Papua dan Pemiskinan Struktural

rakyat papua Papua dan Pemiskinan Struktural
KONDISI RAKYAT PAPUA DALAM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI. Rakyat Hidup Miskin diatas
Tanah kekayaan alam yang Melimpah ruah
Oleh : Junaidi Abdul Munif *)
Kerusuhan yang terjadi di Papua menjadi api dalam sekam untuk proses rekonsiliasi tanah Papua yang selalu bergejolak sejak Orde Baru. OPM (Organisasi Papua Merdeka) dituding menjadi “aktor utama” merajalelanya kekerasan horisontal maupun vertikal, yang tumbuh seiring dinamika politik lokal dan nasional.

Wacana yang berkembang dalam kerusuhan terakhir di Papua dikaitkan dengan masalah pilkada. Dua kubu pendukung kontestan pilkada terlibat bentrok dengan 17 orang tewas. Setelah beberapa bentrokan terjadi dengan jumlah korban tewas yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa politik pergantian kepemimpinan daerah telah menjadi bagian masyarakat Papua, dengan segala dinamika yang menyertai prapilkada dan pascapilkada seperti di daerah lain di Indonesia.

Namun demikian, sejatinya, kerusuhan di Papua adalah potensi laten (tersembunyi) yang suatu saat dapat dengan mudah meledak. Kekerasan seolah menjadi hal yang lumrah banal di Papua, menjadi bagian keseharian masyarakat. Trauma represi zaman Orba, pelanggaran HAM adalah dua domain yang melatari pelbagai kekerasan di Papua. Selain masalah ekonomi dan etnisitas yang terus saja menjadi isu-isu sensitif dapat dengan mudah memantik kerusuhan.

Amy Chua (dalam Wibowo; 2011) menjelaskan bahwa demokrasi adalah proses politik yang hampir selalu dimulai dari pertentangan ekonomi. Minoritas yang memegang kendali ekonomi, sementara masyarakat asli yang merupakan mayoritas adalah masyarakat “kelas dua”. Pilkada sebagai proses politik yang coba dicangkokkan di Papua sangat rentan ditunggangi isu ekonomi dan etnisitas. Hampir mustahil mendapat proses pilkada yang santun dan baik jika masalah ekonomi dan etnisitas tak kunjung diselesaikan.

Ketimpangan antara Jawa dan Papua begitu mencolok terjadi. Sebagai sebuah daerah dengan kekayaan sumber daya alam emas dan tembaga, Papua memang tertinggal dari daerah lain. Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah) belum memadai. Desa-desa di Papua seperti terisolasi satu sama lain. Pembangunan infrastruktur yang lambat akan menghambat program pemerintah. Sebagai contoh bagaimana bantuan untuk korban banjir bandang Wasior terlambat akibat sulitnya medan.

Baca Juga :  Peringati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke – 49, Dinas Kesehatan Palas Menggelar Berbagai Kegiatan

Atas nama kearifan lokal, misalnya, masyarakat Papua “dibiarkan” jauh dari hiruk pikuk informasi. Memakai koteka, maaf, dianggap sebagai sebuah kebudayaan yang layak dipertahankan. Media turut berperan dalam membentuk opini publik bahwa budaya masyarakat Papua tak bisa diganggu gugat. Dengan bungkus eksostisme budaya, merupakan legitimasi sahih untuk menjadikan Papua dipertahankan dengan pola hidup yang dinisbatkan sebagai kekayaan budaya.

Dalam perspektif kritisisme dan dekonstruksi ala Derrida, bisa dicurigai bahwa segala wacana “pemeliharaan” kearifan lokal tersebut adalah sebentuk pemiskinan dan pembodohan secara struktural pada masyarakat Papua. Ini dilakukan agar segala bentuk “intimidasi ekonomi” bisa berjalan aman tanpa ada resistensi dari masyarakat asli Papua. Proses seperti rentan mematikan kesadaran kritis masyarakat Papua untuk mengafirmasi kondisi mereka yang telah lama dikonstruksi sejak lama.

Namun yang dilupakan adalah, cukup banyak masyarakat Papua yang telah mendapatkan pendidikan tinggi dan mendapat akses keterbukaan informasi. Merekalah segelintir orang yang telah menyadari adanya ketimpangan itu dan hendak menuntut keadilan, meski ada yang menempuh cara radikal; menuntut kemerdekaan! Kemerdekaan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerataan

Melihat konteks akar permasalahan tersebut, jelas bahwa pada mulanya adalah ketidakadilan di bidang ekonomi. Pembagian yang adil dari hasil penambangan emas oleh Freeport harus memberi alokasi yang tepat bagi pembangunan infrastruktur Papua. Dalam hal ini, Jakarta (baca; pemerintah pusat) harus bersikap bijak dan adil agar semua pihak sama-sama mendapat keuntungan.

Baca Juga :  Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Polisikan Anggota Pemuda Pancasila Paluta

Apa imbal balik dari pemerintah pusat ketika emas Papua dikeruk habis-habisan oleh Freeport jika masyarakat Papua masih menjadi daerah tertinggal? Ini tentu bertentangan dengan sila kelima Pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Papua belum mendapatkan kesejahteraan dari alam yang kaya raya.

Meminjam Ikrar Nusa Bakti (Seputar Indonesia, 2/8/11), pembangunan yang paling penting bagi Papua adalah membangun manusia Papua sendiri. Mustahil dapat membangun masyarakat Papua jika pembangunan infrastruktur dinomorsekiankan. Meski harus disadari bahwa pembangunan tidak hanya menggenjot pembangunan fisik dan pusat ekonomi sebagai simbol kemajuan.

Masyarakat Papua harus menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran diri, potensi, dan posisi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia seutuhnya. Mengikuti filsafat kesetaraan Jacques Ranciere, masyarakat Papua adalah pemilik sah republik ini yang hak-haknya sebagai masyarakat dan individu harus setara dengan masyarakat di Pulau Jawa. Tanpa adanya pemerataan, kerusuhan di Papua tetap menjadi potensi laten yang akan terus meledak dan mengancam eksistensi NKRI. (sum: analisadaily.com)

*)  Penulis adalah Peneliti el-Wahid Center, Universitas Wahid Hasyim Semarang

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*