Pasca Keputusan MK – Elite Politik Madina Jangan Banyak Pernyataan

quiet Pasca Keputusan MK Elite Politik Madina Jangan Banyak Pernyataan Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan kepada KPUD membatalkan kemenangan Hidayat-Dahlan, muncul berbagai wacana. Salah satunya adalah wacana DPRD berwenang mendiskualifikasi pasangan Hidayat-Dahlan.

“Kita berharap agar DPRD Madina jangan lagi mengeluarkan statemen serta menimbulkan wacana-wacana yang bertentangan dengan hukum, ikut atau tidaknya pasangan Hidayat – Dahlan. Hal itu merupakan wewenang dari MK dan KPU,” kata  Ketua Umum BPC HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Mandailing Natal Safaruddin Haji kepada BATAKPOS, di Panyabungan, Kamis (15/7).

Menanggapi pernyataan Akil Muchtar di beberapa media terbitan Medan, Safaruddin Haji menegaskan pasangan Hidayat-Dahlan ikut dalam pilkada ulang dan DPRD Madina tidak berwewenang mendiskualifikasi pasangan yang didukung mayoritas masyarakat Madina tersebut.

“Sebetulnya apa yang telah diinginkan oleh elite-elite politik yang ada di DPRD Madina dan kita berharap agar DPRD Madina jangan hanya asal bunyi saja,  namun harus lebih paham dulu terutama dalam persoalan hukum,” kata Safaruddin Haji yang juga mantan Ketua Presedium Organisasi Kepemudian Islam Madina.

Harusnya, kata Safaruddin Haji, DPRD  memanggil KPU Madina dan menanyakan kesiapan KPU untuk melaksanakan pencoblosan ulang Pilkada Madina 2010 bukan malah ikut bermain politik kotor untuk mendiskualifikasi pasangan Hidayat-Dahlan.

Ridwan Rangkuty, SH, MH tim penasihat hukum dan advokat pasangan Hidayat Dahlan kepada BATAKPOS mengungkapkan agar DPRD Madina untuk mematuhi hukum kalau memang DPRD tidak patuh dan taat terhadap hukum maka keanggotaaanya sebagai anggota DPRD patut dipertanyakan.

Baca Juga :  APKM Tabagsel Nilai Putusan MK Dalam Pilkada Madina Tak objektif

Dijelaskannya sejak 2004 lalu DPRD Madina tidak ada wewenang untuk mendiskualifikasi calon bupati/wakil bupati. Hal itu sesuai dengan keputusan dari MK nomor 072-073/PUU/II/2004.

“Sesuai dengan bunyi keputusan MK tersebut yang berbunyi sepanjang kalimat tidak mempunyai mengikat dalam pertimbangan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang 32 tersebut, sepanjang kalimat DPRD bertentangan dengan Undang-Undang 45 karena yang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah KPU dan yang berhak untuk mendiskualifikasi pasangan calon adalah KPU,” beber Ridwan.

Ia menambahkan, sampai saat ini kita lihat bahwa KPU belum membatalkan Hidayat-Dahlan sebagai calon bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 sehingga pasangan ini akan tetap ikut pada pencoblosan ulang Pilkada Madina.

“Mari kita patuhi dan taat pada hukum dan tak perlu lagi untuk mengeluarkan statemen bermacam – macam,”ungkap Ridwan.

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/15506/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

8 Komentar

  1. Benar … yang kaya tapi goblok ngapain, buktinya sekali main suap langsung terjerat, blm lagi kalau dah duduk, ntar kena tipu kita satu kabupaten, Berpidato aja a..aa…aakk, kcian

  2. Utk teman2 asal MADINA..sy tdk tau siapa itu no 1 sd.6 tapi lihat org yg bijak.. jangan pilih yg lugu dan si tikko-tikkos karena bisa di mainkan oleh org di sekitarnya .. pilih yg pintar dan bisa memanage serta punya kharisma jangan hanya asal kaya krn belum tentu yg kaya itu tdk mau korupsi,,, malah bisa sebaliknya malah menzolimin …

  3. Karen ada manusia yang bejat no 6 pun jadi ikut bejat dan curang, hidup no6. !!! basmi koruptor dgn permainan curang dan suap, kita adalah imam untuk kecurangan … mari kita fitnah masa lalu buang semua kebaikannnya, yg ada hanya koruptornya.

  4. oih dah mate ma lala amu mangkomentari alak… ngadabaen deges nya pribadi muyu… ipadeges jolo pribadi niba,baru i komentaran kalak… tagonan ma na kayo i,, jadi inda marpikir beia KORUPSI epeng ni negara…..

  5. mago ila, mago harga diri.. mago sude harana tarboto na money politic do boss i fuang ! ibaratna got jadi imom masojid tapi ma muttut ia parjolo. hikkkk….hikkkk….hahahahah……hahahhaha..

  6. (in my heart opinion) hahhaa… terus sj ribut masalah kedudukan…. coba pasangan yang lain yang kaya.. saia yakin dia juga pasti kan berbuat sperti no 6. bahkan mungkin lebih….. tapi kenyataanya tidak sehingga mereka iri,dengki…….. oya wakil rakyat yang terhormat jadilah tetap wakil rakyat jangan jadi wakil yang mo bayar isi ni boltok mu. ok….

  7. Mengapa tdk ada yang berani menindak tegas yang jelas2 melanggar hukum yang telah disahkan oleh lembaga negara, apa karena yang bersangkutan orang kaya ?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*