Panwaslu Paluta Gelar Perkara Pelanggaran Pemilu

(Analisa/tohong p harahap) Gelar Perkara : Kacabjari Gunung Tua Hoesin Slamet SH didampingi pihak penyidik dari kepolisian Suratman dan Desman Manalu SH saat gelar perkara, Jumat (11/4).

Paluta, (Analisa). Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar perkara pelanggaran pemilu di kantor Panwaslu Paluta bersama pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Pemilu Paluta, Jumat (11/4).

Ketua Panwaslu Paluta Rahmat Hidayat SP didampingi anggota Panwaslu lainnya Rahmat Alisati Hasibuan dan Gunal Yakin SH mengatakan gelar perkara dilakukan sesuai dengan laporan nomor : 01/LP//Pileg/IV/2014 dengan pelapor Erwin Siregar SH dan terlapor Irsan Siregar warga Desa Lantosan, Kecamatan Portibi dengan saksi Rahmat Tondi Siregar dan Gontar Siregar yang lokasi kejadiannya di lingkungan V TPS 19 Pasar Gunung Tua sekitar pukul 09.40 Wib dengan bukti surat undangan atau C-6.

“Gelar perkara ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan warga atas nama Erwin Siregar SH dengan terlapor Irsan Siregar warga Desa Lantosan, Kecamatan Portibi,” kata Rahmat Hidayat SP,  Jumat (11/4) usai acara gelar perkara..

Sementara itu pihak kepolisian diwakili Suratman dan Desman Manalu SH, mereka memberikan pendapat bahwa terlapor diduga melakukan tindak pidana pemilu sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 pasal 310 tentang Pemilu Legislatif.

Pendapat senada juga disampaikan pihak kejaksaan yang diwakili oleh Kacabjari Gunung Tua Hoesin Slamet SH bahwa terlapor dapat dikenai UU No 8 Tahun 2012 pasal 310 yang isinya setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Baca Juga :  Oknum Polsek Siabu 'mainkan' hukum

“Pelaku bisa dijerat dengan UU no 8 tahun 2012 pasal 310, jadi si terlapor dengan nama Irsan Siregar diduga sudah melakukan tindak pidana pemilu,” kata Kacabjari Gunung Tua Hoesin Slamet SH.

Hoesin juga menyarankan agar pihak Panwaslu bisa melengkapi bukti berupa berkas yang berkaitan dengan si terlapor, misalnya surat undangan model C-6, DPT yang dimilki si terlapor, daftar hadir di saat memilih dan juga harus menghadirkan KPPS di dua TPS yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana pemilu.

Terpisah salah satu warga Gunung Tua Aman Sudirman Harahap saat dimintai komentarnya menyampaikan kepada sentra Gakkumdu agar benar-benar serius menangani perkara yang telah menodai proses pemungutan suara di Paluta.

“Tindak tegas bagi pelaku tindak pidana pemilu, kita berharap sentra Gakkumdu benar-benar serius dalam menanganinya,” tegas Aman Harahap.

Gelar perkara dilakukan sekaligus untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan apakah ini merupakan pelanggaran administrasi atau tindak pidana pemilu yang akan diproses untuk selanjutnya ke sentra Gakkumdu Polres Tapsel. (ong)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*