Menyoal Kembali Kemalasan Dewan

Pembahasan final Rancangan Undang-Undang Pidana Pencucian Uang kemarin harus tertunda. Gara-garanya, jumlah anggota Tim Perumus DPR yang hadir tak mencapai kuorum. Dari 15 anggota Tim Perumus, hanya enam yang hadir.

Rapat seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB. Tapi, karena yang hadir sedikit, rapat diskors satu jam. Namun penundaan itu sia-sia. Rapat pun ditunda hingga Jumat besok.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, kejadian itu menunjukkan bahwa anggota DPR tak kapok dituding sebagai pemalas. “Belum ada perubahan, meski telah disorot media dan publik,” kata Sebastian kepada Koran Tempo.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, yang siap mengikuti rapat itu, mengaku tak habis pikir atas ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat yang sudah dijadwalkan itu. “Tanya saja mereka. Mereka yang punya hajat, kami kan diundang,” ujar Yunus.

Selain Yunus, hadir di Senayan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Amari dan Kepala BPHN Ahmad Ramli.

Di luar soal ketidakhadiran itu, sepak terjang anggota Tim Perumus RUU Pencucian Uang juga tengah disorot. Soalnya, sebagian besar perwakilan fraksi di Tim Perumus menolak jika kasus pidana pencucian uang diusut oleh lembaga selain kepolisian dan kejaksaan. “Mereka khawatir kalau KPK bisa menangani,” kata Yunus tanpa menyebutkan siapa yang ia maksudkan.

Menurut Sebastian, bila ketidakhadiran anggota DPR tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap RUU Pencucian Uang, itu masih bisa dipahami. Tapi, bila tak hadir karena malas, “Mana bisa diterima,” ujar Sebastian.

Baca Juga :  Satu Korban Ditemukan Selamat, Mengapung di Danau Toba

Sejumlah anggota Tim Perumus yang dapat dihubungi mengatakan tak bisa datang karena berkunjung ke daerah. Ahmad Yani dan Syarifuddin Sudding, misalnya, mengaku tengah berada di Batam dan Riau.

Anggota Tim Perumus dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi, mengaku heran atas alasan itu. “Kalau rekan-rekan bilang sibuk, kami pun sibuk,” kata Didi. “RUU ini penting untuk memperkuat aparat penegak hukum.”

Lain pula tanggapan Sebastian soal alasan itu. “Ke daerah? Itu cari alasan saja.”

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2010/08/26/fks,20100826-1454,id.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*