Nazar yang Bungkam dan Surat Presiden

Oleh: Launa *)

Jakarta – ‘Bungkam atau Dibungkam’! Itulah barangkali pertanyaan di benak publik terkait perubahan sikap M Nazaruddin. Benar, setelah ditangkap oleh Interpol di Kolumbia, dan tiba di Tanah Air, sikap Nazar kini berubah total. Nazar menjadi inkonsisten.

Rasa gundah Nazar kian terlihat ketika ia berkirim surat kepada Presiden Yudhoyono. Dalam suratnya yang cukup melo-dramatik itu, Nazar berjanji tak akan lagi menyudutkan Partai Demokrat dan para petingginya, serta siap menanggung sendiri kasus ini, jika Presiden bisa menjamin keselamatan keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya.

Dalam surat balasannya, Presiden mengatakan tidak akan dan tidak boleh mencampuri kasus hukum, dan meminta Nazar untuk menjalani proses hukum secara baik serta bersikap kooperatif. Presiden juga meminta Nazar agar menyampaikan seluruh informasi yang diketahui kepada KPK agar kasus ini bisa diungkap secara jelas dan tuntas, tak peduli siapa dan partai apa yang ada di belakang kasus ini, karena hukum harus ditegakkan.

Menyitir Kenneth Burke (A Rethoric of Motives, 1950), motif utama pembicara atau pelaku adegan adalah rasa bersalah (guilt). Rasa bersalah itu, bisa dilatari oleh rasa tegang, rasa, malu, rasa jijik, atau rasa tidak menyenangkan lainnya. Dalam konteks teori adegan-motif ini, sikap diam Nazaruddin mungkin dilatari oleh motif rasa tegang, rasa malu, rasa bersalah, rasa dizalimi, atau gabungan diantara motif-motif tidak menyenangkan itu.

Boleh jadi, bungkamnya Nazar sebagai upaya untuk menghapus rasa bersalahnya, mesti itu harus ditebus dengan pengorbanan (victimage), penyalahan diri sendiri (mortification), atau—bisa jadi, ke depan—pengambinghitaman (scapegoating). Pertanyaannya, mungkinkah sikap Nazar ini dilatari oleh mortification, atau—pada saat yang sama—ia juga sebagai bentuk pegambinghitaman (melemparkan kesalahan kepada orang/pihak lain)?

Jika melihat pada harafiah pernyataan Nazaruddin yang secara tegas menyebutkan ia siap menanggung kesalahan itu sendiri alias siap pasang badan, Nazaruddin sesungguhnya tengah melakukan mortifikasi. Dengan begitu, ia berharap akan mendapat simpati publik dan pada gilirannya mendapat pemaafan.

Namun, jika kita membaca denga hati-hati surat Nazaruddin yang dikirmkan kepada Presiden Yudhoyono, pernyataannya tak cuma bermakna mortifikasi, namun juga pengambinghitaman, karena kalimatnya begitu bersayap. Misalnya, Nazaruddin siap menanggung kesalahan tanpa menyebut-nyebut partai (Demokrat), asalkan Presiden Yudhoyono berjanji tidak akan mengganggu anak dan isterinya.

Pencantuman kalimat partai (Demokrat) dan Presiden Yudhoyono justru memperlihatkan ‘motif dasar’ Nazaruddin untuk yang secara konotatif ingin ‘menyeret’ nama-nama tersebut secara halus. Kalimat “tanpa menyebut-nyebut partai” seolah-olah ingin menegaskan kepada Presiden bahwa ia tak sendiri dalam melakukan kejahatan korupsi Wisma Atlet.

Memuliakan Kejujuran

Padahal, Nazar seharusnya melihat balasan surat Presiden Yudhoyono sebagai ‘jaminan’ atas pengungkapan kasusnya secara terbuka, sekaligus perlindungan atas nasib anak dan isterinya. Demi kebaikan bangsa, kejujuran Nazaruddin juga amat dinantikan publik. Seperti kata WS Rendra, “Berikan kesaksian supaya kehidupan tetap terjaga”; Atau Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), ‘Fiat Justitia Ruat Coelum’ (”hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh”); kalimat yang begitu akrab di telinga para pendekar dan penegak hukum.

Baca Juga :  Saatnya Sumut Menggugat!

Rendra dan Lucius menunjukkan betapa kejujuran adalah sikap mulia, tak peduli bagaimana dampaknya, kepada siapa, atau kekuatan mana yang akan menjadi korban. Pasalnya, hukum adalah bagian tak terpisahkan dari tegaknya keadilan dan kepentingan umum yang menjadi fundamen kehidupan negara. Bahkan, kepada Presiden sekalipun hukum tetap harus ditegakkan.

Di mata hukum, Nazaruddin sama tentu memiliki posisi dan status yang sama seperti masyarakat umum lainnya. Tetapi karena kasusnya demikian politis dan melibatkan banyak nama penting, maka wajar—dalam konteks hukum negeri ini—jika penanganannya membutuhkan kehati-hatian, karena tingkat kerumitan, eksesivitas, dan nuansa politisnya begitu kuat.

Realitas ini sesungguhnya terlihat sejak tertangkapnya Nazaruddin, di mana publik melihat perubahan drastis kesaksian Nazaruddin, yang awalnya begitu gencar menyerang nama-nama petinggi negeri ini, kini berbalik mengatakan, bahwa dirinyalah yang paling bertanggung jawab atas kisruh megakorupsi Wisma Atlet.

Kontroversi kasus yang berdampak pada ‘bergesernya’ kesaksian Nazar, sesungguhnya tak akan berlangsung rumit dan pelik seperti yang terjadi saat ini, jika sejak awal KPK, kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegakan hukum lain bersikap netral, bertindak cepat, profesional, dan adil, serta memberi kepastian dan perlindungan efektif terhadap Nazar dan keluarganya.

Sebab, sejarah hukum negeri ini telah memberi pelajaran berharga, banyak kasus hukum ‘kakap’ dengan kategori kejahatan istimewa (extraordinary crime) yang sudah sekian lama ditunggu penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana kita (criminal justice system), ternyata tidak jelas ‘nasibnya’, alias menguap atau terlupakan.

Kasus BLBI dan Bank Century misalnya, merupakan dua kasus kakap yang barangkali akan tetap digunakan sebagai rujukan diskursus sepanjang masa oleh para pengkaji dan praktisi hukum yang mencita-citakan terwujudnya penegakan hukum (law enforcement). Itu juga tak lepas dari tidak bernyalinya para saksi dalam mengungkap kebenaran.

Peran Nazar yang sejak awal nekat jadi ‘peniup peluit’ (whistle blower) sempat meningkatkan ekspektasi publik. Namun, ketika Nazaruddin akhirnya memilih sikap ‘menghemat’ kesaksian, kekhawatiran yang sudah lama diprediksi publik itu menjadi kenyataan. Alasannya, karena dalam konteks psikologi hukum, banyak faktor yang memengaruhi ketidaksiapan atau penolakan saksi dalam memberi kesaksian.

Di antaranya, rasa takut berurusan dengan aparat, ada hubungan khusus antara saksi dan elite yang berperkara, kalkulasi politik, pertimbangan ekonomi, dan seterusnya. Belum lagi, prosedur perlindungan hukum terhadap saksi di Indonesia yang hingga saat ini masih belum teruji efektif.

Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) telah mengingatkan bahwa proses peradilan harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidaknyamanan korban dan melindungi privasi mereka.

Faktual, dalam pengungkapan kasus korupsi, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah fundamental, bahkan menjadi faktor penentu terbongkarnya kasus korupsi. Hasil penelitian Ikhwan (2010) menunjukkan, antara 2007-2009 keterangan saksi menjadi faktor kunci dalam menguak berbagai kasus korupsi.

Baca Juga :  SBY Berucap, Yogya Memberang

Efek Ketidakjujuran

Limas Sutanto (Kompas, 18/12/2004), memprediksi empat efek buruk yang terus mencuat dari efek ketidakjujuran, dikaitkan dengan kasus Nazaruddin. Pertama, adalah penghambatan atau penghentian tumbuhnya kejujuran sebagai nilai penting dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, potensi penganak-pinakan, pewarisan, dan pelestarian ketidak-kejujuran, yang potensial menguat menjadi semacam psikopatologis sebagai tata nilai baru dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga adalah keterkurasan energi kehidupan oleh ketakutan, frustrasi, kecurigaan, ketidakpercayaan, dan perilaku defensif.

Keempat adalah skeptisisme terhadap nilai-nilai, yang kemudian bisa melahirkan dan menyebarkan anomi (realitas ketiadaan norma).

Perpaduan empat dampak buruk psikopatologi ketidakkejujuran?itu amat mengerikan. Sebuah bangsa yang dijangkiti komplikasi keempat jenis penyakit itu adalah bangsa yang amat tidak sehat, bangsa yang sakit, bangsa yang tidak mampu bertahan hidup, apalagi bertumbuh kembang.

Namun, di tengah menguatnya kultur ketidakjujuran, kita masih punya Siami dan Alifah, yang mencintai kejujuran. Siami dan Alif telah menjadi guru kejujuran bagi bangsa ini. Siami dan Alif adalah monumen hidup yang memaknai kejujurun sebagai mata air penting kehidupan.

Mendiang Mohammad Hatta, Baharuddin Lopa, Yap Thiam Him, dan para tokoh mulia bangsa ini yang setia mengajari moral pada bangsanya, pasti bangga melihat negeri ini mampu melahirkan anak bermoral luhur seperti Alifah, dan menangis pilu menyaksikan orang-orang bermental plin-plan dan inkonsisten seperti Nazaruddin.

Memang berat, hidup di sebuah negeri di mana ketidakjujuran dan kepalsuan telah merambah di hampir seluruh sendi dan dimensi kehidupan. Jujur tak cuma barang langka, namun menjadi anomali bahkan musuh bersama (public enemy) di tengah komunitas pemuja ketidakjujuran.

Nazar yang sempat berkirim surat ke Presiden Yudhoyono, juga telah menerima balasan. Presiden justru meminta Nazar kooperatif menjalani semua proses hukum. Presiden juga meminta Nazar agar menyampaikan seluruh informasi yang diketahui kepada KPK agar menjadi bernilai di hadapan hukum dan agar persoalan menjadi jelas dan tuntas.

Tanpa keberanian Nazaruddin meniupkan peluit kejujuran yang keras dan tegas atas kejahatan korupsi, maka kejahatan yang telah didaulat negara sebagai extraordinary crime ini, ke depan, dipastikan akan tumbuh kian subur, sulit diendus dan dibongkar, serta potensial menjadi tumpukan perkara penghias almari dokumen institusi para penegak hukum negeri ini. (detik.com)

*) Penulis adalah dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia; Redaktur Jurnal Sosial Demokrasi

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*