Nazaruddin: Mendagri Terima Suap E-KTP, Nanti KPK yang Jelaskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima fee dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut Nazaruddin, fee tersebut ada yang diterima Mendagri melalui transfer langsung, melalui sekretaris jenderalnya, serta lewat pejabat kementerian lain.

Mantan anggota DPR ini bahkan menuding adik Mendagri ikut menerima fee proyek e-KTP ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Nazaruddin setelah sebelumnya hal ini disampaikan oleh pengacaranya, Elza Syarief.

“Ada yang diterima ditransfer, ada yang ke sekjennya, ada yang ke PPK (pejabat pembuat komitmen)-nya, semua dijelaskan secara detail,” ujar Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/8/2013).

KOMPAS/RIZA FATHONI Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melihat data e-KTP (KTP elektronik) miliknya yang diperoleh dari hasil pemindaian iris mata di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2012). Mendagri menyatakan telah berhasil memenuhi target perekaman e-KTP dengan target 172.015.400 wajib KTP lebih cepat 55 hari daripada tenggat waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember 2012.

Namun, Nazaruddin tidak menyebut nilai fee yang diterima Mendagri dan adiknya tersebut. Nazaruddin mengaku telah menyampaikan kepada penyidik KPK informasi mengenai proyek e-KTP ini. Dia mengatakan, proyek e-KTP tersebut secara penuh dikendalikan Anas dan Setya Novanto.

“Saya bilang yang mengendalikan full e-KTP adalah namanya Novanto. Sama Anas,” ujar Nazaruddin.

Baca Juga :  Perlukah Tes Keperawanan untuk Masuk Sekolah?

Sementara itu, Nazaruddin menjadi pelaksana di lapangan bersama Andi Saptinus. Kemudian, menurut Nazaruddin, ada keterlibatan pimpinan Komisi II DPR dalam proyek ini. Namun, Nazaruddin enggan menyebut lagi nama anggota DPR yang menurutnya terlibat itu. Dia meminta wartawan menanyakannya langsung kepada KPK.

“E-KTP Mendagri terima berapa, nanti biar KPK jelaskan uang mengalir terima berapa, adiknya yang terima, transfer di mana,” sambung Nazaruddin.

“Jadi kalau Pak Mendagri bilang ngaco, biar terbukti sendiri seperti Anas,” kata Nazaruddin lagi.

Adapun laporan mengenai penyimpangan proyek e-KTP ini pernah diterima KPK dari masyarakat. KPK kini mengumpulkan bahan dan keterangan terkait proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*