Pekerja Tuntut Enam Hal dalam Peringatan Hari Buruh

(Ant/Yusran Uccamg/Koz/pd). Sejumlah buruh dan mahasiswa berunjukrasa dalam memperingati Hari Buruh (May Day) Sedunia di Makassar, Sulsel, Selasa. Dalam aksi mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan nasib kaum buruh dan meningkatkan kesejahteraan dengan memberi upah yang layak.

Jakarta, (Analisa). Ribuan buruh dari tiga konfederasi besar berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (1/5), menuntut jaminan kesejahteraan, jaminan pensiun, revisi Komponen Kebutuhan Hidup Layak, menghapus sistem “outsourcing”, memberi subsidi untuk buruh, dan menjadikan 1 Mei sebagai hari buruh dan libur nasional.

“Kami menuntut pemerintah untuk menjalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat per Januari 2014, termasuk para guru bantu, honorer dan kontrak,” kata kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Selain KSPI, konfederasi lain yang ikut berdemonstrasi di bundaran HI adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Mereka akan berjalan ke Istana Negara dilanjutkan ke Gelora Bung Karno.

Di tempat itulah 125.000 buruh akan membacakan enam tuntutan bernama Manifesto Buruh Indonesia.

“Untuk jaminan pensiun wajib, kami menetapkan batas bagi pemerintah untuk menerapkannya pada 1 Juli 2015,” kata Said Iqbal.

Sementara untuk komponen kebutuhan hidup layak (KHL), Said mengatakan bah KHL harus ditambah komponennya menjadi 86-122 dari 46. KHL diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005.

” Kami juga menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing yang bersifat eksploitatif,” kata dia.

Tuntutan kelima yang diajukan tiga konfederasi pekerja tersebut adalah subsidi untuk buruh dan keluarganya sebesar 14 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan ini, maka kami akan terus berjuang dan berdemonstrasi,” kata Said Iqbal.

Apindo: UMP Dasarkan Kebutuhan Layak

Baca Juga :  Pemerintah Kecam Penyerangan Jemaah Ahmadiyah

Sementara itu, pelaku usaha menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selama ini diputuskan pemerintah daerah atas tekanan buruh, padahal seharusnya penetapan dilakukan setelah survei secara menyeluruh.

“Seharusnya UMP ditentukan oleh dewan pengupahan setelah melakukan survei selama satu tahun, yang mencakup 48 kategori yang dirumuskan bersama serikat pekerja yang ada dalam Dewan Pengupahan,” kata Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa (1/5).

Survei itu dilakukan untuk menentukan tingkat hidup layak dan tingkat UMP yang akan ditetapkan tahun berikutnya, katanya terkait dengan aksi buruh memperingati Hari Buruh Sedunia, yang selalu marak dengan tuntutan kenaikan upah.

Menurut Hariyadi, pemerintah daerah seharusnya memakai hasil survei ini untuk penetapan angka UMP.

Namun kenyataan di lapangan hasil survei dewan pengupahan ini tidak dihiraukan oleh gubernur atau bupati.

“Pemerintah tidak memakai angka dari dewan pengupahan, melainkan dari angka-angka dari demo.

Pemerintah tidak menghiraukan keputusan dewan pengupahan,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi IX DPR-RI, A. Rizki Rafiq, menilai bahwa sudah saatnya kesejahteraan buruh meningkat.

“Jika ada kenaikan upah atau perubahan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dituntut para buruh, harus dilihat secara keseluruhan. Kenaikan upah buruh juga harus dilihat dari pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Rizki menilai buruh tidak bisa sembarangan menuntut pengusaha atau pemerintah untuk membayar sesuai tuntutan.

“UMP ataupun UMK yang ada diperuntukkan bagi keseimbangan ekonomi di daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia mengatakan jika permintaan kenaikan upah itu semena-mena dikabulkan, bukan tidak mungkin masyarakat di luar komponen itu akan ikut terbawa arus.

Baca Juga :  Kabut Asap Menghebat, Ratusan Warga Riau Mengungsi

Konkritnya, harga barang pokok bisa naik karena adanya kenaikan upah.

“Pada akhirnya malah terjadi ketidakseimbangan perekonomian. Padahal UMP dan UMK dibangun untuk itu,” tuturnya.

Rafiq menambahkan bahwa persoalan buruh merupakan permasalahan yang kompleks. “Selama ini, buruh demo karena masalah perut.

Tapi kita juga harus paham, tidak mungkin industri gulung tikar karena tidak sanggup membayar upah sesuai keinginan buruh. Maka pendekatan untuk masalah ini agak lebih lintas sektoral,” sarannya.

Sementara itu, besaran UMP DKI Jakarta telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebesar Rp1.529.150.

Besaran UMP ini telah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan (DP) 2011 untuk UMP DKI Jakarta 2012 dan 102,5 persen dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). (Ant)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*