Menyesalkan Absennya Kandidat Perempuan di Pilkada Sumut

Oleh: Musriyenti *)
Memerhatikan gambar lima pasangan calon Gubsu/Wagubsu yang bakal tampil pada pesta demokrasi memilih pemimpin Sumut 2013-2018, sekilas tidak ada yang ganjil. Tidak ada perubahan. Nomor 1, pasangan Gus Irawan- Soekirman, Nomor 2, pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi, Nomor 3, pasangan Chairuman Harahap-Fadli Nursal, Nomor 4, pasangan Amri Tambunan-RE Nainggolan dan Nomor 5, Gatot Pujo Nugroho-T Erry Nuradi.

Tidak ada yang aneh. Lumrah. Bahkan sejak proses penjaringan, pendaftaran sampai pencabutan nomor, berlangsung lancar dan aman. Sejauh itu tidak ada yang melihat kesalahan atas keberadaan para calon itu, sampai kemudian kita sadar tidak ada calon perempuan.

Tidak adanya perempuan menjadi calon Gubernur Sumut menunjukkan akses perempuan terhadap institusi pengambil keputusan sangat rendah dan masih diabaikan. Padahal, data yang diperoleh, jumlah pemilih perempuan di Sumut mencapai 52 persen dari total pemilih.

Absennya kandidat perempuan pada Pilkada Sumut 2013 sebenarnya jauh hari sudah diingatkan para aktivis dan tokoh perempuan Sumut. Reaksi terhadap tidak adanya keterwakilan perempuan pada suksesi kepemimpinan Sumut disuarakan aktivis perempuan Sumut yang diprakarsai Pesada Ahmo dan sejumlah lembaga lainnya seperti Pakkar, Gemma, Forum Jurnalis Perempuan Sumut, Feminis Muda, KPI Sumut, Hapsari, Kaukus Perempuan, PSGPA, Unimed, Yapidi, YAK dan lain-lain yang dikordinatori Dina Lumban Tobing.

Mereka menyesalkan tidak ada kandidat perempuan pada Pilkada Sumut dan berjanji akan memantau tahapan Pilgub Sumut 2013 dengan melihat visi misi calon pasangan Cagub Sumut. Apakah dalam programnya mengusung masalah kekerasan terhadap perempuan atau tidak. Mereka bahkan mengancam akan memilih ‘golput’ (golongan putih) alias tidak memilih dalam Pilgub Sumut, awal Maret nanti.

Baca Juga :  Rusuh Tolak Pipa Limbah Batangtoru karena Pemerintah Abaikan Suara Warga

Menurut Dina, imbauan ini sebagai upaya dan bentuk perlawanan terhadap para kandidat yang tidak pro terhadap perempuan. Asumsi selama ini, kaum perempuan dianggap akan secara otomatis menggunakan hak suaranya.

Meski protes disuarakan, namun entah mengapa aspirasi mereka yang menuntut hak-hak politik kaum perempuan kandas juga. Tampaknya isu emansipasi di era kemerdekaan masih butuh perjuangan keras.

Klasik

Masalah gender sebenarnya persoalan klasik. Perjuangan perempuan dalam keterwakilan jabatan politik, hanyalah salah satu sisi. Dalam realitasnya, masalah yang dihadapi perempuan begitu luas. Tidak hanya terbatas pada tuntutan kuota keterwakilan perempuan pada setiap level institusi pengambil kebijakan. Beragam persoalan perempuan ternyata demikian pelik dan masih membutuhkan kepedulian kolektif elemen bangsa. Khususnya menyangkut harkat dan martabat,masih banyak persoalan real perempuan yang perlu dilihat.

Lihatlah nasib Tenaga Kerja Wanita (TKW) kita di luar negeri. Banyak di antara mereka yang masih mengalami penganiayaan, penindasan dan tindakan semena-mena sang majikan tanpa perlindungan memadai. Terlalu banyak untuk menyebutkan contoh, betapa perlakuan terhadap TKW terlalu menyakitkan, tidak hanya melecehkan martabat perempuan tapi juga bangsa.

Di dalam negeri, kaum perempuan juga belum begitu nyaman dari ancaman berbagai persoalan yang menghimpit. Setiap ada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, baik akibat dampak kebijakan maupun hukum pasar selalu ‘memukul’ perempuan duluan. Kaum perempuanlah yang pertama kali merasa pusing tujuh keliling. Belum lagi ancaman kriminalitas yang menjadikan perempuan sebagai objek kejahatan, mulai kasus trafficking hingga asusila.

Baca Juga :  Wajah Aparatur di Pantat Gayus

Semua ini pekerjaan rumah yang belum tuntas. Tidak salah juga seandainya para aktivis perempuan meminta pemerintah membuat kebajikan yang berpihak terhadap kepentingan perempuan dengan ragam persoalan yang melingkupi. Tuntutan keterwakilan perempuan dalam institusi pengambil kebijakan diharapkan tidak semata-mata dalam rangka memenuhi ‘keadilan’ gender dalam jabatan politik, tapi benar-benar nantinya bisa mendorong perjuangan menuntaskan masalah perempuan yang masih menjadi pekerjaan rumah. ***

*) Penulis peminat masalah sosial dan budaya

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*