PPATK diminta Memeriksa Harta Kekayaan Pejabat Madina

MADINA – Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) diminta memeriksa dan menelusuri harta kekayaan pejabat eselon di Pemkab Madina. Banyak pejabat eselon diduga memiliki harta melimpah dalam kurun waktu beberapa tahun dan tidak sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Iskandar Hasibuan kepada Metro Tabagsel, Minggu (28/12) di Panyabungan. Menurut Iskandar, meskipun Bupati n Madina Dahlan Hasan Nasution sering bersumpah tidak akan ada korupsi di internal Pemkab Madina. Namun, nyatanya banyak pejabat eselon yang memiliki harta melimpah hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, dan tidak sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

“Saya sendiri banyak mengenal dan tahu betul pejabat di Pemkab Madina sejak mekar dari Tapsel tahun 1999 yang lalu, hanya beberapa tahun saja, banyak yang hartanya melimpah dan hidup mewah. Karena itulah, sudah saatnya PPATK menelusuri dan memeriksa rekening seluruh PNS terutama pejabat eselon di Pemkab Madina, supaya diketahui secara jelas siapa selama ini pejabat yang menguras dana APBD untuk memperkaya diri,” sebut Iskandar.

Diceritakan Iskandar, masih jelas dalam ingatannya ketika Madina mekar dari Tapsel, banyak pejabat eselon III dan II yang datang hanya memiliki sepeda motor dan ngontrak rumah, lalu beberapa tahun berikutnya sudah memiliki rumah dan hidup mewah.

“Dan kejadian seperti itu juga terus berlanjut hingga sekarang, banyak pejabat eselon terutama di SKPD ýyang mempunyai anggaran besar,” ujarnya.

Baca Juga :  Dua Titik Jalan di Jalur, Sosopan Tertimbun Longsor

Menurut Iskandar, kejadian itu menguatkan adanya gratifikasi pada penggunaan program dan kegiatan di tubuh internal Pemkab Madinaý, terutama pada realisasi proyek pembangunan baik melalui tender maupun pengunjukan langsung.

“Seluruh masyarakat ingin pemerintahan yang bersih dari korupsi maupun penyalahgunaan lainnya, namun nyatanya kita melihat program pemerintah tidak berjalan maksimal, bahkan banyak masyarakat yang mengeluh atas kondisi pekerjaan karena banyak yang tidak bermanfaat. ýInilah dugaan kuat telah terjadi kejahatan penggunaan anggaran daerah yang untuk memperkaya diri pejabat. Untuk itu, kami meminta kepada PPATK agar menelusuri harta kekayaan pejabat di internal Pemkab Madina,” harapnya.

Iskandar juga menyebut, Inspektorat selaku pengawas di Pemkab Madina lalai dalam menjalankan tupoksinya, karena setiap ada laporan pengaduan dari masyarakat, Inspektorat selalu berdelik dengan berbagai alasan.

Iskandar menambahkan, banyak PNS di Pemkab Madina juga bermain proyek dengan memakai nama orang lain untuk menjadi kontraktor, dan dari berbagai kegiatan itulah oknum PNS itu memperkaya diri dengan mengurangi volume maupun kualitas pekerjaannya.

“Dari berbagai permasalahan itu, kita mendesak DPRD Madina agar membuat rekomendasi ke Bupati supaya meminta bantuan PPATK memeriksa semua harta kekayaan PNS dan pejabat di lingkungan Pemkab Madina. Ini merupakan langkah objektif untuk memberantas mafia-mafia korupsi APBD Madina.

Sebab jika anggaran daerah kita terealisasi dengan efektif, kondisi pembangunan sudah lebih baik. Bupati kita harap juga jangan hanya diam saja, seharusnya beliau membuat terobosan yang sesuai dengan komitmen dan janjinya kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan good and clean governance di Madina,” tambah Iskandar. (wan)

Baca Juga :  Soal Belum Diumumkannya Hasil Seleksi CPNS Madina : Bupati jangan Bersandiwara

/METROSIANTAR.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*