Pegawai Pemprov Sumut Korupsi Rp 13 Miliar

[MEDAN] Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih melakukan pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi di bagian Biro Umum Sekretariat Daerah (Sekda) )Provinsi Sumut mencapai Rp 13 miliar.   S

elain melakukan penahanan terhadap Amiruddin, mantan bendahara biro umum, penyidik juga sedang membidik lima tersangka lainnya.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Raden Heru Prakoso, Senin (18/6), lima tersangka yang terkait dalam kasus dugaan korupsi itu di antaranya berinisial AN sebagai asisten IV bagian administrasi, kepala bagian perbendaharaan dan R sebagai staf di kantor Gubernur. Kelima orang tersebut akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Markas Polda Sumut.

“Penyimpangan penggunaan dana ini terkait dalam penggunaan anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) tahun 2011. Dana sebesar Rp 25 miliar itu dianggarkan pemerintah provinsi untuk biaya chattering, perjalanan dinas, papan karangan bunga, belanja kebutuhan makan maupun lainnya. Ada mantan kepala biro umum yang terlibat namun kasus tidak dilanjutkan karena orang bersangkutan sudah meninggal. Dia adalah AS,” katanya.

Heru mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan itu sudah meliputi biaya perjalanan pelaksana tugas gubernur, Gatot Pujo Nugroho.

Dana yang sudah dipergunakan itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengungkap kerugian negara tersebut, penyidik juga melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga unsur kerugian negara itu ditemukan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Sadono Budi Nugroho menyampaikan, penyidik memeriksa 39 saksi dalam kasus dugaan korupsi di bagian biro umum pemerintahan provinsi itu.   Dalam pemeriksaan awal baru tiga pos yang ditelusuri.

Baca Juga :  Penyelenggara Pemilu Harus Kaji Diri

Sementara itu, pos pengeluaran dari pemerintahan provinsi tersebut ada sebanyak 168 pos. Dana yang dikeluarkan itu masuk dalam anggaran rutin.

“Ada indikasi yang turut mengarah pada penggelapan pajak. Kasus ini pun masih didalami lagi. Bahkan, ada indikasi ketekoran dana di APBD tahun 2010 yang kemudian ditutupi dari APBD 2011. Ketekoran itu buat makan dan minum, biaya SPJ buat pengawalan, belanja di rumah dinas, listrik maupun lainnya. Jumlah dana yang dikeluarkan bervariasi namun tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sadono menyampaikan, pemanggilan terhadap lima orang mantan kepala bendahara keuangan maupun asisten akan dilakukan segera mungkin. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan penyidik melakukan penahanan terhadap orang bersangkutan setelah selesai menjalani pemeriksaan.

Penahanan ini akan dilakukan penyidik jika orang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Bila hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan mereka maka segera dilakukan penahanan. Penyidik juga mempunyai alasan maupun bukti yang cukup dalam mengangkat kasus dugaan korupsi di bagian biro umum tersebut. Laporan dari BPKP juga memperlihatkan adanya unsur kerugian negara sebesar Rp 13 miliar. Intinya, siapa yang terlibat akan dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut,” sebutnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) juga mengangkat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut di anggaran tahun 2011 sebesar Rp 457 miliar.

Baca Juga :  7 Kecamatan di Karo Diselimuti Abu

Dalam menangani kasus ini, kejaksaan menetapkan enam orang sebagai tersangka yang dua di antaranya adalah AS sebagai pemilik dari 12 yayasan bantuan sosial.

Dari enam tersangka, tiga orang yang sudah ditahan. Mereka yang ditahan itu adalah AS, AF bendahara biro Bansos dan S bendahara di Biro Umum.

Tiga orang lain yang ditengarai terkait kasus itu adalah SZ selaku Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial, BOH selaku kepala biro perekonomian dan UK bendahara biro perekonomian. Kejaksaan pun masih mendalami kasus dugaan korupsi yang banyak merugikan negara itu. [155]

Sumber: suarapembaruan.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*