Pejabat Sumut Lobi Istana – Minta Mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin tak Ditahan

Johan Budi: Kami tak Mempan Dintervensi

Pemeriksaan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar terus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melengkapi berkas kasus yang melibatkan mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin.

Terkait gencarnya pemeriksaan ini membuat kalang kabut sejumlah kalangan. Bahkan,  informasi yang beredar dan berhasil dihimpun koran ini di Kantor Gubsu menyebutkan, beberapa hari lalu sejumlah pejabat eselon II yang punya lobi kuat di pusat bergerilya di Jakarta.

Mereka menemui sejumlah petinggi dari beberapa parpol di pusat dan sejumlah pejabat di istana, agar KPK tak buru-buru melakukan penahanan mantan bupati Langkat. Informasi ini sempat juga terdengar di KPK. Namun, pejabat KPK memang tak mempan dengan upaya tersebut. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bukti KPK tidak mempan intervensi antara lain bisa dilihat dari proses penyidikan yang terus berlangsung.

Johan juga menyebutkan, untuk saat ini proses penyidikan masih pada tahapan untuk menyempurnakan berkas penyidikan dengan tersangka mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin. Untuk keperluan itulah, sejumlah saksi dimintai keterangan dalam beberapa hari belakangan ini. “KPK masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka SA,” ujar Johan kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (17/9). Mantan jurnalis itu menyatakan hal tersebut saat ditanya perkembangan penyidikan kasus Langkat.

Johan juga menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan adanya intervensi sehingga Syamsul yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2010, hingga kemarin belum juga ditahan. Johan menjelaskan, belum ditahannya Syamsul tidak ada kaitannya dengan intervensi. “Isu darimana itu? Tidak benar,” cetus Johan saat dimintai konfirmasi mengenai kabar tersebut.

Sebelumnya, Plt Ketua KPK Haryono Umar kepada koran ini pernah memberikan penegasan serupa. Dikatakan Haryono, kalau pun ada intervensi, akan percuma saja karena Syamsul sudah berstatus tersangka. Sedang KPK tidak pernah menghentikan proses pengusutan yang sudah masuk tahapan penyidikan. “Nggak ada, nggak ada itu (intervensi),” ujar Haryono Umar pertengahan Juli lalu.

Baca Juga :  Sekda Pematang Siantar Didesak Dicopot

Dijelaskan Haryono, KPK punya prinsip yang hingga saat ini masih dipegang teguh. Yakni, tidak akan pernah mempetieskan perkara yang sudah masuk tahapan penyidikan. “Kalau sudah tersangka, tidak akan pernah mundur. Tidak boleh menghentikan penyidikan,” tegasnya.

Menanggapi belum ditahannya Syamsul, Haryono mengatakan, penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat, sudah punya jadwal tahapan-tahapan proses penanganan kasus. Terlebih, katanya, dalam kasus Langkat itu tidak hanya satu dua orang saja yang harus dimintai keterangan sebagai saksi.
Dikatakan, jika tahapannya sudah sampai ke proses penahanan, maka akan dilakukan penahanan itu. “Kalau pada masanya dianggap oleh penyidik sudah siap, ya akan sampai ke sana (ditahan, Red). Ini cuman masalah timing,” imbuhnya.

Sementara, saat memberikan materi seminar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Juli silam, Haryono mengakui bahwa sampai saat ini KPK masih saja menerima tekanan ataupun upaya intervensi dari pihak lain. Menurutnya, tekanan itu terkait dengan kasus korupsi yang ditangani KPK. “Ada saja tekanan yang kita terima. Ada yang ingin segera (kasusnya) ditangani, ada pula yang minta (kasusnya) jangan ditangani. Tapi kita tetap bekerja sesuai prosedur,” ujar Haryono.
Ramai-ramai

Pengusaha dan Politisi jadi Saksi
Sementara itu, sejumlah politisi dan pengusaha asal Sumut segera menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi, pekan depan.  Pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar. Informasi ini didapat wartawan koran ini, Jumat (17/9), dari seorang sumber di KPK.

Seorang politisi yang disebut bakal diperiksa adalah fungsionaris DPD Partai Golkar Sumut, Eswin Sukardja. Wartawan koran ini kemarin siang mengkonfirmasi informasi itu kepada yang bersangkutan. Saat ditanya mengenai kebenaran informasi itu, Sukardja membenarkannya. Tak cuma itu, dia kemudian juga menyebut nama sejumlah politisi lain yang juga bakal diperiksa sebagai saksi. “Ya benar. Saya akan memenuhi panggilan KPK pada Senin pekan depan (20/9), saya diperiksa pukul 09.30 WIB,” katanya.  Apakah pemeriksaan itu ada hubungannya dengan masalah korupsi APBD Langkat? Untuk pertanyaan itu, Erwin Soekardja juga membenarkannya. “Ya, saya dipanggil menjadi saksi soal kasus itu. Selain saya, juga ada beberapa lagi yang akan diperiksa, mantan petinggi DPD Partai Golkar Sumut pada hari Kamis (23/9),” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Sukardja kemudian menyebut politisi gaek berinisial AWD. Wartawan koran ini kemudian mengontak AWD yang telah bermukim di Jakarta, namun hingga tadi malam tak ada jawaban. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Berdasarkan informasi yang diterima wartawan koran ini, AWD diperiksa pada Jumat (24/9).

Sementara itu, sejumlah pengusaha yang bakal diperiksa sebagai saksi berdasarkan sumber wartawan koran ini adalah pengusaha berinisial HTJS, diperiksa Rabu, 22 September, seorang pemilik media terbitan Medan. Selanjutnya seorang pemborong berinisial TD (22/9, Red), kemudian Direktur CV EP berinisial AMK (23/9, Red) dan bos perusahaan tour & travel berinisial JMB (24/9, Red). (sam/ari)

Sumber: http://www.hariansumutpos.com/2010/09/61541/pejabat-sumut-lobi-istana.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*