Diduga Terlibat 3 Kasus Korupsi - Tak Pernah Diperiksa Kajari

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*