Pelantikan Plt Bupati Palas – Mendagri Abaikan Putusan PTUN

Sikap Mendagri, Gamawan Fauzi, yang cenderung mengabaikan Putusan PTUN Jakarta Nomor 209/G/2012/PTUN.JKT tanggal 9 November 2012 tentang Perintah Pembatalan Pelantikan Plt Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap, mendapat tanggapan keras dari para penasehat hukum Bupati nonaktif, Basjrah Lubis.

“Mendagri keliru membaca penolakan PK Basjrah. PK Basjrah itu tidak ditolak tetapi tidak dapat diterima (NO), karena prosedur pengajuannya semata. Menurut prosedur yanh diatur oleh MA bahwa seharusnya terdakwa sendiri yang hadir sebagai pemohon, bukan kuasanya. Jadi putusan PK oleh MA itu hanya tidak menerima permohonannya karena alasan prosedural,”tangkas jamal menanggapi respon negarif Mendagri. Lebih jauh, Basjrah sudah kembali mengajukan permohonan PK yang baru.

“Putusan PTUN terhadap pemberhentian Basjrah telah dibatalkan oleh PTUN dan Kemendagri mengajukan banding. Seharusnya Memendagri lebih memilih menuggu putusan banding, bukan mendefinifkan Plt,”tegas Jamal lagi.

Atas langkah yang ditempuh oleh Mendgari ini, dinilai sebagai langkah kucing-kucingan dan ingin mengakali hukum dengan kebijakannya yang melawan hukum. Bahkan, langkah penyerahan sepenuhnya pelantikan kepada Gubernur Sumatera Utara, seperti saran Mendagri, menurut Jamal, juga dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih serius.

“Kalau Mendagri menyerahkan pelantikan kepada Gubernur Sumut, akan timbul masalah hukum yang baru, karena status Gubernur Sumut adalah masih Plt. Ada persoalan kewenangan di dalamnya,”tegas Jamal.

senada dengan Jamal, Widodo, yang juga anggota tim penasehat hukum Basjrah, menilai bahwa keterangan Mendagri berbeda tentang fakta hukum. Menurut Widodo, fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Surat Keputusan pemberhentian Basjrah Lubis telah dibatalkan oleh PTUN dan pada saat ini masih dalam proses banding.

Baca Juga :  Golkar Minta SBY Buktikan Kabinetnya Bukan Antek AS Seperti Di Beritakan Wikileaks

“Artinya bahwa Surat Keputusan itu melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yg baik. Mendagri mesti mematuhi putusan pengadilan dan menunda pelantikan Plt bupati padang lawas, sesuai asas kecermatan dan kehati-hatian dan asas kepastian hukum,”tegas Widodo.

Lebih jauh menurut Widodo, Surat Keputusan pelantikan tersebut akan memicu munculnya kesalahan dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan seandainya putusan banding atau kasasi posisi jabatan Basyrah Lubis dikembalikan seperti semula sebagai Bupati Padang Lawas.

“Kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Mamasa. Apa yang terjadi? Kerusuhan massa dan kericuhan dan persoalan hukum karena terdapat 2 Bupati dalam satu Kabupaten. Apakah kondisi seperti ini yang diinginkan oleh Mendagri?”tandas Widodo.

Siaran Pers:
Yusril ihza Mahendra – yusrilihza_mahendra@ymail.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*