Nazaruddin Pulang Pekan Ini – KPK-Polri Yakin Bisa Dibawa ke RI

Jakarta, Jejak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memang sudah terendus. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun yakin tersangka kasus suap wisma atlet Sea Games di Palembang yang sedang diburunya itu akan ditangkap dan dipulangkan dalam waktu dekat.

“Tunggu saja, tak sampai seminggu dia akan dipulangkan,” kata seorang sumber di internal KPK pada Jawa Pos kemarin (31/07) . Bahkan, dia memprediksi Nazaruddin akan dipulangkan ke Indonesia dalam hitungan hari.

Menurutnya, tim gabungan antara Mabes polri, Kemenkumham dan KPK sudah menemukan Nazaruddin di salah satu negara sahabat. Namun dia tidak menyebut di negara mana pria kelahiran Simalungun itu berada. ”Kalau itu (nama negara) jangan dulu. Karena masih proses,” imbuhnya.

Menurut laporan terakhir, pemulangan Nazaruddin masih terbentur prosedur hukum di negara tersebut. Namun, lanjut dia, mudah-mudahan hal tersebut bukanlah masalah yang berarti, dan dia tetap yakin suami Neneng Sri Wahyuni itu bisa dipulangkan dalam waktu dekat. ”Pokoknya siaga dalam minggu ini. Nanti tim tidak akan diam-diam kok, pasti ada kabar kalau sudah sampai bandara,” kata orang KPK yang cukup senior ini.

Di bagian lain, juru bicara KPK Johan Budi mengaku belum mengetahui secara detail apakah Nazaruddin sudah ditemukan atau bahkan telah tertangkap. Yang jelas, kata dia, KPK dan tim gabungan saat ini sedang sibuk memburu Nazaruddin.

Apabila nantinya Nazaruddin bisa cepat ditangkap dan ditangkan ke tanah air, menurut Johan itu sangat baik. Mengingat KPK sangat membutuhkan semua keterangan Nazaruddin. ”Kan selama ini dia selalu ngomong di media. Nah, kalau sudah di sini (dalam pemeriksaan KPK), kami menindaklanjuti,” kata pria yang gagal dalam pencalonan diri sebagai pimpinan KPK periode mendatang ini.

Nah, kata Johan, setelah suap wisma atletlah yang nantinya akan didalami setelah Nazaruddin tertangkap. Sebab, Nazaruddin adalah salah satu tersangka kasus tersebut. Memang, lanjut Johan, meski Nazaruddin terindikasi terlibat dalam beberapa kasus korupsi, KPK masih memfokuskan diri untuk mendalami kasusnya yang utama. Yakni kasus suap wisma atlet.

Apakah keterangan Nazaruddin juga digali untuk kasus Hambalang? ”Tentu saja, tapi kemungkinan belum dalam waktu dekat,” jawab Johan. Dia melanjutkan, hingga kini dugaan adanya permainan uang dalam kasus Hambalang belum masuk pada tahap penyelidikan. Tapi masih dalam tahap pulbaket atau pengumpulan bahan keterangan.

Baca Juga :  Diusut, Pelecehan Terhadap Paskibraka

Nah, tahap pulbaket adalah tahap awal untuk menelusuri ada tidaknya dugaan korupsi dalam sebuah kasus. Dimana pegawai KPK masih mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan dalam kasus tersebut. Saat disinggung mengapa penanganan kasus Hambalang sangat lambat, Johan berkilah bahwa KPK sangat berhati-hati dalam menangani sebuah kasus.

Apalagi, kata dia, sebenarnya kasus Hambalang sama sekali berbeda dan tidak berhubungan langsung dengan kasus wisma atlet meskipun ada beberapa orang yang berkaitan dalam dua kasus tersebut.

Memang Sesmenpora non-aktif Wafid Muharam dan Nazaruddin berkaitan dengan dua kasus tersebut. Dalam beberapa wawancara di beberapa media, Nazaruddin menerangkan bahwa PT Adhi Karya memberikan dana sebesar Rp50 miliar untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam kongres untuk memperebutkan kursi Ketum Partai Demokrat.

Uang tersebut merupakan down payment (DP) agar PT Adhi Karya menjadi pemenang proyek Hambalang yang nilainya mencapai Rp1,17 triliun. Kata Nazaruddin yang juga merupakan tim pemenangan Anas, Wafid tahu banyak tentang aliran dana tersebut. Buktinya, PT Adhi Karya yang menjadi pemenang tender tersebut.

Johan tidak mau menanggapi banyak komentar Nazaruddin dalam kasus Hambalang. Menurutnya, keterangan Nazaruddin bisa digunakan apabila Nazaruddin memberikan keterangan resmi kepada KPK, bukan terus ngoceh di tempat persembunyiannya.Yang jelas, lanjut dia, KPK akan terus menelusuri dugaan kenakalan proyek Hambalang.

Bagaimana dengan keterlibatan Dirut PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi yang disebut-sebut sebagai orang yang mengatur pemberian Rp3,2 miliar untuk Wafid, mengapa hingga sekarang belum ada tindakan? ”Masih kita kembangkan,” jawabnya diplomatis.

Menurut Johan, pihaknya masih menunggu perkembangan-perkembangan kasus wisma atlet di persidangan. Memang dua terdakwa kasus wisma atlet kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yakni manager marketing PT Anak Negeri dan PT DGI, Mindo Rosalina Manulang dan Mohammad El Idris. ”Kami sangat berhati-hati menetapkan orang sebagai tersangka. Kalau bukti-buktinya baru kami tetapkan. Kan KPK tidak bisa menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” tuturnya.

Baca Juga :  Aksi Coret Gedung DPR - Aksi Pong Harjatmo Teguran Keras untuk DPR

Segendang sepenarian dengan KPK, Mabes Polri tampaknya semakin yakin Nazaruddin bisa dibawa ke Jakarta dalam hitungan hari. ”Sinyal-sinyalnya positif,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar kemarin.

Mantan Kanit Negosiasi Densus 88 Polri ini juga tidak menyebut negara Nazaruddin berada. ”Ini kan operasi silent. Tapi nanti kalau memang sudah di tangan kita, di Jakarta, tentu kawan-kawan akan diberitahu,” ujar Boy.

Berapa biaya mengejar Nazaruddin? Boy enggan menjawabnya. ”Wah, soal itu saya tidak tahu. Yang penting tertangkap dulu kan,” kata mantan Kapoltabes Padang dan Kapolres Pasuruan itu.

Tiga tim Polri yang terdiri dari perwira-perwira mumpuni Densus 88, Bareskrim, dan Divisi Hubungan Internasional Polri ikut terbang melacak Nazaruddin. Orang yang diduga mantan bendahara umum Partai Demokrat pun sudah ”terkepung” di suatu negara. Hanya saja, Polri masih menunggu otoritas keamanan setempat dan Interpol untuk memfasilitasi pemulangan. “Di negara orang kita tidak punya kewenangan, harus permisi dulu,” kata Boy.

Secara terpisah, pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai langkah polisi menunggu otoritas keamanan negara setempat bergerak sudah tepat. ”Yang pasti enggak boleh polisi (Indonesia) menangkap di negara orang. Kalau melakukan itu dia bisa dituduh melakukan penculikan dan akan dipersoalkan,” ujar Hikmahanto.

Setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing. Ada negara yang bisa cepat membantu bahkan ada pula yang tidak memberikan bantuan sama sekali. ”Maka tergantung kekuatan lobi Polri dan pemerintah Indonesia,” katanya. (kuh/rdl/jpnn)

jpnn.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*