Pascamoratorium, Penerimaan CPNS Lewat Jalur Tes

Medan, (Analisa). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan pasca moratorium penerimaan PNS hingga Desember 2012 mendatang tidak akan ada lagi penerimaan PNS di luar tes masuk penerimaan CPNS. Azwar Abubakar juga meminta seluruh instansi daerah tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer.

Hal itu dikatakannya pada acara pembukaan Workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Binagraha, Senin (12/12).

PNS

Menurutnya, proses rekrutmen CPNS ke depannya akan dilakukan secara fair dengan test murni sehingga menciptakan rasa keadilan dan CPNS yang diterima benar-benar memiliki kemampuan. Untuk itu, pihaknya akan membuat sistem rekrutmen yang fair, sehingga siapa saja yang punya kemampuan dapat berpeluang masuk.

Perihal penerimaan tenaga honor, Azwar menegaskan bahwa setiap instansi tidak lagi dibenarkan memasukkan tenaga honor yang baru. Karena tidak ada jaminan bahwa semua tenaga honor yang ada saat ini akan dijadikan PNS. “Tidak ada lagi penerimaan honor, semua harus melalui test masuk penerimaan. Untuk tenaga honor yang ada saat ini tidak ada jaminan jadi PNS, karena kita hanya mempertimbangkan pegawai honor yang masuk hingga batas Januari 2005,” tegasnya.

Dia menjelaskan dengan jumlah PNS 4,7 juta saat ini (diluar TNI/Polri), maka dalam sepuluh tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” ujarnya. Jumlah pegawai yang pensiun ini, lanjutnya, harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi.

Baca Juga :  Lembaga Sensor Film Daerah akan Dibentuk di Sumut

Idealnya, jumlah PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun, katanya.

MenPAN menjelaskan bahwa moratorium penerimaan PNS dilakukan mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Selama masa penundaan tersebut, masing-masing instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta Pemerintah Kabupaten wajib menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja.(ir)

 

sumber : www.analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*