Pelantikan Plt. Bupati Palas Ali Sutan Harahap Batal – PTUN Jakarta Batalkan SK Mendagri

PTUN Jakarta kembali menetapkan penundaan atas SK Menteri Dalam Negeri No. 131.12-757 tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang berisi pendefinitifan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap. Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 209/G/2012/PTUN.JKT tanggal 9 November 2012 itu sekaligus membatalkan rencana pelantikan Ali Sutan Harahap oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Kasus sejenis pernah terjadi sebelumnya di Provinsi Bengkulu. Saat itu, dalam sengketa antara Gubernur nonaktif, Agusrin M Najamuddin, melawan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri. PTUN Jakarta menetapkan Putusan yang menunda pelaksanaan Keppres 40 dan No 48/P Tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan Junaidi Hamsyah, Wakil Gubernur, sebagai Gubernur Bengkulu definitif. ” Keputusan Presiden itu mengandung kesalahan karena bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,”ujar Yusril, selaku Kuasa Hukum Agusrin, dalam perbincangan dengan SBY mengenai putusan sela, pada pertemuan di kediaman SBY di Cikeas, Kamis malam, 17 Mei 2012 lalu.

Terkait dengan Padang Lawas, rencananya Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri akan melantik Ali Sutan Harahap sebagai Bupati definitif pada hari Senin, 12 Nopember 2012. Namun, dengan penetapan PTUN tersebut, maka pelantikanAli Sutan harus ditunda, sampai ada penetapan atau keputusan yg mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jamaluddin Karim, salah seorang Kuasa Hukum dari Kantor Ihza & Ihza Law Firm menyebutkan bahwa penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta itu sudah benar dan menilai tindakan Mendagri sebagai tindakan kekuasaan sembrono dan sewenang-wenang, tanpa berpijak pada landasan hukum bahkan cenderung melawan hukum.

Baca Juga :  14 Korban Kecelakaan Bus ALS Berhasil Dievakuasi

“Penetapan PTUN ini sudah benar karena membuktikan bahwa politik-kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Dari awal perkara Basyrah Lubis ini penuh dengan keanehan dan sarat dengan political game. Kekuasaan politik dipraktekan dengan secara sembrono dan sewenang-wenang, tanpa berpijak kepada landasan hukum yang kuat. SK Mendagri perihal pemberhentian Basyrah dalam pengadilan PTUN sudah dibatalkan dan Mendagri (Pemerintah) ajukan banding. Anehnya, perkara banding belum diputus, Mendagri sudah bertindak di luar hukum dengan ‘melantik’Ali Sutan sebagai Bupati definitif!”terang Jamal.

“Tindakan Mendagri inilah yang kami nilai sebagai tindakan kekuasaan sembrono dan sewenang-wenang. Tindakan yang tidak berpijak pada landasan hukum, bahkan cenderung melawan hukum,”tegas Jamal lagi.

Dengan pembatalan SK Mendagri oleh PTUN Jakarta ini, bertambah lagi skor pertaungan politik-hukum antara Yusril dan SBY. Seperti diketahui, Yusril getol menggugat keputusan administratif SBY dan pejabatnya ke PTUN yang dianggapkanya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb), dan PTUN pun kerap memenangkan Kubu Yusril.

Press Release —-

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*