Pascapenangkapan Susno Duadji – Kapolri Didesak Mundur

Jakarta, www.batakpos-online .com

Penangkapan Komjen Pol Susno Duadji merupakan cermin perilaku diskriminasi Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) dalam menangani dugaan praktik mafia hukum di institusinya. Peristiwa ini menambah catatan ketidakmampuan menjadi orang nomor satu di Polri. Karena itulah, BHD diminta mundur.

Sejumlah pihak mulai menuding BHD tak punya kemampuan mengemban jabatan Kapolri. “Dia (BHD) memang tidak memiliki leadership. Coba bayangkan, mulai dari kasus Antasari, Cicak vs Buaya, hingga yang terakhir ini (mafia hukum), tak satu pun bisa dia tangani. Waktu Kapolri sebelumnya (Sutanto) aman-aman saja. Memang BHD tak bisa menjadi Kaporlri, jadi lebih baik mundur saja,” kata pentolan Petisi 28 Haris Rusli Moti kepada BATAKPOS di Jakarta, Selasa (13/4).

Moti menilai, penangkapan Susno dilatari pembeberan praktik mafia hukum petinggi di kepolisian. Ironisnya, hal itu dinilai BHD merusak citra kepolisian. “Padahal Susno hanya menyebut beberapa petinggi, tidak semua. Dia (BHD) seperti panik, ada yang ingin diselamatkan, entah siapa. Akhirnya dia katakanlah Susno melanggar kode etik, merusak citra institusi. Sikap itu adalah kepemimpinan yang diskriminatif, hanya memikirkan beberapa orang, tidak berdiri di atas institusi,” tegas Moti.

Dia melihat, ada perbedaan sikap kepolisian terhadap Susno dan Direktur II Bidang Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Raja Erizman serta mantan Kapolda Lampung Brigjen Pol Edmond Ilyas. BHD terkesan melindungi Raja dan Edmond.

Karenanya, dia menilai, BHD telah gagal dalam memimpin institusi Polri. “Jika saat ini citra Polri tercederai dengan testimoni Susno, kesalahan bukan kepada Susno semata. Lebih besar porsinya justru dihasilkan karena ketidakmampuan BHD dalam memimpin. Polri institusi komando. Baik buruknya Polri tergantung dari pemimpin. Kalau tidak baik dan tebang pilih, tentu akan menuju kehancuran. Kapolri (BHD) harus mundur,” tandas Moti.

Baca Juga :  SD 142633 Muara Mais tak Miliki Perpustakaan

Pascapenangkapan Susno oleh Propam Polri, dukungan terhadapnya terus mengalir, termasuk dari para aktivis Satgas Pandawa dan Petisi 28. Mereka mengaku, pembelaan terhadap Susno bukan semata-mata terhadap pribadinya, melainkan  komitmennya untuk mengungkap jaringan mafia kasus di tubuh Polri.
Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai, penangkapan Susno di Bandara Soekarno-Hatta bisa jadi bumerang bagi institusi Polri. Tindakan itu dianggap  kurang baik karena dilakukan di tempat umum. “Kurang baik saja, masa ditangkap di bandara. Apalagi beliau saat ini jadi icon untuk membongkar masalah markus. Tidak diperlihatkan kepada umum karena itu persoalan internal Polri,” tutur Marzuki Alie.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR asal Sumatera Utara, Trimedia Pandjaitan mengatakan, masyarakat bisa mendesak dan mengusulkan penggantian BHD. Namun, penggantian itu hak prerogatif Presiden dan tidak bisa diintervensi pihak lain.

“Masa dinas aktif BHD masih sampai Oktober 2010. Tapi, kalau memang akan diganti sebelum pensiun, bisa. Tentu, Presiden harus mengikuti prosedur yang ditentukan UU. Yang perlu dipikirkan bersama,  pergantian BHD sekarang tidak menjamin akan menyelesaikan masalah di Polri. Kalau itu yang terjadi,  tidak akan memberikan hasil maksimal juga. Yang perlu dilakukan bersama, bagaimana Polri bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Jika itu terlaksana, maka siapa pun Kapolri-nya, tidak masalah,” papar Trimedya.

Baca Juga :  Lagi-lagi... DPR

Diakuinya, kepemimpinan BHD masih bisa dioptimalkan. Paling tidak hingga Oktober 2010. Namun, semua itu kembali kepada Presiden untuk memilih dan mempertahakan atau mengganti para pembantunya, termasuk Kapolri. “Selama kepemimpinan BHD, memang banyak kasus besar yang melilit Polri. Kasus cicak vs buaya, kriminalisasi KPK, dan terakhir dugaan adanya markus di tubuh Polri. Tapi, ada pula prestasi yang diukir Polri. Kasus paling besar adalah keberhasilan Polri mengungkap jaringan teroris dan menangkap para tersangkanya. Selanjutnya, Presiden bisa menilai untung dan ruginya,” tandasnya.

Wakadiv Humas Polri Kombes Pol Zainuri Lubis saat ditanya mengenai desakan agar BHD segera mundur, enggan memberikan komentar. “Kalau soal pergantian Kapolri sudah ada mekanismenya,” katanya singkat. red/isk/cw-01

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*