Mosi Tidak Percaya, 15 Anggota DPRD Sidimpuan Boikot Paripurna

P. Sidimpuan, (Analisa). 15 dari 25 anggota DPRD Padangsidimpuan melakukan aksi boikot sidang paripurna pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) 2011, Senin (12/9).

Aksi boikot ke-15 anggota DPRD itu dilakukan dengan menolak memasuki ruang paripurna, dan memilih tetap bertahan diruang kerja masing-masing.

Aksi boikot itu akhirnya memaksa Ketua DPRD Aswar Syamsi menskor sidang masing-masing dari pukul 10.00 WIB kepukul 11.00 WIB dan 12.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Keputusan menskor sidang ini dilakukan karena sejak dibukanya sidang sekitar pukul 09.00 WIB hanya sekitar 10 orang anggota Dewan yang memasuki ruang paripurna.

Demikian halnya setelah skor pertama dan kedua dicabut , para anggota Dewan yang hadir malah semakin berkurang sehingga memaksa Aswar Syamsi menunda sidang hingga, Selasa (13/9) sekitar pukul 09.00 WIB.

Ketua DPRD P. Sidimpuan Aswar Syamsi Nasution, menyayangkan aksi boikot yang dilakukan para anggota Dewan dalam sidang paripurna tersebut.

“Saya berharap, aksi ini dapat segera diakhiri agar jadwal agenda sidang tidak terganggu, ” ujarnya.

Sementara itu salah seorang anggota Dewan yang ikut dalam aksi boikot tersebut Erwin Nasution mengatakan, aksi boikot akan terus dilakukan jika Aswar Syamsi masih tetap memimpin persidangan.

“Kami berkomitmen akan terus menolak jika saudara Aswar Syamsi yang memimpin sidang. Kami akan bersedia hadir jika bukan dia yang memimpin sidang, “tegasnya.

Baca Juga :  Jamaah Haji Padangsidimpuan Kloter 3 Tapsel Kloter 4 dan 8

Untuk diketahui pada sidang paripurna pembahasan KUA-PPAS di Gedung DPRD P. Sidimpuan, Jumat (19/8) lalu, sebanyak 15 anggota DPRD Kota P.Sidimpuan mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Aswar Syamsi yang dituangkan melalui surat resmi dan diserahkan dalam sidang paripurna tersebut.

Dasar pegajuan surat mosi tidak percaya yang diserahkan Syahrun Harahap langsung kepada Ketua DPRD P. Sidimpuan beserta pimpinan Dewan lainnya itu adalah, ketidakmampuan menyusun rencana kerja antar pimpinan DPRD atau pembagian tugas.

Ketidakmampuan Ketua DPRD dalam melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan DPRD.

Tidak mampu mengayomi kepentingan anggota Dewan baik alat kelengkapan Dewan maupun fraksi diantaranya, dalam setiap kegiatan pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPRD kepada eksekutif justru dijawab oleh Ketua DPRD bukan oleh eksekutif, sehingga kesannya Ketua DPRD lebih eksekutif dari eksekutif itu sendiri.

Serta ketidakmampuan dalam melakukan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga atau instansi lainnya dan ketidakadanya kepercayaan ketua DPRD terhadap pansus-pansus yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Adapun ke-15 anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya itu masing-masing, Erwin Nasution dan Syahrun Harahap (PAN), Sopian Harahap (Partai Republikan), Soritaon Siregar (PSI), Siti Hawani Harahap (PKPB), Henny Herlina dan Ariyanto Harahap (Hanura), Hj Hamidah Batubara dan Anwar Panjaitan dari Partai Golkar, Ashari Harahap (PDP), Hamdani Nasution (PBR), M Isnandar Nasution (PKB), Anggara Muda Sakti (PPP), Rika Hannum Nasution dan Darwin Harahap (PD). (hih)

Baca Juga :  Petani Minta Irigasi Batang Ilung Diperbaiki

sumber: ANALISADAILY.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*