Pelantikan Sejumlah Kepala Sekolah Di Palas – Bupati Tidak Mengacu Pada Permendiknas No. 28 Thn. 2010

PENDIDIKAN PALAS DIAMBANG KEHANCURAN

Palas – Pemerintah dengan segala upaya menerbitkan berbagai peraturan, dalam hal ini mulai dari peraturan pemerintah (PP) peraturan menteri (PERMEN). Namun, kebijakan yang diambil oleh Bupati Palas, jauh dari PP dan PERMEN tersebut. Hal ini sangat berdampak pada Pendidikan di Kab. Palas kedepannya. Guru dan Kepala Sekolah seakan-akan tidak punya arti lagi, karena seenaknya saja dimutasikan tanpa melalui pertimbangan yang matang.

Yang paling parah adalah pemberian tugas tamabahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah yang tidak mengacuh pada PERMENDIKNAS no.28 tahun 2010, pada bab II pasal 2 ayat 2, Secara jelas mengatakan bahwa persyaratan akademik harus memiliki kualifikasi S1 atau DIV. Memiliki golongan ruang serendah – rendahnya III/c. Pasal 7 ayat 2 Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah minimal 100 jam. Pasal 10 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. Ayat (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja. Sudah sangat jelas tentang standar dan kualifikasi Kepala sekolah, Hadirnya peraturan ini, juga membawa konsekuensi logis akan perlunya kebijakan penilaian kinerja kepala sekolah, yang di dalamnya perlu melibatkan Pengawas Sekolah. Kendati demikian, penilaian kinerja kepala sekolah tampaknya belum bisa dikembangkan menjadi kebijakan resmi Dinas Pendidikan Palas.

Baca Juga :  Gerakan Rakyat Berjuang (GRB) Paluta - Demo Tuntut Izin Operasi PT SRL & SSL Dicabut

Ironisnya, di Padang Lawas ketentuan itu dikesampingkan, yang jadi Kepala Sekolah adalah yang berdasarkan BAPERJAKAT, tidak melibatkan pengawas sekolah dalam proses rekrutmen dan pengangkatan tersebut, Malah yang dilibatkan justru orang-orang yang sebenarnya tidak berkepentingan langsung dengan pendidikan, dan hadir dalam bentuk “titipan sponsor”. Dimana fungsi pengawas kita di sibuhuan ini? atau hanya diposisikan sebagai “penonton” belaka pengawas itu?

Dalam melantik beberapa kepala sekolah di ruangan Kantor Bupati Padang Lawas, Rabu, 11 April 2012, yang dilantik langsung oleh Bupati Padang Lawas, Bapak Basyrah Lubis, SH berjumlah 138 Orang termasuk pengukuhan jabatan (termasuk pengalihan SK yang sebelumnya ber SK dari Tapanuli Selatan – Red), sangat tidak mengacu pada Permendiknas. Namun, hal itu tidak diperdulikan sama sekali. Yang sangat diperhatikan hanyalah sistim kedekatan moril dan material, apabila hal ini masih akan berlanjut sepanjang abad, maka kita jangan berharap kualitas pendidikan di Padang Lawas akan setara dengan Kab./Kota lain, bahkan bisa dikatakan pendidikan di Padang Lawas diambang kehancuran.

Sumber: Edi Tasosa etasosa@yahoo.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*