Nimrot: Usut Skandal CPNS Gate di Paluta

Selasa, 16 Pebruari 2010- www.metrosiantar.com

PALUTA-METRO; Adanya dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2009 di Kabupaten Paluta mendapat kritikan dari Sekretaris Fraksi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) DPRD Paluta, Nimrot Sitorus SH. Bahkan anggota Komisi I ini meminta penegak hukum, baik di tingkat Polres Tapsel, Poldasu, Kejaksaan Negeri Cabang Psp hingga Kejagung untuk mengusut dugaan CPNS gate tersebut.

Sesuai pengumuman kelulusan yang dikeluarkan Bupati Paluta Nomor: 810/0454/K/2009 tertanggal 7 Desember 2009 lalu, diduga banyak keluarga, sanak famili DPRD dan pejabat teras Pemkab Paluta yang dinyatakan lulus. Bahkan ada peserta yang tidak ikut ujian, diluluskan.

“Munculnya kejanggalan dalam pengumuman CPNS tahun 2009 ini, merupakan preseden buruk dalam pelaksanaan CPNS di Paluta. Di mana panitia seleksi tidak profesional dan takut kepada oknum atasannya, sehingga pelaksanaannya sangat amburadul. Apalagi dalam kepanitiaan pengadaan CPNS Paluta tahun 2009, Pemkab Paluta tidak mengikutsertakan lembaga independen dalam pengawasan CPNS, termasuk DPRD Paluta. Ini kan  sudah jelas ada kejanggalan dan diragukan kemurniannya,” ujar Nimrot Sitorus, Senin (15/2) di ruang kerjanya.

Nimrot menambahkan, kekacauan tes CPNS di Pemkab Paluta ini menjadi preseden buruk di kancah nasional.

“Ini persoalan nasional, yang seharusnya diurusi secara serius dan profesional. Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap jangan tutup mata terkait masalah ini. Masyarakat Paluta sudah susah, jangan lagi ditambahi kesusahan mereka. Saya secara pribadi dan juga atas nama fraksi PPRN Paluta, meminta kepada penegak hukum, baik di tingkat Polres Tapsel, Poldasu, Mabes Polri, maupun kejaksaan Negeri Cabang Psp hingga Kejagung untuk mengusut dugaan penyimpangan seleksi penerimaan CPNS Paluta,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Desakan ini saya sampaikan, sejak terungkapnya indikasi penyimpangan itu. Ternyata hingga kini tidak ada tindak lanjut penanganan kasus yang sangat merugikan masyarakat Paluta. Jika perlu, diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun melakukan pengusutan dan segera memeriksa Sekda Paluta Drs H Panusunan Siregar selaku ketua panitia pengadaan CPNS tahun 2009”.

Baca Juga :  Pemko Padangsidimpuan Akan Salurkan Beras Gratis Kepada 500 RTS

Seperti diwartakan sebelumnya, salahseorang peserta CPNS berinisial AM kepada METRO, Minggu (14/2) menjelaskan, perekrutan CPNS Paluta tahun 2009 dinilai penuh sarat KKN dan tidak transparan. Penyuapan pun terjadi dan bukan rahasia lagi. Bahkan, peserta yang tidak ikut ujian ternyata bisa diluluskan.

Am menguraikan, mafia CPNS bergentayangan waktu itu. Peserta tidak sungkan mengakui, bahwa mereka telah menyerahkan uang kepada oknum tertentu. “MS peserta CPNS kemarin, nyata tidak ikut ujian, kok lulus,” paparnya terheran-heran.

Diakuinya, peserta CPNS pada formasi yang sama berikut tempat pelaksanaan ujiannya. Namun, MS sama sekali tidak pernah terlihat batang hidungnya di ruangan tempat ujian. “Ini jelas murni KKN,” katanya.

Hal senada diungkapakan, Hendri Hasibuan, peserta CPNS yang melamar dari Hukum. Ia mengatakan, pengadaan CPNS tahun ini banyak terjadi kecurangan. Sebagai contoh, ada peserta berinisial KIA yang lulus formasi 2009 kemarin. Di mana ia mengakui telah memberikan uang senilai Rp35 juta kepada orang dekat pejabat Pemkab Paluta. Saat pengumuman, ternyata dia lulus,” terang Hasibuan.

Menurutnya, keluarga dekat pejabat Pemkab banyak yang lulus, diantaranya dua saudara kandung yang berinisial MH dan WH. Mereka itu saudara dekat pejabat Pemkab Paluta, tempat tinggalnya di Tembung Kabupaten Deli Serdang. “Fakta yang menyedihkan, pengadaan CPNS Paluta tahun 2009 kemarin, diduga merupakan lahan bisnis keluarga pejabat teras Pemkab. Banyak pengakuan ditemukan dari peserta yang lulus, bahwa mereka terbukti memberikan uang pilicin kelulusan. Ini nyata,” ujarnya.

Keterangan lain juga ditemukan dari beberapa peserta yang enggan namannya disebutkan. Para peserta ujian 75 persen rata-rata memberikan uang senilai Rp100 sampai Rp120 juta. Yang diserahkan dengan berbagai cara yakni, melalui pembukaan rekening, transfer, dan secara langsung kepada oknum tertentu.

Baca Juga :  Soal Belum Diumumkannya Hasil Seleksi CPNS Madina : Bupati jangan Bersandiwara

Ditambahkannya, peserta yang diprediksi sebelumnya lulus ternyata menjadi kenyataan. Seperti boru tulang dari pejabat Pemkab Paluta berinisial NHT pada formasi hukum. “Ini tolol dan tidak fair, murni nepotisme,” ketusnya.

Hal ini dapat menimbulkan preseden buruk bagi kemajuan Kabupaten Paluta atas perbuatan oknum-oknum tertentu. Bisa jadi, pemerintahan ini akan amburadul karena hanya mementingkan uang dan kelompoknya.

Pelaksana Tugas BKD Paluta, H Mara Lobi Siregar SSos ketika dikonfirmasi tentang dugaan tersebut membantah pelaksanaan pengadaan CPNS sarat KKN.

“Memang beberapa waktu lalu, terkait isu CPNS yang merebak, BKD se-Sumut, termasuk Paluta dipanggil Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin yang dihadiri BKD Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan masalah yang mencuat. Tidak ada kendala dari mereka yang mencuat terkait penerimaan CPNS tahun 2009,” tukasnya.

Sementara itu, Sekda Paluta Drs H Panusunan Siregar yang dikonfirmasi mengatakan ngak usahlah diberitakan. “Mari kita bermitra demi kemajuan Padang Lawas Utara. Fakta dan data itu tidak perlulah diekspos dan diketahui publik,” ucap Sekda. (thg)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*