Pajak Rp. 5 Triliun Lebih, Google Berkelit

jika Google Ngotot Tak Bayar Pajak
google indonesia
google indonesia

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv menyatakan, Google justru terus menawar besaran tagihan pajak yang wajib dibayarkan sampai di dalam jumlah yang benar-benar rendah.

Ditjen Pajak pun terpaksa menentukan angka tagihan untuk perusahaan asal Amerika Serikat selanjutnya berdasarkan information seadanya yang diberikan direktur akuntansi Google Indonesia.

Hal selanjutnya ditunaikan karena Google belum juga mengimbuhkan dokumen pembukuan keuangan.

Menurut Haniv, sepanjang ini laporan keuangan yang diterima Ditjen Pajak dari Google di dalam wujud tertulis.

Laporan selanjutnya diduga tidak seutuhnya mencantumkan pendapatan usaha Google di Indonesia.

Karena itu, pemerintah menentukan besaran tunggakan pajak berdasar kesepakatan atau tax settlement layaknya negara-negara lain, seumpama India dan Inggris.

”Ya, sudah saya pakai angka itu, dengan catatan kami tidak usah minta dokumen (keuangannya),” ujarnya di gedung Ditjen Pajak, Selasa (20/12) kemarin.

Haniv melanjutkan, penetapan tax settlement selanjutnya bahkan tergolong rendah.

Sebab, angka tagihan itu tidak memasukkan komponen denda bunga yang sebesar 150 persen.

Pihaknya juga tidak pertimbangkan investasi perusahaan yang mampu sebabkan nilai tagihan pajaknya membengkak empat kali lipat.

Dari situ, pemerintah menghendaki Google mestinya bersedia kooperatif.

Namun, ternyata Google selamanya berkelit dan belum menyerahkan information pembukuan keuangan elektronik yang dijanjikan.

Terkait hal tersebut, pemerintah menentukan meningkatkan status pengecekan Google menjadi preliminary investigation.

Baca Juga :  Satpol PP Dikeroyok Tiga Pedagang

Dalam tahap itu, DJP dapat mengenakan sanksi bunga 150 % plus pinjaman pokok pajak dari pinjaman pajak sepanjang lima tahun terakhir yang mencapai Rp 5 triliun.

”Posisi pas ini close settlement, tidak tersedia ulang settlement. Sekarang masuk tahapan preliminary investigation pada Januari dengan dikenakan sanksi bunga 150 % dari pinjaman pajak sepanjang lima tahun terakhir. Itu mampu mencapai lebih dari Rp 5 triliun karena kami anggap tidak tersedia kemauan baik Google bayar pajak,” mengetahui Haniv.

Jika perusahaan selanjutnya selamanya membandel atau belum juga menyerahkan information elektroniknya, pemerintah dapat meningkatkan status pengecekan menjadi full investigation atau investigasi penuh pada Februari tahun depan.

Selain itu, Google dapat dikenai kewajiban membayar pinjaman pajak disempurnakan sanksi bunga 400 persen.

”Itu karena tidak tersedia kemauan baik kerja sama untuk diaudit layaknya wajib pajak tidak mau diperiksa, tidak mau kasih memandang pembukuan, melawan kami, itu mampu ditunaikan full investigation,” terangnya.

Haniv menekankan, bukan tidak kemungkinan pemerintah membawa masalah itu sampai ke ranah hukum terkecuali perusahaan selanjutnya selamanya berkelit dan tidak memenuhi kewajibannya.

”Kalau dia tidak bayar pajak juga, ya mampu dipenjara. Kan malu terkecuali sampai dipenjara. Kami tidak mau sampai ke sana,” tutupnya. (ken/c5/sof/jos/jpnn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 3 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  8 Pahlawan Internet yang "Low Profile"

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*