Pajak Retribusi Pasar di Paluta Diduga Dikorupsi

Paluta, (Analisa). Komisi C DPRD Padang Lawas Utara menduga pajak dari hasil pungutan retribusi 17 pasar yang ada di wilayah Padang Lawas Utara ( Paluta) digelapkan (dikorupsi) oleh oknum-oknum tertentu, baik itu petugas pengutip pajak, kepala pasar maupun kadis yang bersangkutan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Paluta Amas Muda Siregar SE kepada wartawan, Senin (8/6).

“Uang rakyat dari pajak pasar dikemanakan, apa uang pajak itu masuk ke kas daerah?,” tanya Amas memulai perbincangan kepada wartawan.

Dikatakannya, Dinas Damkar Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Paluta menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp553.014.000 yang terbagi atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp125.548.000, retribusi pelayanan pasar pelataran Rp226.314.000 dan retribusi pelayanan pasar los Rp118.984.000.

Namun tahun 2015 ini yang sudah memasuki bulan ke lima yakni mulai Januari hingga Mei, Dinas Damkar Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Paluta hanya mampu menyetor pajak retribusi pasar Rp36 juta dari yang ditargetkan sebesar Rp553.014.000 yang bersumber dari 17 pasar yang ada di seluruh Kabupaten Paluta.

Dari hasil kunjungan Komisi C DPRD Paluta, semestinya target PAD sebesar Rp553.014.000 hampir dapat tercapai hanya dari Pasar Gunung Tua dengan catatan apabila pajak retribusi disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Damkar Pertamanan dan Kebersihan Paluta, belum lagi dari pasar yang lainnya.

Kenyataannya pajak yang berasal dari uang rakyat itu justru tidak kelihatan dan bahkan di duga telah diselewengkan oleh oknum-oknum yang korup. Total PAD dari Pasar Gunung Tua adalah sebesar Rp492.420.000.

Baca Juga :  Nurdin dan Nirwan Calon Ketua PSSI 2011-2015

“Dari Pasar Gunung Tua saja, target PAD dari Dinas Damkar Pertamanan dan Kebersihan hampir tercapai yakni Rp492.420.000, belum lagi dari pasar lainnya, 17 pasar lho yang ada di Paluta ini tapi uangnya tidak kelihatan,” tegasnya.

Amas menambahkan, pendapatan dari 17 pasar yang ada di Paluta ini sangat dipertanyakan serta sangat menyesalkan keengganan Dinas Damkar Pertamanan dan Kebersihan untuk memberikan data potensi pasar yang ada di seluruh Kabupaten Paluta. “Kita minta kepada Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap untuk memanggil dan melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran Dinas Damkar Pertamanan dan Kebersihan baik itu petugas yang melakukan pengutipan pajak retribusi, seluruh kepala pasar maupun kepala dinasnya,” ungkapnya.

Politisi Golkar ini mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi namun harus mempertanyakan kepada petugas dengan meminta kuintansi maupun karcis resmi pembayaran karena pajak dan retribusi adalah sumber untuk membangun Kabupaten Paluta.

Kadis Damkar Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Paluta Makmur Harahap belum bisa di konfirmasi terkait adanya temuan dari Komisi C DPRD Paluta ini. (ong)


ANALISAD

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*