Pansus Pasar Sakumpal Bonang Terganjal Anggaran

P.SIDIMPUAN – Panitia Khusus (Pansus) Pasar Raya Sangkumpal Bonang DPRD Kota Padangsidimpuan belum bisa bekerja. Pasalnya, Pansus masih ketiadaan anggaran.

Jika dipaksakan bekerja, maka mungkin kualitas kerja Pansus tidak maksimal, karena hanya bermodalkan Surat Keputusan (SK) saja. Sementara, Pansus sangat membutuhkan anggaran, terutama untuk mendatangkan dan memintai keterangan para saksi ahli.

Pansus telah mengajukan anggaran Rp200 juta. Jumlah itu sangat efisien dibanding kerja yang harus dilaksanakan. Namun anggarannya sama sekali tidak tersedia di APBD Pemko Padangsidimpuan 2010.

Ketua DPRD Padangsidimpuan, Azwar Syamsi Lubis, telah mengkonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun untuk saat ini tetap tidak bisa dianggarkan. Kalaupun dianggarkan, harus pada Perubahan (P) APBD 2010 yang pembahasannya Agustus mendatang.

Sesuai SK pengangkatannya, Pansus Sangkumpal Bonang bekerja 45 hari. Jika masih menunggu P-APBD 2010, berarti masa kerja Pansus harus diperpanjang.

Sedangkan Pemko Padangsidimpuan menyatakan tidak ada dana penduluan untuk Pansus sebelum dianggarkan di PAPBD 2010. Demikian juga pinjaman dana dari pihak ketiga. Penegasan dari BPKP itu juga telah menjadi ‘tameng’ bagi Pemko yang sejak awal terkesan tidak menginginkan terbentuknya Pansus.

“Kita sangat membutuhkan anggaran itu, karena akan banyak saksi ahli yang akan didatangkan untuk dimintai keterangannya. Umumnya saksi ahli itu berdomisili di luar Kota Padangsidimpuan bahkan di Jakarta. Tentu kita akan menanggung semua akomodasi mereka, seperti mantan kadis PU, Haris Pane, yang kini berdomisili di Asahan,” kata ketua Pansus, Khoiruddin Nasution, pagi ini.

Baca Juga :  Di Pijor Koling P.sidimpuan Tenggara - Tak Dikasih Uang Rokok Anak Gorok Ibu Kandung

Menurut Khoiruddin, Pansus terus berupaya agar anggaran tersebut terealisasi secepatnya.

Pansus bukan  hanya menyelidiki dan menganalisa kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Raya Sangkumpal Bonang,  tapi sampai pada izin mendirikan bangunannya pun akan dianalisa.

“Kalau hanya sekedar anggaran minyak dan makan minum, masih bisa kita talangi. Tapi mengenai hal-hal yang prinsipil dan sifatnya membutuhkan anggaran besar, jelas Pansus butuh  anggaran tersebut. Bukan kita tidak bisa mengemban amanah, tapi kita hanya menuntut hak sesuai UU No.27 tahun 2009,” ujarnya.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=120466:pansus-terganjal-anggaran&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*