Merevisi Peraturan Hukuman terhadap Koruptor menjadi langkah yang efektif untuk Tugas KPK yang baru.

Bicara masalah korupsi di negeri Ini sangatlah tidak ada habis-habisnya sepanjang tindakan untuk mengatasi korupsi itu belum membuahkan hasil maksimal secara keseluruhan. Begitu juga akhir-akhir ini dengan pergantian pucuk pimpinan KPK menimbulkan statment-statment yang beragam yang ujungnya dapat dikatakan hanya mengupayakan bagaimana memperlakukan koruptor dan bagaimana agar masyarakat bisa berpihak pada tindakan yang benar itu.

Sebagai salah satu lembaga yang salah satu sering dibicarakan masyarakat Indonesia tentunya KPK sudah menunjukkan keberadaaanya dalam hal menangkap para Koruptor di Negeri ini, Namun Biaya penangkapan demi penangkapan yang dilakukan KPK tidaklah sebanding dengan Hukuman yang dijatuhi oleh penegak hukum di Negeri ini. Bahkan akhir-akhir ini sering diungkapkan penangkapan KPK ini bisa menjadi upaya yang menyenangkan bagi yang tertangkap khususnya yang masih muda. Kenapa demikian???? ilustrasinya gampang saja, jika menjadi Pegawai Negeri dengan masa bakti kerja 5 tahun, jika diumpamakan menjadi pegawi negeri misalkan dimulai umur 23 tahun, maka umurnya adalah 28 tahun yang jika mengikuti jalan benar dan lurus maka tingkat kehidupannya tidak jauh beda dengan pegawai suatu pabrik yang bertahun2 sebagai pegawai hidupnya tetap begitu-begitu saja. Sedangkan pekerjaan sebagai pendukung dari satu kesatuan sebagai PNS, maka bila misalkan disodorkan ikut membantu suatu usaha korupsi dengan iming2 misalkan ratusan juga atau milliaran, maka bisa dipastikan lebih baiklah korupsi daripada hidup tetap seperti biasa2 saja. Jika tertangkap pun, diumpamakan dihukum 5 tahun pun maka sisa dari hasil korupsi itu akan jauh lebih memberi kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan tetap dijalan lurus dan benar sebagai pegawai negeri. Itu kalau 5 tahun, kalau dengan hanya hukuman 5 tahun dan dipenjara dapat berbagai fasilitas, maka apalah arti suatu hukuman itu bagi PNS muda. Bahkan andaikan dapat dihitung secara bisnis, maka bisa dipastikan akan lebih menguntungkan sebagai Koruptor sekalian daripada pegawai Negeri yang lurus dan benar. Tanggungan sebagai HUKUM SOSIAL dari masyarakat juga saat ini tidaklah terlalu susah dilalui di Negeri yang bebas ini. Dengan pindah tempat dan alamat ke wilayah yang lebih jauh, maka hukuman sosial setempat itu akan hilang sendirinya bahkan tidak mempunyai hukuman yang berarti. Apalagi kalau sanggup bisa pindah alamat/tempat atau menjauhkan diri sampai keluar negeri dan menetap selamanya disana, maka hukuman sosial itu tidak ada artinya sama sekali.

Hal-hal hukuman dan perbuatan2 diatas di aturan hukum Indonesia ini, ada yang diatur dengan jelas, ada yang diatur tidak jelas alias Abu-abu (Grey Area) dan ada yang tidak jelas, dan itu berlaku secara tertulis dan sah secara hukum. Yang menakjubkan dan tidak disadari masyarakat sebenarnya adalah adanya aturan-aturan yang jelas untuk menyelamatkan koruptor dari negeri ini untuk menjadi salah satu pejabat penting di berbagai bidang, sehingga kalaupun ada pejabat / penegak hukum yang koruptor diberi hukuman dibawah 5 tahun, maka bisa saja ada hubungan yang mengatakan bahwa yang boleh ikut aktif menjadi salah bahagian dari pemerintahan adalah yang tidak pernah kena hukum diatas 5 tahun. Makanya tidak heran kita melihat hukuman demi hukuman yang dibawah 5 tahun walaupun terkadang keadilan itu benar-benar tidak adil, jika dibandingkan hukuman demi hukuman yang diberikan antara pejabat2 / para politik partai dengan Non Pejabat/Non Partai. Pihak Pejabat/para politik sudah mengundangkan hal tersebut yang mungkin saja tanpa disadari masyarakat secara menyeluruh diluar pejabat dan Para politik yang terlibat di partai-partai yang ada di negeri ini. Maka tidak heran kita temui jika pejabat yang sudah jelas korupsi diatas Rp. 500 juta dengan orang yang Non Pejabat/Non politik mencuri sesuatu yang nilainya dibawah Rp. 1 juta, maka bisa saja hukuman yang non pejabat/non politik akan lebih berat daripada yang Pejabat/para Politik yang korupsi tersebut.

Baca Juga :  Walikota Medan Dan Bupati Paluta Diduga Bangun Dinasti Koruptor Di Padangsidimpuan

Saat ini, ketua KPK dan anggotanya sedang semangat-semangat untuk memberantas korupsi di negara ini walaupun baru sebatas wajana saat ini, namun perlu didukung oleh masyarakat yang NON PEJABAT dan NON PARTAI untuk mendukung ini, baik dari segi aspek penangkapan, merevisi atau merubah hukuman dalam peraturan perundangan yang berlaku ataupun dalam hal aspek prosees pemberian hukuman itu sendiri. Dengan era keterbukaan ini, maka hal itu bisa saja diupayakan oleh masyarakat Non Pejabat/ Non Partai. Tanpa adanya dukungan tersebut maka KPK ini bisa saja nanti tidak lebih dari sekedar ” hoby pemancing ikan yang tidak kuasa memperlakukan ikan itu harus diapain”. Kerjanya nangkap saja, urusan apakah dilepas, digoreng dengan bumbu atau mau dibaut mau jadi masakan jenis apa, pemancing tadi tidak punya kuasa melakukannya.

JIka aturan tentang Penangkapan, Proses pemberian hukuman dan Aturan hukuman masih sama maka apa yang sudah diungkapkan Ketua KPK terpilih bisa menjadi hanya sekedar meluapkan emosional saja nantinya. Kalau kita bisa mengungkapkan pendapat dan usulan terhadap KPK sebaiknya bukan menangkap Koruptor dulu yang diupayakan oleh pejabat baru KPK ini, tapi bagaimana agar hukuman bagi Koruptor itu dibuat dengan berat dan jelas dan mudah dipahami oleh pejabat, politikus dan masyarakat yang terlibat. Tidak perlu dibaut abu-abu (Grey area) hukuman tersebut, tapi dibuat dengan white area dan penuh kepastian. Pemikiran2 tersebut sebenarnya sudah sering diusulkan dari berbagai pihak dan dari berbagai penjuru wilayah di Negeri ini.
Ada juga yang mengusulkan agar dibuat saja batasan-batasan nilai korupsi dan hukumannya, misalkan seperti jika korupsi dari Rp. 0 s/d Rp. 10 juta misalkan dihukum 3 tahun, jika nilai Korupsi lebih Rp. 10 juta dan dibawah Rp. 50 juta diberi hukuman 5 tahun, dan jika nilai korupsi lebih dari Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta, diberi hukuman Rp. 9 tahun, dan diatas Rp. 500 juta sampai Rp. 2 milliar diberi hukuman 15 tahun, dan diatas rp. 2 milliar hingga Rp. 10 milliar 20 tahun dan diatas Rp. 10 milliar tinggal kasih pilihan, hukuman seumur hidup atau Hukuman mati.

Baca Juga :  Mencari Pemimpin Kharismatik

Upaya2 untuk menghindari hukuman2 diatas sangat mudah kita rasakan jika kita mengikuti suatu proses pembuatan aturan dan perundangan di negeri ini. Bahkan untuk melemahkan hukuman yang akan dituangkan dalam perundangan tanpa sadar sering terlibat orang-orang dari berbagai aspek yang dengan sengaja ikut mendorong melemahkan hukuman yang akan dituangkan dalam suatu aturan. Dengan dalih HAM, Sosial, Umur, Status dan hal lainnya, semua mempunyai arti bagi para pembuat keputusan perundangan dalam meringankan hukuman yang pada umumnya untuk mereka sendiri nantinya. Bisa dikatakan sangat bodoh jika seseeorang membuat suatu aturan yang nantinya akan menjerat dia sendiri, maka saat membuat aturan itu tentunya ada upaya untuk menghindari atau meringankan andaikan terjadi pada diri sipembuat aturan hukuman itu sendiri.

Mengingat orang-orang yang terpilih di KPK saat ini adalah orang-orang yang berangkali lebih bersih atau lebih leluasa untuk bertindak, maka para masyarakat yang NON PEJABAT atau NON POLITIKUS perlu mengupayakan hal-hal untuk bisa merubah hukuman itu sendiri jika tidak mau nanti hasil yang dicapai pejabat baru ini tidak terlalu jauh dengan pejabat2 sebelumnya. Yang ada hanya jago Menangkap Koruptor tapi tidak untuk menghukum Koruptor dan memberantas koruptor yang sudah turun temurun bahkan sudah seperti kebanggaan tersendiri jika berhasil meraup uang banyak dengan cara koruptor. Ungkapan yang mengatakan ” pebisnis/pengusaha cepat kaya gara-gara suka menghalakkan segala cara, berbohong bahkan mengajari pejabat-pejabat korupsi, jadi upaya korupsi di sebagian kalangan pejabat juga bisa saja mengatakan kalau tidak bisa mendapatkan Uang yang banyak sebagai pemegang jabatan tidaklah dianggap cakap atau pintar.

Untuk itu apapun upaya Petugas KPK, tanpa memperbaiki landasan peraturan tentang jenis Hukumaan setelah tertangkap dan terbukti bersalah tidak diperbaiki, maka hasil yang akan dihasilkan Pejabat baru ini akan sama saja.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*