Padang Sidimpuan Batal Terima Rp1 M dari Kemensos Untuk Rehab 100 Rumah Tak Layak Huni

Dana bantuan untuk rehab 100 rumah tak layak huni di Kota Padangsidimpuan (Psp) sebesar Rp1 miliar dari Kementerian Sosial (Kemensos) batal dikucurkan. Hal itu disebabkan data-data penerima bantuan tidak jelas.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Psp, Ali Sutan, kepada METRO, Senin (25/10), data-data yang disampaikan oleh panitia yang dibentuk dalam program bantuan ini tidak jelas. Selanjutnya, Kemensos menolak data-data tersebut sehingga bantuan tersebut tidak jadi dikucurkan.

Ali Sutan menambahkan, dana bantuan Rp1 miliar masih berada di Kemensos dan belum sampai ke Pemko Psp. Sebab, dana tersebut dikucurkan jika data yang disampaikan ke Kemensos sudah lolos verifikasi. “Karena datanya tidak jelas menurut Kemensos, maka program ini gagal dan dananya tetap berada di Kemensos,” katanya. Salah satu kriteria yang menurut Kemensos adalah tanah harus milik sendiri dari penerima bantuan, sementara data yang disampaikan hampir 70 persen tidak bisa menunjukkan surat tanah padahal itu merupakan syarat utama.

“Salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini adalah tanahnya harus tanah sendiri dan dibuktikan dengan surat tanah minimal surat dari lurah atau kepala desa. Tapi bukti itu tidak bisa ditunjukkan, maka Kemensos menolak data-data yang disampaikan sehingga program ini gagal terlaksana,” sebutnya.

Kemudian, sambungnya, pihaknya akan berusaha agar bantuan ini bisa tetap mengucur ke Pemko Psp, maka proposal akan dikirim ulang pada tahun 2011 mendatang. “Akan kita upayakan tahun depan bagaimana caranya agar dana ini mengucur kembali ke Psp,” ucapnya.

Baca Juga :  Pemko P. Sidimpuan Akan Tertibkan PKL

Saat ditanya apakah jika proposalnya disusun ulang kembali maka data-data penerima bantuan akan berubah, dengan tegas Ali Sutan menjawab pasti berubah karena data awal sudah jelas-jelas ditolak oleh Kemensos.

“Pasti berubahlah, karena data yang akan kita kirim lagi juga berubah, karena data yang pertama sudah ditolak, maka kita ulangi agar bantuan ini tetap mengalir ke Psp,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Baun Aritonang, kepada METRO, Senin (25/10), sebagai salah satu panitia program ini mengaku, sebenarnya alasan yang disampaikan oleh Plt Kadissos, Ali Sutan hanya untuk mengelakkan bagaimana tindaklanjut dari program tersebut.

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Hilang sudah kesempatan memperoleh dana untk Kesejahteraan MAsyarakat Kota Padangsidimpuan… Dimna KINERJA PElayanan Aparatur nehhh …….. kok kesempatan utk masyarakat terbuang begitu saja……. PASTI banayak alaqsan dari aparatuir utk bela diri…Berarti Omong Kosong donk Peningkatan kesejahteraan yg di gaungkan… sedangkan yg sudah ada dana nya aja gak bisa diambil apalagi disuruh cari uang utk kesejahteraaan… HANYA TUHAN YG TAHU

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*