Oknum DPRD Tapsel Diduga Terlibat Proyek Pengadaan dan Terindikasi Dugaan Korupsi

Walau dilarang sesuai peraturan perundang-undangan, sejumlah oknum anggota bahkan pimpinan diduga terlibat dalam proyek pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sejumlah proyek pengadaan yang diduga melibatkan oknum Anggota DPRD direalisasi umumnya terindikasi dugaan korupsi, seperti penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (termasuk supir) Rp304.690.000 yang diduga melibatkan oknum DPRD berinisial Rd.

Hasil investigasi wartawan, sesuai kenyataan pengadaan ini direalisasikan dengan 8 orang petugas kebersihan ditambah 4 orang supir khusus untuk mobil dinas pimpinan dengan gaji sebesar Rp1.250.000/orang per bulannya.

Berdasarkan kalkulasi atas pembayaran gaji tersebut hanya menggunakan anggaran sebesar Rp180.000.000 atau hanya 60 persen dari pagu anggaran. Yang jika ditambahkan dengan jasa perusahaan (10 %) dan pajak maka perkiraan anggaran untuk pengadaan tenaga kebersihan dan supir hanya sekitar Rp220.000.000, sehingga terindikasi dugaan korupsi sebesar Rp84.690.000.

Demikian halnya Pengadaan Pakaian Dinas Sipil Harian Lengan Panjang anggota DPRD sebesar Rp112.500.000 (Rp2.500.000 x 45 stel) dan pakaian model jas/jas mini lengan panjang Anggota DPRD sebesar Rp126.000.000 (Rp1.400.000 x 90 stel) atau sama dengan 2 stel per Anggota DPRD diduga melibatkan oknum DPRD berinial NA dan TH.

Berdasarkan kalkulasi atas pengadaan pakaian dinas bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp5.300.000 per Anggota DPRD tetapi dari  hasil konfirmasi terhadap beberapa Anggota DPRD lainnya menyebutkan realisasi yang diterima hanya berupa bakal pakaian untuk 1 stel dengan ditambah uang jahit bervariasi antara Rp500.000 s/d Rp750.000 dengan total perkiraan seluruhnya hanya dalam kisaran Rp1.000.000 s/d Rp1.250.000 atau setara Rp56.250.000 untuk seluruh Anggota DPRD, sehingga terindikasi dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara mencapai Rp181.750.000.

Tidak mau ketinggalan dengan oknum anggota dewan, oknum pimpinan DPRD juga diduga turut terlibat dalam Pengadaan Premi Ansuransi Kesehatan DPRD Rp540.000.000.

Baca Juga :  Angkola Selatan Rawan Banjir dan Longsor

Sesuai peruntukannya asuransi kesehatan anggota DPRD harusnya difasilitasi sejak awal tahun anggaran. Tetapi kenyataannya asuransi ini baru pada saat menjelang akhir tahun dilakukan pelelangannya.

Pengadaan asuransi kesehatan DPRD ini diumumkan pada 4 September 2012 melalui LPSE Mandailing Natal dan selanjutnya tanpa pengumuman berita acara pembukaan penawaran dan pembuktian kualifikasi tetapi panitia dengan diketahui PPK telah menerbitkan pengumuman pemenang pekerjaan pengadaan premi asuransi kesehatan Anggota DPRD Tapanuli Selatan Nomor 027/PAN-SET/2012 Tanggal 20 September 2012.

PT ML sebagai pemenang pekerjaan dengan harga penawaran Rp536.970.000 sedangkan pemenang cadangan I adalah PT AJ dengan harga penawaran Rp529.400.000, sementara HPS Rp540.000.000 dan kedua perusahaan itun dinyatakan lulus seleksi administrasi dan qualifikasi.

Tetapi aneh sekali, walau sudah mengumumkan pemenang dan tanpa pengumuman lelang gagal, panitia malah mengumumkan pelelangan ulang terhadap pengadaan premi asuransi kesehatan DPRD tersebut pada 12 Oktober 2012 di LPSE Mandailing Natal.

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menjabarkan bahwa pengumuman pemenang lelang dapat dibatalkan jika ada sanggahan peserta dan  dengan pengumuman lelang ulang telah membuktikan bahwa sanggahan peserta lelang mengandung kebenaran. Tetapi anehnya pada 2 November 2012, Panitia Lelang besera PPK mengumumkan pemenang tetap PT ML dengan harga penawaran Rp534.599.980 dan pemenang cadangan PT GE dengan harga penawaran Rp537.000.000 dengan HPS Rp540.000.000.

Kedua perwakilan perusahaan itu disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang oknum Pimpinan DPRD sehingga menimbulkan indikasi terjadi unsur “pemaksaan” ataupun dugaan “arahan” yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan persekongkolan untuk memenangkan PT ML menjadi pemegang proyek Pengadaan Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tahun 2012.

Baca Juga :  Matamaru UMTS Diwarnai Demo

Akitifis Tapsel Sutan Maruli Ritonga kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Selasa (13/11/2012), mengharapkan Badan Kehormatan DPRD Tapsel melakukan penertiban terhadap anggota dewan yang melakukan pelanggaran terhadap UU dengan terlibat langsung maupun tidak langsung atas proyek pengadaan yang dananya bersumber dari keuangan negara.

Sementara terkait indikasi dugaan korupsi atas proyek pengadaan yang diduga melibatkan oknum DPRD tersebut, Ritonga meminta agar Inspektorat Daerah dan penyidik dari lembaga yudikatif untuk jemput bola memeriksa dan melakukan penyelidikan untuk penegakan hukum dan membuktikan setiap warga negara sama kedudukan di hadapan hukum tidak terkecuali anggota legislatif. (BS-029)(beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Saya hanya memberikan masukan sebagai masyarakat :
    1.Kalau kita berbicara anggaran sebenarnya mudah saja menganalisa anggaran tersebut ‘Kita lihat saja apasaja yang dikerjakan oleh DPRD Tapsel apakah masuk akal atau tidak kalau tidak masuk akal pemakaian angggarannya di check aja lalu kalau terbukti Korupsi di tangkap aja semua Yang menyetujui anggaran tersebut atau di hukum mati aja biar jerah korupsinya
    2.Pejabat Daerah sebenarnya mudah menganalisa kekayaannya apakah pantas pegawai Pemda Dan anggota DPRD memiliki kekayaan melebihi kemampuannya kita tau kapabiliti pendapatan Daerah sangat jelas APBDnya.
    3.Kalau kita jeli mulai dari kepala daerah perlu di pertanyakan kemana semua anggaran Tapsel minta saja laporan apa saja yang di tenderkan kepada kontraktor karena kita tau semua pasti ada kongkalikong antara kepala daerah dengan inpestor dan kontraktor kalau benar-benar di jalankan anggaran tersebut kesejahteraan Rakyat pasti meningkat
    4.kalau bisa KPK harus melihat apa yang terjadi di Tapanuli Selatan dari masa ke masa korupsi di Tapsel ini belum ada yang bisa membongkar apa sih yang di takutkan di Tapsel sampai sekarang belum ada yang di tangkap di kalangan Bupati Tapsel,anggota DPRD dan jajarannya
    kemana semua anggota KPK sudah jelas-jelas korupsi di Tapsel sangat Rentan sampai sekarang wahai Putra/i bangsa khususnya yang ada di Tapsel jangan di biarkan Peminpin sosok Syahrul Pasaribu meminpin tapsel Makin Hancur Bila perlu di ganti semuanya semua dipikiran mereka hanya korupsi bukan melayani masyarakat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*