P.Sidimpuan Akan Tambah 6 Perda Pajak & Retribusi

P.SIDIMPUAN – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Padangsidmpuan akan menambah sumber pendapatan lain dari 6 jenis pajak retribusi.

“Kini Rancangan Peraturan Daerah-nya (Ranperda) tengah dalam tahap pembahasan eksekutif (Pemko) dengan legislatif (DPRD),” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD),  Khoiruddin Nasution, pagi ini.

Adapun 6 Ranperda yang akan di Perda-kan itu adalah, Ranperda Pajak Daerah. Yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kemudian Ranperda Retribusi Jasa Umum. Yakni retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kenderaan bermotor.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian alat cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Selanjutnya Ranperda Retribusi Jasa Usaha. Yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/villa/ pesanggrahan, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Kemudian Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu. Yakni retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Selain juga dibahas Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah di Padangsidimpuan, dan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidimpuan.

Baca Juga :  Baru Di 16 Daerah Sumatera Utara Raskin Tersalur

“Kami berterimakasih kepada Badan Legislasi DPRD Padangsidimpuan beserta tim legislasi pemerintah daerah. Karena telah berusaha objektif dalam menyusun dan memaparkan ranperda yang dianggap penting untuk direvisi demi terwujudnya visi dan misi Kota Padangsidimpuan,” sebut Khoir.

Khoiruddin menjelaskan, pada pandangan akhir fraksi mereka di paripurna pembahasan Ranperda Kota Padangsidimpuan tahun 2010, pihaknya menyarankan kepada Walikota Padangsidimpuan untuk segera menindaklanjuti pembentukan SKPD baru yang berkaitan dengan izin terpadu.

Yakni Kantor Pelayan Perizinan Terpadu. Sehingga pada Rancangan APBD 2011 nanti, SKPD ini telah bisa efektif melakukan penggalian dan menghimpun pendapatan asli daerah.

Kemudianh Fraksi Partai Demokrat juga mendesak Walikota Padangsidimpuan, Zulkarnain Nasution, agar pada awal tahun 2011 nanti segera mengajukan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2011.

“Pada prinsipnya, kami Fraksi Partai Demokrat dapat menerima laporan hasil pembahasan Badan Legislasi atas 6 Rancangan Peraturan Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2010,” tukasnya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. he.aha.a. betul juga sih bung Aldi… tapi satu hal justru itulah yang perlu di perbaiki dan diawasi… kadang orang menyalahkan petugas pajak gara-gara tidak ada pembangunan… padahal kan fungsi petugas pajak itu kan mencari penerimaan sebesar2nya u/ pembiayaan pembangungan… yang memakainya ya biasanya kan pihak PEMDA setempat.. makanya ada semboyan pajak mengatakan, BAYAR PAJAKNYA, AWASI PENGGUNAANNYA…. jadi petugas pajak juga pada prinsipnya seperti ikut geram juga melihat dana-dana yang sudah dikumpulkan tidak digunakan dengan benar he.aha.a..a.a…
    Tapi kan kalau bukan masyarakat yang bayar pajak… lantas siapa lagi????

  2. Sebaiknya dalam Rancangan ini, segala sesuatu pembayaran Pajak daerah dilakukan langsung ke Bank dan tidak melalui kantor Kelurahan/Kecamatan/Walikota.
    Pembuatan Identitas WP Daerah yang jelas, penghapusan Identitas WP Daerah, Pendaftaran Identitas WP Daerah, akan membantu penerimaan pajak daerah. Jika Identitas semacam NPWP bisa membantu memonitor WP, maka sebaiknya Identitas/NPWP Daerah dengan single identitas Daerah akan membantu pengawasan dan penerimaan Pajak Daerah ini dari pihak2 yang tidak bertanggung jawab.

    Jadi kalau bisa buatkan juga Rancangan bagaimana membuat Identitas WP Daerah yang jelas, sarat pembuatan Identitas/WPnya, yang berhak mengeluarkan Identitas, Pembayarannya dan juga Pelaporan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat, Termasuk cara penghapusan Identitas Pembayar Pajak Daerah/NPWP Daerah.
    Contoh untuk sebutan Restoran harus jelas pengertian Restoran, seperti apa yang dimaksud dengan Restoran, Warung dan sejenis lainnya. Dan setiap izin usaha yang diterbitkan harus terlebih dahulu membuat Idenitas Pajak Daearah/NPWP Daerah baru boleh terbit izin usaha. Jangan dilakukan terbalik, terbit dulu Izin usaha baru muncul identitas Pajak Daerah WP.
    Tanpa sistem dan prosedur yang jelas, maka permasalahan2 yang timbul dimasa yang akan datang akan bisa muncul.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*