Panwaslu Madina Yang Sekarang Harus Diberhentikan

Keluarnya putusan Mahakamah Konsitusi bahwa di lakukan pemngutan suara ulang di Kabupaten Mandailing. Dengan amar putus bahwa proses Pemilihan kepala Daerah pada tanggal 9 Juli 2010 lalu banyak di temukan  Money Politik karena Massiv nya Panwaslu Madina. Menanggapi itu DPRD Madina tidak akan menyetuji Pemungutan suara ulang kalau Panwasnya masih yang menjabat sekarang. Hal itu di ungkapkan Wakil Ketua DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution SH, Kepada Wartawan, Selasa (20/7), di Gedung Dewan Kabupaten Mandailing Natal.

Dikatakanya, kalaupun nanti di lakukan pemungutan suara ulang di Madina ini, Kami DPRD Madina tidak akan setuju kalau masih itu Panwasnya. Secara moral Panwaslu Madina harus bertanggung jawab atas pemungutan suara ulang di Madina ini

“Tentang kerugaian Negara itu sudah konsekuensi yang harus kita terima, di mana dengan putusan MK itu memerintahkan kita untuk melakukan pemungutan suara ulang harus kita lakukan. Persoalannya sekarang apakah elemen masyarakat, atau pemerintah, barang kalai DPRD dari segi aspek hukum bisa kita menggugat terhadap termohon atau yang telah melakukan pelanggaran Money Politik, apakah ada dari dasar aspek Hukumnya untuk mengembalikan kerugian Negara itu,” paparnya.

Kita sejauh ini dari segi perdata atau dari segi aspek hukum dari dasar hukum ini masih di pelajari bersama, apakah kita menggugat yang telah melakukan pelanggaran untuk mengembalikan uang Negara itu kembali,”jelas Fahrizal.

Baca Juga :  DPRDSU: Segera usut indikasi kecurangan seleksi CPNS PALUTA

Lanjut Fahrizal, dari awal Panwaslu Madina sudah tahu bahwa Money Politik dengan cara system Voucer yang di lakukan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Madina ini sudah menyalahi, namun Panwaslu Madina mengeluarkan surat edaranannya yang di tandatangani Panwaslu Madina semacam bahwa Panwaslu Madina membenarakan system Voucer itu.

Kalau panwaslu Madina dari awal tegas mengkin Pemungutan suara ulang tidaka akan terjadi di Madina, pemungutan suara ulang kesalahan Panwaslu Madina karena telah lalai melakukan tugasnya,”ungkapnya.

Dalam KUHP pasal 55 dan 56 siapa yang Pidananya, menyuruh dan siapa yang membujuk untuk melakukan Money Politik. Dan yang perlu kita soroti sekarang siapa yang meyuruh melakukan Money Politik ini, karena ini bisa di Pidanakan sesuai dengan KUHP. Kalau yang menyuruh itu tidak di Pidanakan berarti tidak akan ada pendiskulifikasian.

Jadi yang perlu soroti adalah siapa yang menyuruh melakukan money Politk ini karena di dalam Voucer yang di lakukan salah satu calon itu ada tanda tanga salah satu ketua Tim kampanye,”ungkap Fahrizal

Kami dari DPRD Madina akan mengundang Panwaslu Madina, KPUD Madina dan yang terkait lainnya, kita akan melakukan rapat kerja dengan mereka dan kita akan mempertanyakan kenapa Pemungutan suara ulang ini bisa terjadi, kegagalanya di mana, alasanya apa, itu harus di jawab Panwaslu Madina dengan KPUD Madina nanti,” jelas Fahrizal. ?

Baca Juga :  Hari Pemilukada Sidimpuan, Pemko Tetapkan sebagai Hari Libur

Sumber; http://beritasore.com/2010/07/21/panwaslu-madina-yang-sekarang-harus-diberhentikan/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*