Mobil Dinas Bupati Tapsel Dilapor ke Kejati Sumut

Tapsel, Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk Panitia Pengadaan dan DPRD Tapsel dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pengadaan Mobil Dinas Bupati Tapsel Toyota Landcruiser Prado TX karena dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Aktifis di Tapsel S Togi Ritonga kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Kamis (22/09/2011) mengatakan, memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihaknya telah melayangkan lapor dugaan tindak pidana korupsi  sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahannya Atas Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 surat perjanjian Nomor: 19/PPK/Setdakab/2011 Tanggal 7 Juni 2011.

Para terlapor yakni sejumlah pejabat Pemkab Tapsel bernisial PS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ASS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, AMS dkk selaku Panitia Pengadaan, Bupati Tapsel selaku Penanggungjawab dan DPRD Tapanuli Selatan selaku pihak yang membahas dan menyetujui APBD TA 2011.

Ritonga mengatakan, dengan persetujuan DPRD, APBD Tapsel 2011 mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor jeep 1 unit dengan pagu anggaran Rp1.044.000.000. Pengadaan kendaraan dimaksud diperuntukkan sebagai Mobil Dinas Bupati Tapsel.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel telah merealisasikan pengadaan tersebut sesuai surat perjanjian Nomor 19/PPK/Setdakab/2011 Tanggal 7 Juni 2011 berupa 1 unit Toyota Landcruiser Prado TX (Car Build Up) dengan kapasitas 2.700 cc seharga Rp1.030.000.000 oleh PT Kars Gallery.

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 7 Tahun 2006 disebutkan fasilitas mobil dinas diberikan kepada Bupati/Walikota adalah sebanyak 2 unit  yaitu 1 unit sedan maksimal 2.500 cc dan 1 unit jeep maksimal 3.200 cc.

Mobil Dinas Bupati Tapsel sebelumnya telah ada jenis kendaraan jeep yaitu Toyota Fortuner (pengadaan TA 2008 bersamaan dengan pengadaan Ford Everest BB 7 G untuk Wakil Bupati dan Ford Everest BB 2 G untuk Ketua DPRD Tapsel) sehingga pengadaan kendaraan dinas tersebut seharusnya untuk pengadaan kendaraan jenis sedan dengan kapasitas maksimal 2.500 cc, ujarnya.

Selanjutnya, sesuai Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan kendaraan bermotor pemerintah/dinas dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasi secara luas kepada masyarakat.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 4  Tahun 2011 Tanggal 9 Mei 2011 Tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.

LKPP telah menetapkan penyedia pengadaan kendaraan pemerintah untuk merk Toyota adalah PT Astra Internasional Tbk selaku Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sehingga berkenaan dengan hal tersebut, Pemkab Tapsel tidak melakukan penghunjukan langsung terhadap pengadaan kendaraan bermotor Jeep tetapi dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi sehingga dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 38 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Baca Juga :  Laboratorium RSUD SIbuhuan harus Menjadi Perhatian Pemkab Palas

Selain itu, juga ditemukan bahwa Pemkab Tapsel menetapkan PT Kars Gallery sebagai pemenang lelang dan menerbitkan Surat Perjanjian Nomor: 19/PPK/Setdakab/2011 tanggal 7 Juni 2011 sehingga PT Kars Gallery merealisasikan pengadaan tersebut berupa 1 unit Toyota Landruiser Prado TX seharga Rp1.030.000.000.

Atas tindakan tersebut, Pemkab Tapsel dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan LKPP yang telah menetapkan penyedia pengadaan kendaraan pemerintah untuk merk Toyota adalah PT Astra Internasional Tbk selaku ATPM. Sebab PT Kars Gallery tidak terdaftar sebagai dealer PT Astra Internasional Tbk sehingga diperkirakan tidak memiliki surat resmi penunjukan dealer/main dialer dari main dialer yang merupakan salah satu syarat syarat penyedia kenderaan pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2011.

Sedangkan dalam rangka penentuan HPS diharuskan melakukan survei harga pasaran atas barang yang akan diadakan, demikian halnya terhadap pengadaan kenderaan dinas tersebut diatas berupa Toyota Landcruiser Prado TX. Sebab sesuai hasil investigasi dari survei yang dilakukan, harga On the Road (OTR) plat hitam Toyota Landcruiser Prado TX dipasaran adalah dalam kisaran Rp875.000.000, ujar Ritonga.

Disimpulkannya, Pemkab Tapsel dinilai melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara atas pengadaan kendaraan bermotor jeep tersebut sebab kendaraan jenis jeep kapasitas 2.700 cc lebih mahal dari sedan kapasitas 2.500 cc dan Pasal 6 ayat (f) dan (g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa etika pengadaan barang/jasa pemerintah harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Ia juga menilai penggunaan metode pelelangan pasca kualifikasi untuk pengadaan kendaraan bermotor sehingga bertentangan dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011.

“Khusus dalam pengadaan kendaraan dinas, berpeluang terjadinya dugaan tindakan pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak (koorporsi) sebab jika pengadaan dilakukan dengan penghunjukan langsung maka harus mempedomani harga perkiraan sendiri (HPS)  yang telah ditetapkan LKPP dengan penyedia kenderaan pemerintah Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM),” ungkapnya.

Selanjutnya dikatakannya bahwa realiasi pengadaan kendaraan dinas berupa Toyota Landcruiser Prado TX (Car Build Up/barang impor rakitan luar negeri) dinilai menyalahi prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri atau sebahagiannya diproduksi di dalam negeri sebagaimana ketentuan Pasal 96 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan penetapan PT Kars Gallery sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp1.030.097.500 oleh pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa tersebut dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp155.097.500 yang terindikasi merupakan perbuatan tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Sidang Lanjutan Prapid Dugaan Korupsi PS Sidimpuan ; Jaksa Akui Salah Ketik Nomor SPP

Kemudian, pengadaan kendaraan bermotor dengan peruntukan sebagai Mobil Dinas Bupati Tapsel seharusnya adalah sebuah sedan 2.500 cc, dimana sesuai penetapan pemerintah (LKPP) dengan penyedia kenderaan pemerintah (ATPM) untuk jenis sedan dengan harga tertinggi, terdapat Toyota Corolla Altis 1800 G Automatic dengan Harga OTR (plat merah) Rp392.000.000.

Sehingga berkenaan dengan hal tersebut, pengadaan kendaraan jenis jeep dengan harga Rp1.044.000.000 (pagu APBD) oleh Pemkab Tapsel (terlapor II s/d V) dan penetapan Terlapor I dengan realisasi pengadaan berupa kendaraan bermotor jeep Toyota Landcruiser Prado TX seharga Rp1.030.097.500  dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp638.097.5000.

Penetapan PT Kars Gallery sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp1.030.097.500 oleh pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa tersebut dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp155.097.500 yang terindikasi merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. Sebab sesuai hasil investigasi dari survei yang dilakukan, harga On the Road (OTR) plat hitam Toyota Landcruiser Prado TX dipasaran adalah dalam kisaran Rp875.000.000.

“Dari penjabaran itu, maka total dugaan kerugian keuangan negara atas pengadaan kendaraan dinas tersebut diperkirakan sebesar Rp793.097.500,” ujarnya.

Atas indikasi dugaan korupsi tersebut, ia  menilai bahwa para terlapor melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (BS-029)

(beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*