Peluang dan Tantangan Gubsu Terpilih

Oleh: Drs. H. Done A. Usman, M.AP. *)

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara telah usai, dan sebenarnya kita tidak perlu mempersoalkan siapa yang menang dan siapa yang kalah karena ini merupakan tuntunan administrasi publik dalam bentuk pelaksanaan demokrasi. Tatanan demokrasi yang diatur dalam Undang-undang memang demikian.

Kalaupun ada percikan-percikan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan Gubsu itu wajar-wajar saja, karena tafsiran undang-undang sebanyak otak kepala orang yang menafsirkannya, dan ini adalah sebuah realitas. Di atas segalanya, hiruk pikuk kontroversi dan polemik yang menyertai pemilihan Gubsu kali ini tak ubahnya sebuah fenomena yang harus dihayati sebagai sebuah proses pendewasaan dan kematangan demokrasi yang selalu diawali oleh terbitnya kesadaran masyarakat untuk terlibat (berpartisipasi) didalam setiap proses politik yang terjadi. Itulah yang harus segera disyukuri.

Masalah setuju dan tidak setuju, tidak seharusnya melahirkan terror, intimidasi, tekanan fisik, premanisme atau melakoni jalan pintas dengan praktik fitnah dan provokasi. Tapi, setuju dan tidak setuju, kedua sikap ini harus mendapat penghormatan yang sama sepanjang hal itu memiliki pijakan yang kuat pada “akar rumput” sehingga keduanya layak ditaruh di dalam bingkai keindahan demokrasi.

Walaupun Pemilihan Gubernur Sumatera Utara diawali dengan perkenalan bakal calon Gubsu dengan tebar baliho, tebar pesona, tebar sedekah sampai kepada Kampanye yang telah berlangsung 18 Februari s/d 3 Maret 2013. Debat visi dan misi di Televisi Swasta yang cukup panas dengan sindiran-sindiran bermakna, semuanya telah berlalu, terimalah hasil Pilgubsu sebagai sebuah realitas.

Sesungguhnya satu pilar yang membuat pemilihan Gubsu kali ini terasa unik adalah indikasi semangat perubahan (reformasi) ditengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Tak syak lagi, angin perubahan itu mengipas-ngipasi masyarakat Sumatera Utara untuk berupaya mengaktualkan dirinya sebagai agen perubahan (reformasi). Hal ini bisa diamati dari bagaimana lapisannya yang mungkin menguat sebagai potensi untuk mengoreksi jika tercatat sebuah tanda terjadinya pengulangan sejarah Orde Baru yang dicirikan oleh adanya tindakan represif dan terutama pengingkaran hak masyarakat sipil dan demokrasi.

Tidaklah keliru, bila gagasan terobosan politik itu digambarkan sebagai bagian dari rancangan bangun masa depan masyarakat Sumatrea Utara yang bertumpu pada nilai-nilai perubahan (reformasi). Sebagai sebuah upaya masyarakat untuk (minimal mengurangi) kemungkinan daur ulang trauma politik dan berbagai kekerasan politik lainnya yang marak terjadi di masa lalu.

Bagaimanapun, era reformasi itu sesungguhnya masih berdenyut di tingkat akar rumput. Bagi gubernur terpilih, penulis dan pembaca mengucapkan “Selamat Bertugas” seraya berpesan “Jadilah Sumatera Utara Provinsi yang paling kondusif di seluruh Provinsi-Provinsi di Indonesia”. Kita tidak mengagungkan Sumut Sejahtera, dengan pilar perekonomian infra struktur, pendidikan, kesehatan, pangan dan lain sebagainya, karena ini adalah masalah klasik yang tak berkesudahan dan tak pernah berakhir, sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Menengah Tahun 2005 – 2025.

Baca Juga :  Terimakasih...

“Kondusifitas” Sumatera Utara, harus menjadi “Brand Image” Sumatera Utara, hal ini dapat dibuktikan betapa akrabnya Sumatera Utara dengan berbagai kemajemukan etnis dan agama sebagai pergaulan sosio religious dan sosioetnosentris.

Esensi kemajemukan akan mendorong kesadaran setiap umat untuk mengakui perbedaan sebagai realitas demi mewujudkan cita-cita luhur masa depan bangsa. Dan imperatif pengakuan “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” akan membuahkan solidarisme sebagai daya kreatifitas tindakan solidaritas sebagai daya kreatifitas tindakan sosial setiap umat.

Konstruksi sosial sebagai buah nilai kualitatif hidup sosioreligius demikian akan menempatkan umat pada rasa takjub dan gemetar (tremendum et fascinacum) sebagai esensi religiositas yang diaplikasikan pada realitasnya. Maka pemaknaan, konstruksi agama menjadi entitas peradaban.

Afirmasi pada praktik kenegaraan atas pemaknaan terminologi Rudolf Otto tersebut, dapat dimaknai pada buah pergulatan konstitusional Abdurrahman Wahid, Gus Dur dalam memperjuangkan pengakuan terhadap etnis Tionghoa sebagai bagian integral sejarah Indonesia. Dan dalam perspektif kebangsaan, maka warisan perjuangan tersebut dapat menjadi salah satu hal yang digelorakan pada setiap perayaan keagamaan.

Peluang dan Tantangan

Realitas hasil pemilihan Gubernur terpilih dan kondusifitas Sumatera Utara yang terjaga berkat kesadaran nasional dengan empat pilarnya yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan peluang yang paling berharga bagi Gubernur terpilih. Namun tak luput dari peluang dan tantangan internal dan eksternal antara lain :

Pertama : sebenarnya isu-isu etnis di Sumatera Utara, untuk memenangkan sebuah pertarungan jabatan sudah tak mempan lagi, heterogenitas dan pluralisme di Sumatera Utara secara nasional telah mendapat pengakuan sebagaimana yang diucapkan Gus Dur bahwa Sumatera Utara dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal kemajuan yang paling aman dan paling kondusif di Indonesia.

Isu-isu etnis dalam memperoleh jabatan telah bergeser ke arah jual-beli jabatan. Semakin strategis sebuah jabatan, semakin mahal harganya. Ini akan terjadi kolaborasi antara Marjab “Makelar Jabatan” dengan Baperjakat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan”.

Kedua : hubungan antara LSM dengan Pemerintah tidak selamanya baik, karena tidak jarang pula Pemerintah melihat LSM sebagai penentang program kebijakan pemerintah. Paling tidak keberadaan LSM dianggap sebagai Institusi yang berhadap-hadapan dengan Pemerintah (Penguasa), dan terkadang kehadiran LSM dianggap sebagai provokator yang menghasut rakyat dengan pemerintah.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial, maka LSM merupakan sebuah gerakan yang seyogyanya mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintah, bukan dianggap sebagai kekuatan yang berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Ketiga : target visi dan misi gubernur terpilih, perekonomian, infra struktur, pendidikan, kesehatan sangat tergantung kepada Sumber Dana yakni Bantuan Daerah Bawahan DAU atau DAK yang terbatas, tambahan pula APBN, APBD hampir bangkrut akibat gemuknya Belanja Birokrasi dibandingkan Belanja untuk rakyat.

Baca Juga :  Pelaku Ekonomi Kreatif Harus Mandiri Sejak Awal, Langkah Mudah Mengakses Modal Bank Mandiri

Untuk Sumatera Utara APBD TA 2013 konsentrasi Pemprovsu dominan dalam Belanja tidak langsung Pegawai, dari dana senilai Rp. 8,866 trilyun alokasi belanja untuk rakyat yang berjumlah + 15 juta jiwa hanya senilai Rp. 875 milyar.

Untuk itu perlu perampingan struktur Birokrasi dengan menggabungkan beberapa urusan wajib dan urusan pilihan dan menjalin sinergisitas Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai aktor / pelaku untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) seperti pemberdayaan masyarakat UKM dan peningkatan Social Corporate Responsibility (CSR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Keempat : jadikan PT. Inalum sebagai tantangan mendapatkan sebuah “Kue” yang harus diperjuangkan untuk daerah, untuk merebut 30% dari laba bersih jatuh kepada Pemprovsu dan 10 Kabupaten Kota sekitarnya, dan jadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Internasional yang mampu mendongkrak ekspor CPO, dan jadikan Proyek Sungai Mangkei yang merupakan bagian dari MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi).

Waktu yang tersisa 2 tahun lagi, bukanlah waktu terlalu lama. Apalagi dari Sei Mangkei ke Kuala Tanjung, juga akan dibangun jaringan rel kereta api. Fungsinya juga sebagai sarana angkutan hasil-hasil produk Sei Mangkei ke Kuala Tanjung. Jika pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung terealisasi, para investor di Sei Mangkei pun sangat terbantu.

Kelima : objek wisata Danau Toba, harus mampu menjadi Daerah Tujuan wisata terbaik kedua sesudah Bali. Danau Toba harus ditata sedemikian rupa agar mampu memikat wisatawan mancanegara dan wisatawan Dalan Negeri.

Keenam : Strategi Gubsu, untuk menuntut bagi hasil perkebunan kepada Pemerintah Pusat harus tetap dilanjutkan, walaupun didalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tidak diatur bagi hasil perkebunan.

Demikianlah tumpuan dan harapan masyarakat Sumatera Utara kepada Gubernur Terpilih. Selamat bertugas!

*) Penulis adalah Dosen UMA/UISU Medan

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*