Muspida Madina Minus DPRD Sepakat Tertibkan Tambang Liar

Panyabungan, (Analisa). Muspida Kabupaten Mandailing Natal (Madina) minus DPRD sepakat melakukan penertiban tambang liar di daerah Kecamatan Naga Juang, Hutabrgot, Pakantan, Muarasipongi dan Ulupungkut.

Bahkan Muspida telah membuat surat edaran terkait hal tersebut. Isinya, masyarakat untuk tidak mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Tidak menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan terjadinya perubahan fungsi dan bentuk hutan yang dapat merusak, membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan.

Kemudian, tidak melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang sah. Tidak melakukan operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral tanpa izin.

Diharapkan semua pihak agar secara bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Tidak menggunaan mercuri dan sianida yang mengakibatkan keracunan, mudah terkontaminasi lewat udara.

Keracunan mercuri dapat mengakibatkan kerusakan sistem syaraf pusat, kerusakan ginjal, kerusakan paru-paru, janin menjadi cacat dan meningkatkan kematian. Selanjutnya, khusus kepada pekerja pendatang dari luar daerah wajib memiliki surat pindah dari daerah asal. Dan selanjutnya melapor kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melalui kepala desa dan camat.

Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran imbauan tersebut dikenakan ketentuan-ketentuan hukum secara tegas di atur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Baca Juga :  LSM Samudra dari Sibolga Kab. Tapteng Tabur Surat Pernyataan Palsu di Tapsel

Kemudian juga dikenakan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun, atau denda Rp.10 Milliar. Dan di UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.3 Milliar.

Muspida melalui surat edarannya mengatakan, dengan tertibnya edaran tersebut diminta kepada setiap orang untuk dapat mengindahkannya. Dengan catatan terhitung 10 hari semenjak surat edaran di tanda tangani, maka pemerintah daerah bersama aparat ke amanan dan penegak hukum akan mengadakan tindakan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi dihimpun, surat edaran tersebut telah disetujui dan di tanda tangani Muspida yakni Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim 0212 TS, Ketua PN. Sementara ketua DPRD Madina tidak mau ikut menandatangani surat edaran tersebut.

Ketua DPRD Madina, As Imran Khaitamy Daulay, SH yang dikonfirmasi wartawan usai melakukan rapat pimpinan di gedung dewan mengatakan sangat menghargai tupoksi institusi yang ada.

Tapi pihaknya memilih tidak ikut menanda tangani karena faktor psikologis masyarakat yang kini banyak menggantungkan hidup dari hasil tambang. Pada prinsipnya DPRD setuju di lakukan penertiban, dengan catatan ada solusi dari pemerintah untuk masyarakat. Misalnya ada wilayah pertambangan rakyat yang dilengkapi dengan sarana pendukung semisal surat izin.

“Kita tidak mau melakukan kebijakan “belah bambu” satu dipijak satu di angkat.

Kemudian disarankan kepada perusahaan (PTSM) supaya terbuka dan memperjelas surat-surat izinnya. Karena saat ini yang berkembang di tengah- tengah masyarakat, kesannya masyarakat (penambang) menganggap keberadaan perusahaan dan mereka saat ini sama-sama ilegal,” ucap Imran.

Baca Juga :  Di duga Jadikan Kegori Dua (K2) Ajang Bisnis, Plt. Sekdakab Palas Ancaman Besar Kemajuan Palas

Wakil Ketua DPRD Madina, Fahrizal Efendi Nasution mengatakan, DPRD Madina tidak akan menyetujui kebijakan atau mengeluarkan “peluru” yang bisa melukai masyarakat. Karenanya diharapkan pemerintah bersikap arif tentang kebijakan penertiban itu.

“Dunia prostitusi yang tidak diakui dalam hukum atau agama apapun bisa di lokalisasi pemerintah. Lalu kenapa persoalan tambang rakyat tidak ada solusi padahal saat ini kehidupan masyarakat cukup signifikan dengan adanya tambang rakyat ini,” ucap Rizal.

Katanya, rapat pimpinan DPRD dalam menyikapi tambang rakyat tersebut akan di bawa dalam rapat pimpinan fraksi dalam waktu dekat. Sehingga cukup jelas dan nyata bahwa DPRD adalah simbol kekuatan dan perjuangan aspirasi rakyat. (man)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*