Payah, Kejaksaan Belum Temukan Jejak Adelin Lis (Terpidana Pelaku Illegal Loging di Kab. Mandailing Natal)

Jakarta, RMOL. Cuma Bisa Lelang Asetnya Saja

Hingga kini kejaksaan belum berhasil menyeret terpidana kasus pembalakan liar yang masih buron, Adelin Lis.

Sebab itu masyarakat pesimis kejaksaan bisa me­nunjukkan kinerja yang memuaskan. Meski sudah melelang aset-aset milik Adelin, namun itu dinilai masih jauh dari harapan. Hasil lelang belum menutupi kerugian negara yang diakibatkan kasus itu.

Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW), Gobuan Harahap mendesak kejaksaan tidak ber­henti memburu Adelin Lis. Ter­masuk mengejar terus aset-asetnya.

Menurutnya, jika itu tidak segera dilakukan diduga dalam pena­nganan kasus itu ada ma­fianya. Makelar kasus (markus) meng­ham­bat penanganan kasus itu. Bukan itu saja, lanjutnya, dalam perburuan seharusnya kejaksaan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

“Perburuan Adelin Lis ha­rusnya jadi tugas Tim Pemburu Koruptor (TPK). Tim harusnya bisa melacak, menyadap semua lingkungan pelaku yang buron tapi kenapa itu tidak bisa di­lakukan. Kejaksaan payah kalau belum bisa menemukan jejak Adelin Lis,”ujarnya.

Seharusnya, kata dia, ada upaya dari pemerintah mem­buru para koruptor. “Masa teroris bisa ditangkap se­dang­kan buronan tidak bisa di­tangkap,” ungkapnya.

Mengenai asetnya, Gobuan merasa heran mengapa ha­nya Rp 1 miliar uang yang dihasilkan dari pelelangan aset ter­sebut.

“Seharusnya bi­sa lebih dari itu. Harus ada upaya mengejar har­tanya yang lain untuk menutupi kerugian negara,”ungkapnya.

Sementara, Direktur Indonesia Budgeting Center (IBC), Arif Nur Alam khawatir ada banyak pihak yang mengintervensi penanganan kasus ini.

“Terbukti kasus ini kian hari tidak membuahkan hasil mak­simal memburu Adelin Lis. Se­harusnya kejaksaan lebih cer­mat,” kata Arif.

Begiu juga dengan asetnya, kata Arif, harus terus dikejar. Sebab, dikhawatirkan aset itu bisa berkurang jumlah­nya. Dia me­rasa heran kalau jumlah aset yang dilelang tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Adelin.

“Kenapa hanya Rp 1 miliaran. Aset dia itu kan banyak, saya de­ngar bisa sampai ratusan miliaran rupiah. Mungkin itu be­lum ter­masuk pe­rusahaan yang di­mi­liki. Seharusnya hasil lelang bisa ba­nyak,” tuturnya.

Seperti diketahui, Adelin Lis sempat bebas dari dakwaan ma­jelis hakim Pengadilan Ne­ge­ri (PN) Medan pada 5 Januari 2007. Adelin dianggap tidak ter­bukti merambah hutan di Ka­bupaten Mandailing Na­tal. Ha­kim menilai Adelin hanya ter­bukti bersalah secara admi­nistrasi. Jaksa kemudian meng­ajukan kasasi atas putusan ter­sebut pada 15 November 2007.

Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Bagir Manan pada 31 Juli 2008 mem­vonis Adelin Lis dengan hu­kuman 10 tahun penjara. Dia ter­bukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus peram­bahan hutan di Kabupaten Mandailing Natal , Su­matera Utara.

Adelin juga harus membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Majelis hakim kasasi juga memutuskan Adelin untuk mem­bayar uang peng­ganti Rp 119,8 miliar dan 2,938 juta dolar AS. Jika tidak mem­bayar uang peng­ganti ke­rugian ne­gara, hukuman Ade­lin akan di­tambah lima ta­hun pen­ja­ra. Ke­­jaksaan tak sem­pat meng­­ek­se­ku­si Adelin ka­rena terlebih dahulu kabur.

“Jangan Hanya Kejar Asetnya”
Saan Mustopa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa mendesak ke­jak­saan mengejar aset-aset ter­pidana kasus pembalakan liar.

“Tapi jangan hanya mengejar asetnya, harus juga diburu bu­ronan kasus itu, seperti Adelin Lis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya,” kata Saan.

Anggota Fraksi Partai De­mo­krat ini mengatakan, Adelin Lis adalah satu dari banyak nama buronan terkait kasus pem­balakan liar. Meski dia melarikan diri bukan berarti aset-asetnya itu tidak gencar dicari untuk dikem­balikan ke negara.

“Barang itu apa saja dan kalau dalam bentuk uang harus jelas dipaparkan. Ja­ngan sam­pai hasil korupsi ra­tusan miliar tapi barang yang disita jauh dari yang diba­yangkan,” cetusnya.

“Saya Belum Tahu”
Maroloan Barimbing, Kahumas Ditjen Imigrasi

Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Imigrasi (Kahumas Ditjen Imigrasi), Maroloan Barimbing ketika dikonfirmasi perihal surat pencekalan Adelin Lis, terpidana kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut belum bisa memberikan keterangan.

“Waduh, saya belum tahu. Saya cek dulu terkait data-datanya ya,” kata Maroloan kepada Rakyat Merdeka.

Sebelumnya, Maroloan Barimbing membenarkan Adelin Lis pernah masuk dalam data pencekalan. “Benar, pernah ada surat cekal, tapi sejak 2008 itu sudah tidak diperpanjang lagi. Itu yang ada di saya,”ujarnya.

“Pelelangan Aset Sudah Selesai”
M Alinafiah Saragih, Ketua Panitia Lelang Aset Adelin Lis

Ketua Panitia Lelang Aset Adelin Lis, M Alinafiah Sa­ragih mengatakan, aset Ade­lin, terpidana kasus pem­ba­la­kan liar di Kabupaten Man­dai­ling Natal, Sumut sudah selesai.

“Pelelangan aset sudah se­lesai dilakukan. Jadi, tidak ada lagi,” kata Alinafiah yang dihubungi Rakyat Merdeka.

Dia mengaku hanya bertugas menyelesaikan barang bukti perkara Adelin Lis yaitu berupa alat-alat berat.

Mengenai total keseluruhan aset yang dilelang, menurutnya mencapai Rp 1 miliar. ”To­talnya Rp 1.007.500.000. Ya, hanya segitu total barang buk­tinya yang dilelang,” tuturnya.

Disinggung soal uang peng­ganti, dia mengaku masalah itu bukan kapasitasnya. “Itu ka­pasitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara Adelin Lis,” pung­kasnya.

“Belum Tertangkap”
Marwan Effendy, JAM Pidsus

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pid­sus), Marwan Effendy ke­tika dikon­firmasi perihal per­kembangan kasus Adelin Lis, enggan mem­berikan ke­terangan.

“Tanya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Su­mut). Terpidananya saja tidak ada dan belum tertangkap, bagaimana mau diekseskusi,” kata Marwan melalui SMS yang dikirim ke Rakyat Merdeka.

Ditanya soal perburuan Ade­lin Lis, Marwan menyarankan untuk menanyakan langsung pada ketua Tim Pemburu Ko­ruptor (TPK). “Kalau soal buron tanya sama wakil jaksa agung yang juga ketua TPK,” ujarnya.

“Masih Mencari Bukti”
Sakti Hasibuan, Kuasa Hukum Adelin Lis

Kuasa hukum Adelin Lis, Sakti Hasibuan mengaku be­lum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus kliennya ke MA.

“Kami masih melakukan proses pencarian bukti. Yang dijadikan dasar hukumnya dari satelit di United States Geolika, Amerika Serikat (AS). Hasil­nya masih tergantung di Satelit sana. Belum tahu kapan bisa dilakukan,” kata Sakti kepada Rakyat Merdeka.

Mengenai keberadaan Ade­lin Lis, Sakti mengaku tidak tahu. Menurutnya, kasus ini belum mengalami perkem­bangan, artinya masih meng­am­bang.

“Pelaku Belum Ditindak Tegas”
Herman Khaeron, Anggota Komisi IV DPR

Anggota Komisi IV DPR, Herman Khaeron mendesak kasus pembalakan liar yang merugikan banyak pihak terus diusut tanpa tebang pilih. “Kami melihat adanya keru­gian negara yang begitu besar atas kasus itu,” kata Herman.

Bukan itu saja, Herman mengungkapkan DPR di tahun ini berupaya menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) Pembalakan Liar. Me­nurutnya, dalam RUU itu akan ada perlakuan hukum pidana bagi siapapun pelakunya.

“Kami juga akan mem­per­tanyakan sejauhmana im­ple­me­n­tasi penanganan terhadap pelaku pembalakan liar yang sampai saat ini masih men­cemaskan masyarakat. Mereka cenderung belum ditindak tegas,” ujarnya.
[RM]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/12/91192/Payah,-Kejaksaan-Belum-Temukan-Jejak-Adelin-Lis