Merenungi Kepemimpinan Koruptif

Oleh : Fathor Rahman MD *)

%name Merenungi Kepemimpinan KoruptifTiada hari tanpa berita kasus korupsi. Setidaknya demikian kesan penulis saat membaca koran atau menonton televisi. Tahun 90-an kita sepakat korupsi adalah fenomena yang lahir dari kepemimpinan Soeharto yang otoriter. Setelah orde baru runtuh, kepemimpinan politik telah kita pilih secara demokratis. Tapi mengapa negeri ini hingga sekarang tidak juga bersih dari korupsi? Kepemimpinan politik Susilo Bambang Yudhoyono yang sering didengar akan mengawal pemberantasan korupsi saat ini belepotan kasus korupsi.

Salah satu jawaban fundamental dari pertanyaan tersebut karena sirkulasi kepemimpinan politik selalu ditentukan oleh kekuatan finansial. Baik itu di level partai politik, instansi pemerintah dan kepemimpinan negara. Di level partai politik misalnya, pucuk kepemimpinan partai banyak dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal finansial. Bukan oleh mereka yang memiliki kemapanan intelektual, idealis dan pengalaman. Meskipun mereka yang memiliki kemapanan intelektual dan cukup pengalaman terpilih, mustahil tanpa ditopang kemampuan finansialnya.

Sosok sekaliber Anas Urbaningrum misalnya, belakangan mulai terkuak adanya modal uang dibalik kemenangannya. Sekalipun Anas dan timnya mengatakan sekedar uang transportasi. Demikian juga dengan kemenangan Jusuf Kalla yang mampu mengalahkan politisi sekaliber Akbar Tandjung pada kongres Golkar di Bali. Belakangan sempat disinyalir adanya kekuatan finansial dibalik kemenangan Jusuf Kalla. Tidak salah kalau Marxian ortodok mengatakan modal finansial adalah suprastruktur yang sangat menentukan struktur.

Apa yang penulis sebutkan di atas hanya kasus yang sempat menguap kepermukaan, dan itu masih di level partai politik. Apalagi di level kepemimpinan politik yang lebih besar, sangat mustahil kalau tidak ditopang oleh kemampuan finansial. Secara teoritis, seorang pakar politik dari Noerhwestern University Amerika Serikat Prof. Jeffrey A Winters (2011) pernah menuliskan, ada empat hal yang sangat mempengaruhi elit bisa mendulang kepemimpinan politik. Yakni, kekuatan finansial, faktor jabatan, kekuatan mobilisasi, dan cara-cara kekerasan.

Di Indonesia pasca orde baru perkembangan sirkulasi kepemimpinan politik sepertinya membenarkan pendapat Winters. Kekuatan finansial menjadi faktor paling menentukan. Sebelum reformasi, dalam pemerintahan yang otoriter kekuatan finansial tidak terlalu menentukan terpilihnya seorang pemimpin. Karena penguasa yang otoriter selalu memilih cara-cara yang hemat dan memuakkan. Seperti intimidasi dan pembohongan sistem pemilihan. Penguasa otoriter tidak terlalu membutuhkan modal finansial besar.

Baca Juga :  Buruh Dalam Perekonomian Dunia

Berbeda dengan kenyataan sekarang, demokrasi telah meniscayakan setiap elit dengan mudah memasuki panggung politik. Kompetesi sirkulasi elit semakin ketat. Sehingga uang dipilih sebagai kekuatan untuk mempengaruhi. Pertanyaannya, dari mana modal finansial mereka peroleh? Jawabannya, ada yang dari sekelompok elit yang memiliki kepentingan politik seperti pengusaha. Mulai dari pengusaha domestik hingga internasional. Mereka menggelontorkan modal finansial demi kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Juga tidak sedikit yang menguras uang negara dengan berbagai modus proyek pembangunan di Kementerian.

Saat ini kemampuan finansial sangat luar biasa menentukan kepemimpinan politik. Panggung politik kita nyaris menyerupai pasar besar yang disesaki para “pedagang sapi”. Mereka berjamaah mempraktekkan kepemimpinan politik koruptif. Idealisme politik sudah serupa barang langka di panggung politik kita. Wacana demokrasi tidak lebih dari retorika para demagog. Pergantian pemimpin selalu dimenangkan mereka yang tua dan berfinansial. Mereka yang muda dan idealis tersingkir oleh kekuatan finansial.

Bermula dari geneologi kepemimpinan berkekuatan finansial itulah potensi korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terhindarkan. Pembelaan terhadap kepentingan kaum elit menjadi tidak lebih dari sekedar retorika politik. Demokrasi dan reformasi boleh saja sebagai wacana yang menjanjikan berbagai harapan. Tapi kalau sirkulasi kepemimpinan masih lebih dipengaruhi oleh kekuatan finansial, korupsi akan terus meningkat, kaum elit akan semakin melarat. Janji-janji demokrasi dan reformasi berkemungkinan menjelma mitos.

Di tengah panggung politik yang sesak dengan para politisi bermodal duit dan bermental “dagang sapi”. Salah satu tugas besar untuk menyelamat kepemimpinan politik dari prilaku koruptif adalah, kita harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah komoditas. Sejauh ini bangsa kita sudah terjebak dalam pemahaman kekuasaan sebagai komoditas. Sesuatu yang bisa dijual-belikan. Baik itu para elit juga rakyat. Fakta paling nyata adalah ketika Pemilu dan Pemilukada, politik transaksional terjadi di mana-mana. Kekuasaan rakyat (suara politik) dijadikan sebagai komoditas politik.

Baca Juga :  Menyesalkan Absennya Kandidat Perempuan di Pilkada Sumut

Di saat kita terjebak dalam pemahaman kekuasaan sebagai komoditas. Atau saat kita terlibat politik transaksional. Pada saat itu kita sebenarnya sedang mendistorsi makna politik yang bernilai luhur. Politik adalah perjuangan manusiawi, seperti dituliskan Hannah Arendt (1906-1975). Politik direndahkan sebagai pekerjaan atau akses ekonomi untuk memperjuangkan kekayaan pribadi atau kelompok. Ketika pemahaman semacam itu terus bersarang dalam kesadaran kita, sirkulasi kepemimpinan tidak lebih dari sekedar penggelaran pasar politik. Sehingga mereka yang merasa membeli saat Pemilu akan mencari untung.

Jika kita masih berharap bangsa kita terbebas dari korupsi. Maka sudah seharusnya kita melakukan refleksi ulang atas makna politik. Ada baiknya kita merenungkan apa kata Hannah Arendt, politik adalah perjuangan manusiawi. Kita juga perlu terus merenungi praktek dan pemahaman kita atas politik. Berita kasus korupsi yang banyak melilit para politisi jangan sampai menjadikan kita memahami politik sebagai dunia yang kotor. Karena pada saat itulah kita berpotensi kabur dalam memahami makna luhur politik. Sehingga dengan mudah mengkomoditaskan kekuasaan dalam momen politik.*** (analisadaily.com)

*) Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Penelitian dan Advokasi (PuSPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*