Moratorium CPNS Dicurigai Bermotif Politis

JAKARTA- Kebijakan pemerintah pusat melakukan moratorium (penghentian sementara) perekrutan CPNS (calon pegawai negeri sipil) masih menimbulkan pro dan kontra. Upaya penghentian itu dilakukan karena jumlah PNS terlalu gemuk serta menjadi beban keuangan daerah. Namun, politisi di DPR justru curiga bahwa langkah pemerintah tersebut berpotensi menjadi pintu penyimpangan baru.

“Meski terus dibantah (pemerintah), sudah menjadi rahasia umum bahwa perekrutan CPNS adalah salah satu sumber ekonomi penting bagi pemegang kuasa birokrasi yang berlangsung secara terstruktur, masif, dan sistematis,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo di Jakarta kemarin (28/8).

Arif lantas mengungkapkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 4 Januari 2011. Data itu menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer mulai 2005 sampai 2009 masih menyisakan persoalan. Di antara 898.451 tenaga honorer, masih ada 38.788 orang yang persoalannya belum terselesaikan. Namun, menurut Arif, tingkat akurasi data tersebut sangat diragukan. “Karena terjadi inkonsistensi jumlah setelah dilakukan pendataan ulang dan validasi,” kritiknya.
Arif mencontohkan, inkonsistensi itu terlihat pada rekapitulasi verifikasi dan validasi tenaga honorer. Untuk tenaga honorer kategori I (bekerja di instansi pemerintah), misalnya, dia menyebutkan bahwa total terdapat 135.011 orang pada tahun susulan 2010. Namun, setelah divalidasi per 18 Maret 2011, ternyata yang masuk kategori I hanya 55.696 orang.

Kerancuan itu juga tampak di data tenaga honorer kategori II (tidak bekerja diinstansi pemerintah) berdasar jumlah pada tahun susulan 2010 yang mencapai 633.824 orang. Tetapi, berdasar hasil validasi ulang per 23 Maret 2011, diketahui hanya terdapat 493.151 tenaga honorer. Perinciannya, 212.330 tenaga guru, 13.251 tenaga kesehatan, 4.403 tenaga penyuluh, dan 263.167 tenaga lain. “Data itu selalu berubah-ubah. Tidak ada kepastian mengenai data. Kami menyesalkan pemerintah yang sampai sekarang seolah tidak bisa memastikannya,” ujar dia.

Baca Juga :  Aulia Pohan Bebas Sudi: Presiden Tak Ikut Campur

Arif menuturkan, patut diduga kesimpangsiuran data tersebut sengaja dibiarkan untuk menciptakan peluang perekrutan CPNS melalui “pintu belakang”. Tentu itu tak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. “Simpang siur data tersebut memang ruang gelap. Sekarang semua orang bilang, jadi PNS pasti bayar. Sewaktu-waktu mereka yang tidak terdata bisa dimobilisasi untuk terdata lagi asal mendukung orang tertentu,” papar dia.

Arif menyebut, perekrutan dan pengelolaan kepegawaian akhirnya menjadi instrumen efektif untuk mempertahankan status quo politik. Itu juga cara aman dan cepat untuk memupuk kekayaan para pejabat. “Nah, kebijakan moratorium CPNS dalam kondisi seperti itu dapat ditengarai sebagai modus baru pemerintah dalam penataan dan pengendalian politik serta ekonomi di seluruh level pemerintahan,” jelas dia.

Pemerintah akan tetap melakukan moratorium hingga akhir 2012, karena jumlah PNS saat ini sudah sangat gemuk, yakni  4.598.100 orang. APBN 2012 bakal terkuras Rp. 215,7 triliun untuk belnaja pegawai. APBD daerah juga terkuras karena sejumlah daerah. Lebih dari 60 persen APBD hanya untuk menggaji pegawai.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga mempersoalkan moratorium CPNS. Dia menilai, persoalan terbesarnya adalah penataan kepegawaian. Selama ini, persebaran PNS antara satu daerah dengan daerah lain tidak merata dan pincang. “Kenapa juga beban anggaran kita jadi sedemikian berat itu,” terang dia.

Baca Juga :  Merapi Meletus - Mbah Maridjan Tewas Bersujud

Yang harus dilakukan, tambah Chairuman, adalah merestrukturisasi lagi pemerintahan. Kebutuhan PNS harus menyesuaikan dengan kebutuhan riil pemerintah daerah. “Yang penting, strukturnya nggak terlalu besar. Itu kan yang seharusnya dilakukan,” ujarnya.

Kebutuhan PNS, lanjut dia, bisa juga merujuk pada jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk suatu daerah padat, kebutuhan PNS diseimbangkan. Maksud diseimbangkan kali ini adalah mempertimbangkan bentuk organisasi pemerintahan yang ideal dan dibutuhkan daerah itu. “Jadi, jangan bayangkan semua sama, harus diubah sesuai dengan kebutuhan,” ucap dia.  (pri/bay/c11/tof)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Mau moratorium atau tidak kek, tetep saja dlm perekrutan selama inipun sdh tercurigai ke- fair play – annya dlm ‘penerimaan cpns’. Sepertinya prosentase ‘keluarga pns’ lbh 90prosen kecenderunganya lbh diterima, ada sistim kkn dan ‘jatah bawa/dst’ . Coba di survey dgn ambil data di sana.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*