Pelaku Dan Pengguna Data Manifulasi Honorer K2 Palas Bayar, Layak Diambil Langkah Hukum…

PALAS sebanyak 234 orang tenaga honorer kategori II di instansi pemerintah kab Padang Lawas (Palas) terima SK CPNS, mereka dapat terima SK setelah keluarnya surat keputusan bupati Padang Lawas Nomor : 813/75/KPTS/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II formasi tahun anggaran 2013 dan 2014.di lingkungan pemerintah kab Padang Lawas.

Namun sayangnya ada puluhan orang dari 234 orang honorer K2 yang terima SK tersebut diduga gunakan data manifulasi, namun ikut juga terima SK CPNS dari honorer kategori II.

Menyusup puluhan orang yang diduga menggunakan data manifulasi itu, dinilai telah merugikan uang Negara, karena membiayai pasilitas ujian dan biaya bidan PTT.

Sesuai data yang ada diketahui ada enam bidan PTT angkatan XIV yang terima SK CPNS dari honorer K2 adapun namanya berinisial PP  Puskesmas Ps.Ujung Batu, MWH. puskesmas Pinarik, HS. Puskesmas Pinarik, RA. Puskesmas Huragi, HE. Puskesmas Sibuhuan, RDP. Puskesmas Paringgonan. Selain enam bidan PTT itu, ada dua dari sekretariat yang diduga gunakan data manifulasi mereka berinisial

diketahui ada ” Kepres RI No 23 tahun 1994 terntang pengankatan bidan segai Pegawai Tidak Tetap, Bab VII pembiayaan pasal 13 semua pembiayaan program pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap dibebankan pada APBN”‘
Selain enam bidan PTT itu, ada dua dari sekretariat yang diduga gunakan data manifulasi satu berinisia MA.Nst, dalam data rekapitulasi honor K2 .sk tahun 2005 diluarkan kesepsek an. Rusiyanto S.pd, saat ditemui di Tor Sipiramanuk  Rusiyanto menyatankan dia belum kepala Sekolah tahun 2005 dia pertama mejadi kepsek tahun 2006. pungkasnya.
Bidan PTT dan juga yang memanipulasi sehingga menerima SK CPNS dari tenaga K2 terkesan menentang surat Edaran Mempan No 5 tahun 2010 tentang pendataan pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah.

Baca Juga :  Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Depan Umum/Penyerobotan Tanah yang Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Staf

Edaran itu berbunyi di antaranya, kategori II tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nengara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria, 1. Diangkat pejabat yang berwenang 2. Bekerja di instansi pemerintah, 3. Bekerja minimal satu tahun pada 31Deaember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus 4. Berusiah sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Jauh Sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat-Persatuan Wartawan Media Mingguan (Lsm-Perwammi) Palas, sudah pernah menyurati BKD Palas, perihal surat itu, klarifikasi/konfirmasi, dugaan manipulasi data honorer K2,  dan ditembuskan BKN regional 6 dan juga bupati Palas, namu sampai saat ini tidak ada balas dari BKD Palas.

Untuk itu dimintak pihak penegak hukum, yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dan Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) proaktif melakukan langkah hukum untuk mengungkap pengguna dan pelaku bisnis manifulasi data.yang merugikan keuangan negara, dan bidan PTT yang dibiayai APBN masuk CPNS dari honorer K2 yang jelas-jelas rugikan uang Negara, yang seharusnya honorer K2 penghasilannya tidak biayai APBN atau APBD


Iwan Rio

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Kejari Diminta Sidik Kembali Kontrak Ganda PS Sidimpuan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*