Pasca gugatan Pilkada, Madina kondusif

MADINA – Pasca berlangsungnya gugatan hasil pemilukada ulang oleh pasangan bupati dan wakil bupati nomor 7, H. Indra Porkas dan H Firdaus Nasution di Mahkamah Konstitusi (MK), kondusifitas dan stabilitas masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terjaga dengan baik, aman, dan tenang.

Dari hasil amatan, jika gugatan hasil pilkada putaran pertama di MK menjadi pembahasan serius di semua tingkat elemen masyarakat, maka di gugatan hasil pilkada coblos ulang berbeda jauh dan nyaris tidak ada pembahasan. Dengan kata lain masyarakat sangat dingin.

Diamnya masyarakat ini menjadi isyarat, kalau mereka sudah muak dan bosan dengan polemik pilkada akibat intrik politik sejumlah politisi bertopengkan hukum untuk demokrasi dan ambisi masing-masing.

Seharusnya, politisi dan siapapun itu lebih mengedepankan ke inginan masyarakat umum yang menginginkan perubahan dan kelanjutan pembangunan. Dan lembaga hukum diharapkan jangan mau di “ tunggangi” oleh oknum memiliki agenda pribadi dan kelompok berkedok dengan mengatas namakan penegakan hukum dan aspirasi masyarakat.

Intrik pilkada Madina saat ini tidak saja berdampak pada lambannya pelaksanaan program pembangunan. Tapi juga berimbas pada pelayanan pablik. Pasalnya, rutinitas maupun disiplin para PNS pelayan public di Kantor Bupati Madina terlihat sepi dan kurang “bergairah”.

Bahkan, sejumlah pimpinan di SKPD di duga ragu-ragu dalam mengambil kebijakan, utamanya terkait penggunaan anggran untuk pembangunan. Entah apa penyebanya, yang jelas stabilitas pemerintahan di Pemkab Madina saat ini menjadi identik dengan kondisi politik di Madina.

Baca Juga :  Jalan di Tapsel bagai kubangan kerbau

Sekalipun dengan tegas dalam undang-undang dikatakan, PNS harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis, namun kenyataannya, paktor kedekatan secara politis terhadap orang politik, masih menjadi modal klasik bagi para oknum pejabat, dalam mencapai tampuk pimpinan di salah satu instansi.

Dengan kata lain, pemerintahan di Pemkab Madina tidak akan berjalan dengan baik sebelum masalah Pilkada selesai dan di lantiknya bupati dan wakil bupati Madina. Harus menjadi catatan bagi pemerintah baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan elemen masyarakat lainnya, bahwa peroses demokrasi Madina sangat mahal dan telah menghabiskan uang rakyat mencapai puluhan miliar.

Waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*