Pelamar CPNS Diminta Bersabar

22 Oct 2009 – www.metrosiantar.com

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS

Pemerintah Daerah Menunggu Info Gubsu
MADINA-METRO; Walau Pemerintah Provinsi Sumut telah mengeluarkan jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil yang rencananya akan diumumkan pada 26 Oktober mendatang, namun Badan Kepegawaian Daerah Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, dan Pemkab Mandailing Natal masih menunggu informasi lanjutan dari Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diumumkan di wilayah masing-masing.

Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Mandailing Natal (Madina), Drs Dahyar mengatakan, pihaknya masih menunggu kedatangan Kepala Bagian BKD Madina, Asrul AP yang sedang mengikuti rapat di Medan tentang formasi dan seleksi penerimaan CPNS untuk wilayah Madina.

“Kita belum bisa pastikan bagaimana prosedurnya, berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan serta klasifikasi pendidikan. Kita tunggu saja dulu informasi dari Pak Asrul yang sudah berada di perjalanan menuju Madina” kata Dahyar.

Dahyar juga menyebutkan, kalau sudah jelas tentang prosedur pelaksanaan, pihaknya akan mengumumkan kepada masyarakat yang sudah tampak tidak sabar menunggu informasi lanjutan dari Pemkab Madina.

“Kita belum bisa umumkan tanggal pelaksanaan, syarat-syarat pelamaran, tempat pelaksanaan ujian dan informasi penting lainnya yang menyangkut proses penerimaan CPNS,” katanya lagi.

Hal senada juga dikatakan Kepala BKD Tapsel Drs Aswad Daulay SH MH, Selasa (21/10). Melalui Pelaksana Tugas (Plt) BKD, Aji Hatorangan Harahap dan Kepala Bidang Mutasi, Syawal, kedua mengaku sedang berada di Medan usai mengikuti rapat tentang jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS. Menurut keduanya, setelah nantinya diumumkan oleh Gubsu Syamsul Arifin, maka pihaknya sudah bisa menentukan kapan jadwal pendaftaran, lokasi ujian, dan informasi yang menyangkut proses penerimaan CPNS.

“Kita masih menunggu pengumuman dari Gubsu. Kalau sudah diumumkan baru kita bisa tentukan jadwal pendaftaran, lokasi ujian dan lain sebagainya.,” ujar Aji sembari menambahkan, Pemkab Tapsel hanya merekrut 45 CPNS, dengan rincian 33 orang guru, 11 orang tenaga kesehatan, dan 1 orang tenaga teknis.

Baca Juga :  Polresta Sidimpuan Bekuk Bandar Togel

“Itu karena jumlah PNS di Pemkab Tapsel sudah cukup banyak. Data per Desember tahun 2008 saja, jumlah PNS dan tenaga honor sebanyak 6.220 orang, baik itu yang dibiayai APBD dan APBN. Sementara yang sudah masuk data base dan menunggu SK pengangkatan tahun ini sebanyak 106 orang yang kesemuanya merupakan tenaga teknis,” katanya lagi.

Sama halnya dengan Pemkab Tapsel, Pemko Padangsidimpuan melalui Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan BKD, Afdal Lubis, Selasa (20/10) melalui telepon selulernya juga mengaku sedang mengikuti rapat di Medan.

“Kita masih menunggu pengumuman dari Gubsu,” ujarnya.

Pemko Padangsidimpuan sendiri mengusulkan 1.691 penerimaan CPNS dari jalur umum dengan perincian untuk tenaga pendidikan sebanyak 396 orang, untuk tenaga kesehatan sebanyak 134 orang, dan dari tenaga teknis sebanyak 1.131 orang. Hanya saja belum turun persetujuan dari Menpan terkait berapa jumlah CPNS yang disetujui.

“Usulan formasi CPNS ini memang cukup gemuk. Tapi ini adalah akumulasi dari tahun 2007 dan tahun 2008, di mana selama dua tahun itu Pemko Padangsidimpuan tidak mengusulkan perekrutan CPNS dan hanya melakukan pengangkatan tenaga honor,” katanya.

Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan BKD Sumut, Pandapotan Siregar, pengumuman penerimaan CPNS di wilayah Sumatera Utara akan dilaksanakan serentak pada 26 Oktober sampai 9 November mendatang. Untuk pendaftaran akan mulai dibuka pada 30 Oktober hingga 13 November. Sedangkan pelaksanaan ujian dipastikan digelar 25 November, dan pengumuman kelulusan diinformasikan pada 7 Desember.

Baca Juga :  Kadisdik Sidimpuan ‘Makin Dalam’

Namun ditegaskan Pandapotan, seleksi masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Sumut tahun ini tidak dijamin berlangsung transparan. Pasalnya, masing-masing pemerintah daerah dapat sesuka hati membuat soal, menggandakan, dan mengoreksi hasil ujian. Pelaksanaan seleksi juga tidak dikoordinir melalui satu perguruan tinggi negeri tertentu.

Kata Pandapotan, sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak bisa membuat, menggandakan, dan memeriksa soal ujian CPNS dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

“Peraturan tersebut tidak menjelaskan, dengan PTN yang mana pemerintah daerah harus bekerja sama. Akibatnya, pemerintah daerah di Sumut bisa bekerja sama dengan PTN di Pulau Jawa. Sementara penggandaan maupun pemeriksaan soal ujiannya bisa tak terkontrol dengan baik, karena tak ada koordinasi antara satu pemerintah daerah dengan lainnya,” ujar Pandapotan. (phn/wan/mag-02)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*