Pedagang Tolak Bayar Uang Listrik dan Iuran Jaga Malam – Kios Sangkumpal Bonang Disegel

SIDIMPUAN- Belasan kios Pasar Sangkumpal Bonang disegel kemarin (26/5). Penyegelan ini dilakukan PT Anugerah Tetap Cemerlang selaku pengelola pasar  karena sejumlah pedagang itu menolak membayar uang listrik dan iuran jaga malam.
Epri Beni (40), salah seorang pemilik kios yang disegel kepada METRO, Kamis (26/5), mengatakan, mereka tidak mau membayar uang listrik dan jaga malam karena pihak pengelola menaikkan harga, sehingga mereka keberatan. Selain itu, pengelola juga tidak memberitahu perihal kenaikan tersebut kepada pedagang.

“Seharusnya menaikkan uang listrik dan jaga malam berdasarkan musyawarah. Tapi pihak pengelola tidak melakukan itu makanya kita tidak mau membayar, eh malah kios kami disegel,” kesalnya. Sebelum kenaikan, sambungnya, para pedagang membayar uang jaga malam Rp10 ribu per bulan. Namun, saat ini menjadi Rp20 ribu. Begitu juga dengan rekening listrik, sebelum ada kenaikan, para pedagang hanya membayar Rp20 ribu per bulan, sekarang menjadi Rp30 ribu per bulan.

“Jika tindakan pengelola seperti ini, kami tidak sanggup! Sebab, masih banyak biaya yang harus kami tutupi,” ucapnya.
Pedagang lainnya, Yakub (40), menambahkan, pihak pengelola sudah melakukan pemutusan listrik sejak beberapa hari yang lalu. Sedangkan penyegelan terhadap kiosnya baru dilakukan kemarin. Ditegaskannya, meski kios miliknya itu disegel ia tetap berdagang. Sebab, kios tersebut sudah menjadi miliknya. “Jika kami tidak berjualan, darimana kami mencari makan. Toh kios ini sudah punya kami sendiri,” katanya.

Baca Juga :  Koramil 02 Kota Bersama Masyarakat Kelurahan Lembah Lubuk Manik P Sidimpuan Bersihkan Jalan

Ia dan rekan sesama pedagang meminta pemerintah agar mengambilalih sistem pengelolahan Pasar Sangkumpal Bonang. Alasannya, banyak kebijakan pihak pengelola yang merugikan mereka sebagai pedagang. “Kami meminta agar pasar ini dikelola pemerintah,” tegas mereka. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Psp Azwar Syamsi yang turun meninjau kios yang disegel di Pasar Sangkumpal Bonang, menyangkan sikap yang ditunjukkan pengelola. Menurutnya, tindakan itu merupakan prilaku sepihak, seharusnya pihak pengelola memberikan tenggang waktu atau peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penyegelan. “Tindakan itu merupakan bentuk arogansi dari pihak pengelola,” geramnya.

Senada juga disampaikan wakil ketua DPRD Kota Psp yang juga ikut meninjau langsung, Tati Aryani Tambunan. Menurutnya, pemerintah harus meninjau ulang sistem pengelolaan manejemen PT ATC. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh pengelola sudah merugikan para pedagang Pasar Sangkumpal Bonang. “Kami meminta kepada pemerintah agar tegas atas kejadian ini,” ujarnya. Ketua Komisi II DPRD Kota Psp Azhari Harahap menambahkan, Komisi II akan memanggil pihak pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kita segera memanggil pihak pengelola, pedagang, dinas terkait, seperti Disperindagkop dan UKM. Jika perlu pihak kepolisian untuk menjelaskan soal aksi penyegelan yang dilakukan oleh pengelola,” ucapnya.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Psp, Frans Mico Copian Lubis berharap kepada pedagang agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan usahanya atas kejadian penyegelan. Ia juga menghimbau agar menyelesaikannya melalui jalur yang ada. “Kita akan upayakan untuk penyelesaian,” pungkasnya.  (phn)

Baca Juga :  Lepas Landas 5 Menit, Pesawat Riau Airlines Diancam Bom

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*