Menyelesaikan Tapsel Dengan Roha

Ditulis oleh Edy Rachmad
Senin, 14 September 2009 11:38 – www.waspada.co.id

Tulisan opini Umar Syadat Hasibuan berjudul “Potret Buram Kepemimpinan Tapsel” yang terbit beberapa hari lalu di koran ini lumayan menarik. Itu bukan hanya karena yang menulis bermarga Hasibuan dan yang disorot (baca; dikritik) adalah kepemimpinan bupati yang juga kebetulan bermarga Hasibuan.

Tulisan itu menarik karena isinya seakaan-akan sebagai jawaban mengapa sampai hari ini masih banyak persoalan yang terus menggelayut di bumi Tapanuli Selatan (Tapsel) dan mengapa beragam persoalan itu begitu sulit untuk diselesaikan.

Meski Umar Syadat berangkat dari perspektif kepemimpinan (leadership), tapi apa yang dituliskannya tetap layak dijadikan sebagai renungan sekaligus bahan diskusi karena persoalan hari ini di Tapsel justru semakin kompleks. Bukan hanya masalah kemiskinan, desa tertinggal, dan lambatnya pembangunan infra dan sufrastruktur, tapi menyangkut persoalan teknis, keretakan hubungan pejabat, hingga polemik perpindahan ibukota yang justru bukan hanya konsumsi masyarakat Tapsel dan Sumatera Utara, tapi juga sudah sampai ke tingkat nasional.

Tulisan ini mencoba menggagas sebuah diskursus bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan-persoalan Tapsel. Apa yang disampaikan Umar Syadat Hasibuan dalam tulisannya itu harus dijadikan sebagai entry point atau pintu masuk untuk kembali mendiskusikan dan merumuskan pemecahan berbagai persoalan itu. Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan tak perlu berkecil hati apalagi sampai “kebakaran jenggot” dengan munculnya tulisan tersebut. Sebaliknya, sebagai pemimpin ia harus bisa menunjukkan sikap arif dan bijak sembari terus mencari jalan keluar dari beragam persoalan yang ada.

Sarat Persoalan

Plesetan Tapsel dengan kepanjangan Tak Pernah Selesai memang sulit dibantah. Betapa tidak, hingga hari ini beragam persoalan masih terus menghantui kabupaten yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam itu. Celakanya, persoalan yang sama pun sering terulang dan menjadi konsumsi publik.

Di luar persoalan pembangunan dan kemiskinan, masalah yang kerap muncul ke permukaan adalah soal disharmonisasi pejabat elit. Sebelumnya, kepemimpinan Bupati Tapsel HM Shaleh Harahap (almarhum) dan wakilnya Harry L Siregar juga “terjebak” masalah keretakan hubungan. Keduanya sering tidak sejalan dan disharmonisasi itu bukan hanya konsumsi masyarakat Tapsel, tapi juga jadi pembicaraan hangat dalam konteks Sumatera Utara.

Meski berbeda alasan, kejadian yang serupa terulang lagi pada kepemimpinan Bupati Tapsel hari ini, dimana hubungan Ongku P Hasibuan selaku bupati dengan wakilnya Aldinz Rapolo Siregar sudah berjalan sendiri-sendiri.

Kalau saat kampanye hingga terpilih terlihat begitu kompak, tapi belakangan keduanya sudah tak sejalan. Puncaknya, terhitung 10 Februari 2009, Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar memilih berkantor di Sipirok sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan pascapemekaran kabupaten dengan pembentukan kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Sedangkan Bupati Ongku P Hasibuan tetap berkantor di Padangsidimpuan.

Baca Juga :  10.151 Pelamar CPNS Padanglawas Siap Berebut 360 Kursi

Disharmonisasi pejabat elit belum tuntas, persoalan berikutnya sudah muncul yakni keretakan hubungan pihak eksekutif dengan lembaga legislatif (DPRD Tapsel). Hal ini berbuntut kepada persoalan-persoalan rakyat yang seharusnya diselesaikan bersama-sama kedua lembaga itu jadi mengambang dan tidak tuntas.

Belakangan, jumlah keanggotaan DPRD Tapsel hasil Pemilu 2009 juga jadi persoalan tersendiri, sebab jumlah anggota dewan itu (45 orang) tidak sesuai dengan banyaknya penduduk Tapsel. Bupati Ongku P Hasibuan sudah menempuh berbagai upaya agar jumlah tersebut direvisi.

Persoalan Tapsel tidak di situ saja. Yang santer akhir-akhir ini adalah masalah polemik ibukota Tapsel antara Sipirok dan Desa Tolang, Maragordong. Sebagian pihak menginginkan ibukota Tapsel tetap berada di Sipirok sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas Utara dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas. Sedangkan Bupati Tapsel lebih menginginkan ibukota kabupaten berada di kawasan Desa Tolang, Maragordong.

Beberapa tulisan opini dan berita sudah muncul di harian ini menyangkut tarik-menarik ibukota Tapsel. Masalah ini bahkan sudah jadi perhatian nasional dan jadi pembahasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Ya, begitulah Tapsel yang masih sarat dengan persoalan. Lucunya, persoalan lainnya, misalnya masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infra dan sufrastruktur hampir luput dari perhatian publik. Kalau pun ada yang mempersoalkan masalah tersebut, tapi itu tidak seintens masalah disharmonisasi pejabat dan polemik ibukota kabupaten.

Pakai Roha Bukan Roha-rohakku

Beragam persoalan yang mencuat ke permukaan jelas akan menghambat jalannya roda pembangunan di Tapsel. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga otomatis akan tersendat. Energi, waktu, dan materi tentu akan lebih terkuras untuk mengurus persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Kalau masih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, sampai kapan pun persoalan itu tidak akan selesai. Apalagi, kalau ada kesan roha-rohaku (suka-sukaku atau suka hatiku) tentu ini akan semakin berbahaya. Belum lagi kalau diikuti dengan sifat gutgut yang memang sudah dikenal di daerah Tapsel sekitarnya. Wah, kalau ini terjadi, semakin tak terselesaikanlah Tapsel itu.

Basyral Hamidy Harahap yang sering menulis dan meneliti tentang kehidupan masyarakat Tapsel menyebutkan, gutgut (nyinyir, dengki, iri) atau kalimat populernya sekarang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, sering menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan Tapsel.

Karena itulah, lanjut Basyral penyakit gugut yang merupakan hambatan kultural dalam proses pembangunan itu harus diubah menjadi berpikir, bersikap dan bertindak positif atau berlomba-lomba berbuat kebajikan.

Baca Juga :  Tuntut Ganti Rugi Pelebaran Jalan - Masyarakat Serbu DPRD Paluta dan Aksi Kubur Diri

Alternatif solusi berikutnya untuk menyelesaikan Tapsel yang tak pernah selesai itu adalah dengan mengedepankan roha (hati), tapi bukan roha-rohaku, apalagi ginjang ni roha (tinggi hati) dan menggunakan nilai-nilai keadaban (civility). Pemerintah tak boleh berbuat roha-rohaku, masyarakat juga demikian. Sifat sesuka hati dan tak mau kalah atau tak mau di bawah harus disingkirkan.

S.L. Carter (1998) mengetengahkan pentingnya nilai-nilai keadaban (civility). Civility merupakan suatu konsep pembangunan politik yang mengetengahkan kesopanan, kesantunan, tata krama, kejujuran, keadilan, moral dan etika dalam kehidupan demokrasi. Etika demokrasi menuntut saling menghormati dan menghargai, santun dan beradab dalam memberikan kritik, menuntut pengorbanan bagi orang lain dan menuntut terciptanya kehidupan moral dan mengikuti norma-norma yang berlaku.

Civility mengharuskan adanya kesetaraan, dialog, kompromi, dan toleransi, serta tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendaknya, tetapi menuntut sikap empati dan berfungsinya hati nurani yang terwujud dalam perilaku politik yang santun.

Intinya, melaksanakan pembangunan hendaklah dengan hati nurani, karena dengan hati nurani akan dapat dibangun jembatan hati antara pemerintah dengan tokoh masyarakat serta dengan masyarakat itu sendiri.

Jika jembatan hati sudah terbangun, maka tidak akan ada lagi yang tersumbat. Komunikasi pun akan lancar, semua permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik dan pada gilirannya pembangunan akan dapat berjalan dengan semestinya dengan hasil yang maksimal serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dengan mengedepankan roha dan nilai-nilai keadaban, mungkin beragam persoalan di Tapsel akan terselesaikan. Tapsel dengan cap Tak Pernah Selesai juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi, cobalah dengan roha, bukan roha-rohakku, apalagi ginjang ni roha! ***** ( Arifin Saleh Siregar : Penulis adalah mantan Ketua Umum Imatapsel USU, sekarang Dosen Kopertis dpk Fisip UMSU dan sedang menjalani pendidikan di Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*