Pasca Pembakaran PT Sorikmas Mining – LBH Medan Lapor ke HAM internasional

korban penembakan hariansumutpos Pasca Pembakaran PT Sorikmas Mining LBH Medan Lapor ke HAM internasional
(hariansumutpos.com)

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan akan terus melawan kebijakan kepolisian dalam menyelesaikan konflik di PT Sorik Merapi Mas (PT SMM) di Mandailing Natal (Madina).

Setelah melaporkan kasus ini kepada Presiden RI, Kapolri dan pimpinan lembaga tinggi negara, LBH Medan akan melaporkan dan meminta bantuan lembaga HAM (Hak Azasi Manusia) Internasional. ”Ya, amnesti internasional yang mendukung tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” ucap Direktur LBH Medan Nuriyono, tadi malam.

Dia menilai tindakan kepolisian yang lebih memilih melakukan cara represif dibanding pendekatan persuasif sudah melanggar kesepakatan tentang HAM. Untuk itu,pihaknya meminta Human Rights Commission di Hongkong membantu menyelesaikan kasus ini. ”Sampai kapan pun masyarakat akan kalah dengan lembaga kepolisian. Sebab, mereka legalisasi dari kekuasaan negara,” ucapnya.

Dia menambahkan, pendekatan represif sudah tidak layak dikedepankan di zaman sekarang ini.Jika masih menggunakan pendekatan represif, berarti reformasi kepolisian yang ramah terhadap masyarakat tidak berjalan. ”Kami berharap tidak hanya dukungan dari berbagai pihak di Indonesia saja, tetapi dari institusi lainnya dari internasional. Tujuannya, agar presiden mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian persoalan yang melibatkan kepolisian,” jelasnya.

Dengan reformasi kebijakan itu muaranya diharapkan institusi kepolisian tidak lagi menggunakan cara pola lama, serta menempatkan orang orang yang tepat memimpin institusi kepolisian di daerah. ”Kami melakukan ini karena kami menghargai kepercayaan masyarakat. Selama ini, kami terus mendampingi masyarakat yang meminta perlindungan secara hukum,” pungkasnya.

Baca Juga :  Mari Kita Jual Negeri Ini

Sementara itu, praktisi hukum di Medan, Muslim Muis menyatakan, negara harusnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga,bukan malah melakukan tindakan yang melanggar HAM. ”Kalau negara sudah tidak sanggup memberikan perlindungan kepada masyarakat secara hukum, mereka bisa minta suaka ke Amerika,” jelasnya.

Dalam kasus ini, kata Muslim, pemerintah mestinya memberi perlindungan kepada warganya, bukan kepada perusahaan asing.Perbuatan arogansi dengan cara melakukan pengepungan tersebut menunjukan negara tidak membela masyarakat. ”Masih ada pola-pola yang lebih bijak dilakukan dari pada melakukan pengepungan kantor.

Apa pola komunikasi dan persuasi sulit atau memang cara militer yang tepat dipakai?” tanya Muslim. Wadir LBH Medan ini berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Jenderal Pol Timor Pradopo, Ketua DPR Marzuki Ali,Ketua DPD Irman Gusman, dan Komisi III DPR mengkaji cara-cara yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam menyelesaikan konflik.

Begitu juga dengan Amnesti Internasional, hendaknya mendukung dalam pemberian perlindungan kepada para korban. Sementara itu, Polda Sumut siap mempertanggungjawabkan penangganan kerusuhan pembakaran camp PT Sorik Mas Mining.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, AKBP Raden Heru Prakoso mempersilakan jika ada pihak yang keberatan atas penangganan kasus tersebut, dimana polisi telah menetapkan enam warga Desa Hutagodang Muda,di Kecamatan Siabu, Kab Madina sebagai tersangka.

Dua di antaranya, diserahkan LBH Medan, Jumat (3/6), yakni Syafruddin dan Hamdan Lubis. ”Silakan laporkan kalau ada yang merasa keberatan atas penangganan kasus. Itu hak semua warga,” ungkap Heru, kemarin. Heru menegaskan bahwa penangganan kasus tersebut sudah sesuai peraturan.

Baca Juga :  30 Siswa PDM Ikuti Olimpiade Sains IPB - Plus Studi Tour ke ITB dan Observatorium Bosscha

Penetapan dan penahanan keenam warga dari 38 yang teridentifikasi sebagai tersangka tersebut berdasarkan barang bukti yang dimiliki petugas. Barang bukti tersebut berupa kamera pengintai (CCTV) di base camp PT Sorikmas Mining. Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa warga memiliki tindakan berbeda- beda.

Dalam insiden di base camp PT SMM di Madina, sejumlah warga dan polisi terluka termasuk salah seorang warga sipil yakni Sholat Br Batubara yang terkena peluru aparat Brimob Kompi C Tapsel yang didatangkan menghalau massa.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*