Meramal Eksistensi Sertifikasi Guru di Tangan Anies

Oleh: Rahmat Hidayat Nasution. *)

Pasca Presiden Jokowi mengumumkan pada hari Minggu (26/10) lalu bahwa yang  menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja adalah Anies Baswedan. Penulis langsung teringat akan nasib sertifikasi guru, akankah tetap ada atau bakal berubah nama? Pasalnya, Anies terkenal sebagai tokoh yang mendukung gerakan pendidikan berkarakter lewat gerakan turun tangan. Gerakan pendidikan yang tidak mengedepankan pengumpulan portofolio tapi nihil produk pendidikannya.

Pendidikan karakter sendiri saat ini masih dalam bentuk slogan, belum begitu tampak wujudnya. Karena, eksistensi sertifikasi guru selama ini belum banyak mengarah kepada pendidikan karakter. Malah, kecenderungannya lebih mengarah pada konsep portofolio. Guru hanya sibuk menghitung bulan penerimaan sertifikasinya ketimbang memikirkan produk apa yang dihasilkannya agar menciptakan anak didik menjadi kreatif. Padahal, pembentukan karakter dan kepribadian siswa seutuhnya adalah jalan yang menentukan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa.

Bila pendidikan karakter yang menjadi point of view, seharusnya program sertifikasi guru yang berlangsung saat ini layak untuk ‘ditangguhkan’ (untuk tidak mengatakan supaya dihapuskan). Pasalnya, penulis menyaksikan sendiri bahwa program sertifikasi yang berlangsung saat ini di lapangan hanya sibuk dalam hal urusan portofolio saja. Sibuk dalam hal urusan pemberkasan atau proses administrasi, bukan sibuk dalam kekreatifan guru melahirkan proses mengajar dan mendidik yang relevan dengan masa kini.

Padahal, hakikat keberadaan sertifikasi guru adalah, bagaimana kemampuan guru mengembangkan kreatifitasnya sehingga menjadikan pengajaran yang dilakukannya berjalan dengan baik dan proses pentransferan ilmu yang diberikan kepada peserta didik dapat diterima dengan mudah dan baik. Realita yang terjadi saat ini tidaklah demikian. Para guru hanya sibuk mencari 24 jam mengajar per minggu untuk memenuhi standar waktu yang ditetapkan bagi guru penerima tunjangan sertifikasi.

Sejatinya, yang berhak mendapatkan sertifikasi hanyalah guru yang kreatif, produktif dan inovatif. Guru yang mampu menghasilkan media pembelajaran yang dipakai dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan mampu mengajar dengan metode-metode pembelajaran yang ada, karena di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tercantum media dan metode apa yang digunakan dalam pengajaran yang dilakukannya.

Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari?

Jika guru saja melakukan ketidakjujuran dengan memberikan keterangan fiktif di dalam RPP, maka bagaimana mungkin pendidikan karakter bisa ditanamkan pada peserta didik? Tak mengherankan bila pendidikan karakter yang didengung-dengungkan belum dapat dikatakan berhasil, karena yang terjadi adalah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika guru tidak bisa mencontohkan kejujuran, bagaimana murid bisa jujur? Ketika guru tidak bisa bertanggungjawab terhadap profesinya, bagaimana peserta didik bisa bertanggungjawab pada dirinya?

Sehingga menimbulkan pertanyaan, sudahkah para guru yang bersertifikasi memiliki jiwa tenaga pendidik yang berkarakter? Jika guru belum memiliki karakter pendidik yang baik, maka akan menimbulkan akibat-akibat negatif yang berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena, ketika pendidikan karakter yang baik di waktu sekarang, bukan saja akan memperbaiki kehidupan dan masyarakat kita sekarang saja, tetapi juga akan menjadi landasan yang baik dan teguh untuk generasi-generasi kita yang akan datang.

Baca Juga :  Korupsi? Kenapa Tidak?

Makanya, di dalam buku “Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan” yang ditulis oleh Mohammad Mustari, Ph.D dijelaskan ada 25 kurikulum atau ikrar pendidikan karakter. Ikrar tersebut bukan saja diajarkan kepada siswa, tapi juga harus diperankan oleh guru agar dapat ditiru oleh peserta didik.

Bila guru yang sudah mendapatkan sertifikasi lalu tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, bagaimana mungkin bisa mengajarkan pendidikan tanggungjawab kepada anak didik? Bila guru masih mau memanipulasi jam mengajar, bagaimana pula mengajarkan kejujuran kepada peserta didik? Bila guru tidak mampu membuat media pengajaran yang baik dan masih bertahan dengan cara mengajar yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, bagaimana menjadikan peserta didik memiliki karakter yang berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif?

Meramal Nasib Sertifikasi Guru

Semoga dengan terpilihnya Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan adanya perubahan formula sertifikasi guru yang ada selama ini. Jika saat ini sibuk dengan urusan portofolio, hendaknya berubah pada formula produk pengajaran, baik lewat media pengajaran yang diciptakan sendiri atau minimal siap melakukan penelitian tindakan kelas.

Bahkan, bila perlu Anies Baswedan mau mengikuti apa yang pernah diwacanakan Plt Gubernur Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ihwal pemberian tunjangan profesi guru yang tepat, bukan sertifikasi guru. (Analisa, 14 Agustus 2014) Menurut Ahok, tujungan profesi guru adalah suatu terobosan yang baik dan layak untuk didukung, karena guru bakal berlomba-lomba menciptakan media pengajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Bila ini terwujud, pembentukan karakter berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif pada diri peserta didik akan tercipta dengan sendirinya.

Karena dalam teori belajar modelling yang didengungkan Albert Bandura sangat berperan dalam pendidikan karakter. Yaitu, teori belajar yang dilakukan melalui proses pengamatan dari tingkah laku orang lain lalu dilakukan peniruan atau imitasi. Bila guru menampilkan dirinya sebagai guru yang bertanggungjawab terhadap sertifikasi yang dimilikinya melalui kemampuannya mengajar dan membuat media pengajaran sendiri, maka siswa pun akan bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya dengan mandiri. Bukan itu saja, peserta didik pun bakal ada yang mencontoh atau meniru kekreatifan gurunya. Bila ini terjadi, pendidikan karakter yang ingin ditanamkan bakal terealisasi.

Makanya, wacana penghapusan tunjangan sertifikasi guru lalu diganti dengan tunjangan profesi guru yang dinilai dari sisi kompetensi dan kemampuan (skill) guru dalam membuat media pengajaran sehingga memudahkan siswa dalam proses pentransferan ilmu, sangat layak untuk didukung. Bila pun guru tak mampu membuat media pembelajaran, paling tidak guru mampu memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada.

Baca Juga :  Penerimaan CPNS, Animo Publik dan Kualitas Birokrasi

Guru tidak lagi sibuk dengan cara mengajarnya yang lama dan cenderung membosankan, tapi mampu mengajar dengan cara yang relevan dengan peserta didik saat ini dan tentu saja menyenangkan.

Bila pemberian tunjangan profesi guru dinilai dari sisi kompetensi dan kemampuannya, maka bakal banyak guru yang ‘lahir’ seperti kata Banathy, bahwa guru yang muncul bukan hanya “doing more of the same” ataupun “doing it better of the same”, melainkan “doing it differently”. (Banathy, 1991 dalam Miarso, 2005: 63)

Perkataan Banathy tersebut bila ditarik dari kurikulum atau ikrar pendidikan karakter, akan melahirkan guru yang mengajarkan karakter cinta ilmu, kerja keras, percaya diri, ingin tahu, cerdas, respek, berani mengambil resiko, dan berorientasi tindakan kepada peserta didiknya. Pasalnya, guru tersebut telah mencontohkan pada dirinya sehingga ditiru atau dijadikan model oleh peserta didik.

Jelas, inilah pendidikan karakter yang diajarkan guru melalui tindakan yang dilakukannya. Bentuk guru seperti inilah yang layak diberi tunjangan profesi, karena ia telah menghabiskan waktu dan biaya untuk menghasilkan media atau metode yang digunakannya dalam proses pentransferan ilmu agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik.

Kini, kita tinggal menunggu, apakah pendidikan karakter yang sedang diproklamasikan di negeri ini bisa terealisasi dengan baik atau tidak pasca terpilihnya Anies Baswedan? Mungkinkah dengan terpilihnya Anies Baswedan akan memunculkan pendidikan karakter yang melahirkan tenaga pendidik atau guru yang benar-benar profesional, bukan sekedar tersertifikat? Sebagai pendiri gerakan turun tangan, Anis Baswedan pasti memahami bahwa masa depan negeri ini berada di tangan tenaga pendidik saat ini yang kreatif, inovatif dan berkarakter.***

Penulis adalah Guru di MTs Muallimin UNIVA Medan dan Pernah Sekolah di Pascasarjana UNIMED Prodi Teknologi Pendidikan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

15 Komentar

  1. Pada dasarnya penghargaan terhadap suatu pekerjaan tergantung dengan apa yang dikerjakan dan obyeknya. Guru adalah pekerjaan mulia karena semua pemimpin, semua jabatan dilahirkan dari tangan guru. Obyeknya adalah manusia yang merupakan makhluk mulia.Berapa harga pas untuk pekerjaan mulia dan makhluk mulia? 5 juta, 10 juta atau 100 juta.Tentu tidak bisa ternilai. Apalagi nilai berkah dari seorang guru yang ridho dengan muridnya dan mendo’akan keberhasilannya. Silahkan kecam guru, silahkan hina guru dan silahkan hitung-hitungan dengan guru setelah itu lihatlah kemuliaan dan keberkahan akan dicabut. Jangan-jangan bangsa Indonesia terpuruk karena “kwalat” dengan guru. Tidak Percaya? Tidak apa-apa.

  2. Guru hono DIBAYAR 1,5JTA/BULAN TUH GAK ADA APA”YA BILA DI HITUNG DENGAN KEBITUHAN HIDUP SAAT INI. JIKA ADA PEKERJAAN YG LEBIH MENJAJIKAN HARI INI DETIK INI PUN AKAN SY TINGGALKAN. YH LEBIH GILA LAGI.. HARUS ADA SAWERAN KPD PENGAWAS UTUK ITU DAN INI. YAH SPAI KAPANPUN SULIT MEBAYAKAN PENDIDIKAN INDONESIA YH BERKUALITAS JIKA PARA GURU MASIH MEMIKIRKAN BAGAIMANA CARA MEMBELI BERAS DAN BERTAHAN HIDUP JKA HARUS MENGANDALKAN SERTIFIKASI YG DI ANGGAP UANG DARI DEWA ITUH.

  3. JANGAN BICA BILA ANDA BLM MERASAKAN MENGAJAR MENJADI GURU HONOR. SEDIH PERIH DN PRIHATIN. BAGAIMANA TIDAK GAJIH GURU HONOR DI SUASTA HNYA 700RBU. DTMBAH SERTIFIKASI 1.5JTA DIBYARKAN 4BLAN SEKALI KADANG MOLOR. MAS… KLW SAMPEAN GAK PERCAYA KETMU AKU. AKU AJARI SAMPEAN CARA BERTAHAN HIDUP DNGAN GAJIH 700RBU UTK 4BLAN.

  4. guru honor gk usah honor lg cari kerja yg gajinya besar, udah tau kecil masih di telateni, sertifikasi mau di hapus yg katanya membebani negara lantas bagaimana yg remunerasi, depkeu berapa uang remonnya? berapa orang tuh, lihat….ada yg ngaku saya paling penting di negara ini, memangnya guru jg gk penting, di struktural gaji kecil tapi sudah jd rahasia umum berapa uang seserannya lihat klo jalan2 ke dinas berapa banyak yang bw mobil…lantas kenapa harus diributkan urus aja kerjaannya, bagaimana caranya kita bs kerja dengan baik, yang insya allah hasilnya jg baik…kenapa kita harus iri dengan kerjaan orang lain, salam damai, ayo bekerja

  5. Klo gaji PNS Emang sudah lumaya besar, tapi guru honor…….?
    Sya kira smua guru2 di Indonesia sudah bersyukur, masalah kinerja mreka sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sbagai pendidik…
    Jangan su’udzon donk booss…….

  6. sertifikasi ttp ok,,mengapa hrs dhapus,,,,wajar2 saja gaji guru ttp bertambah…selama ini guru hidup dlm kesederhanaan ,,serba pas2an,,cukup dg kesabaran,,bagaimn ank2 nya bisa berguna dmasyrkat,,nex,,,

  7. begini ya sertifikasi sebaiknya harus di tinjau ulang kenapa? karena itu menambah beban negara sekarang gaji guru sudah tinggi. siapa bilang gaji guru PNS masih rendah…. yg bilang gaji guru rendah orang yg tdk pernah bersyukur… coba anda bayangkan perkembangan dan problem di masyarakat tentang adanya sertifikasi!!! maaf ya.. guru yg dpt sertifikasi kebanyakan kehidupannya sangat mewah itu yg bisa mengakibatkan kesenjangan sosial.. sekali lagi kami mohon sadarlah dan renungkanlah tentang kehidupan kita kelak janganlah terlalu mngada ada. kl memang sertifikasi itu baik dan Allah SWT meridoi maka akan terus ada… janganlah membuat situasi menjadi panas cukupkanlah gaji2 kalian dan bersyukurlah ( itu sudah tinggi kok ) terimakasih…

    • Saya guru swasta. Mengajar seminggu 30 jam. Honor mengajar 1 jam 20.000. Transport satu bulan 300.000. Jadi total gaji saya 30 jam x 20.000= 600.000 + 300.000 = total gaji saya satu bulan 900.000. Nb honor guru dihitung sesuai jam mengajar dalam 1 minggu. Jadi ngajar 1 bulan d bayar 1 minggu. Sudahkah gaji saya terlalu besar ?

  8. Dihapus dan tidaknya dihapus Sertifikasi semua itu bisa dilihat apa yang sudah berjalan namun alangkah baiknya ma’af dana dana tersebut untuk lebih diarahkan ke kegawainya yang masih Honorer karena mesti tugasnya yang sama beratnya dan tanggung jawabnya yang sama tetapi banyak dari Honorer tersebut yang belum mendapatkan gaji sesui dengan UMR apalagi untuk sekarang ini bergantianya harga barang bahan pokok semakin meningkat………..

  9. Mungkin yg dimaksud “portofolio” bukanlah sertifikasi guru angkatan pertama yg memakai portofolio, tidak melalui PLPG itu. Saya yakin “portofolio” dlm tulisan ini dimaksudkan kepada “administrasi guru” yg biasanya memang ditagih sebagai syarat pencairan tunjangan sertifikasi.
    Tapi saya ingin mengkiritisi kalimat terakhir alinea pertama pada sub title “Meramal Nasib Sertifikasi Guru”. Di situ tertulis “…minimal siap melakukan penelitian tindakan kelas.” Sebagai guru apakah Anda tidak mengamati fenomena betapa penelitian tindakan kelas (PTK) justru membuat guru melakukan tindakan-tindakan fiktif yg jauh lebih spektakuler? Di samping itu, PTK juga mengurangi waktu guru utk memperhatikan siswanya. karena proses membuat PTK adalah mirip dengan membuat skripsi, dengan serangkaian konsultasi dng para pejabat dinas. Belum lagi kewajiban utk menseminarkan hasil “penelitian” (dengan qoute karena seringkali PTK adalah penelitian abal-abal/fiktif). Dan yang lebih penting lagi, kewajiban membuat PTK tidak relevan dengan tugas guru sebagai tenaga praktisi pendidikan. Lain halnya dengan kewajiban penelitian bagi para dosen, karena salah satu tri dharma perguruan tinggi memang adalah “penelitian”. Kewajiban membuat PTK ini juga sudah dikritisi oleh PGRI sebagai beban tambahan guru yg tidak relevan dng tupoksi guru. Mestinya membuat PTK bukan ditetapkan sebagai kewajiban, melainkan sebagai salah satu opsi dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Opsi lainnya sangat banyak, mulai dari membuat karya inovatif, karya seni, ataupun melalu diklat2 yg terprogram dan terencana.

  10. Sertifikasi lewat fortofolio kan sudah beberapa tahun lalu di tinggalkan Pak itupun kebanyakan guru usia sudah lanjut, kalo sekarang sertifikasi sudah lewat jalur PLPG malah tahun 2015 sudah PPG sehingga kualitasnya semakin baik ketimbang dulu waktu sertifikasi pertama ada malah dulu cuma asal S1 saja guru sudah bisa sertifikasi waktu itu.
    Yang jadi pertanyaan saya kenapa Menteri Pendidikan itu belum ada sampai saat ini yang berasal dari kalangan guru, supaya lebih tau situasi di lapangan bukan cuma sekedar teori? Kalo menteri kelautan dan perikanan kan konon kabarnya dari seorang penjual ikan malah ijazah SMP tapi yang penting berpotensi. Tapi Menteri pendidikan kenapa belum ada dari kalangan guru ………….

  11. Gaji guru sangat kecil. Itulah kenapa mereka berlomba mendapatkan sertifikasi. Bagaimana mereka mendpatkan kehidupan yang layak jika mereka hanya mengandalkan gaji pokok. Masalah guru sekarang, mereka kebanyakan tidak mengerti teknologi. Karena mereka lahir bkn di zaman apa yang kita punya skrg. Kehidupan yang lalu sangat terbatas. Saya yakin 10 thn kedpn guru akan menjadi lebih berkualitas karena mereka yang muda mengerti teknologi.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*